Ketua DPRD Lampung Dukung Kelanjutan Pembangunan Masjid Al Hijrah Kota Baru

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., MBA. berkunjung ke Universitas Teknokrat Indonesia untuk bertemu Rektor Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA, hari ini.

Nasrullah juga Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Al Hijrah Lampung.

Pada kesempatan tersebut, Nasrullah Yusuf menyampaikan progres pembangunan Masjid Al Hijrah kepada Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, S.E., MBA. (1/10/2025).

Nasrullah Yusuf menjelaskan pembangunan Masjid Al Hijrah dilaksanakan secara bertahap berfokus pada kesiapan ruang ibadah dalam masjid, tempat wudu, dan kamar mandi pria dan wanita.

Selain itu, telah dibuat ruang VIP, ruang imam dan perkantoran dilengkapi dapur, tempat wudu, dan kamar mandi.

Untuk menambah keindahan di halaman masjid dibuat taman bulevar dan telah dipasang lampu tenaga surya karya mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Selanjutnya sebagai identitas telah dipasang merek Masjid Al Hijrah Lampung.

Seiring berjalannya pembangunan tersebut, dari awal pembangunan telah dilaksanakan berbagai aktifitas gerakan memakmurkan masjid yaitu salat berjamaah 5 waktu, rutin salat jumat dengan jamaah hampir 1000-an orang dan jumat berkah.

Baru saja juga digelar tablig akbar dengan Ustazah Astri Ivo (artis Ibu Kota) memberikan materi dengan tema Menjadi orangtua Hebat di Era Gen Z (25/9/2025).

Selama seminggu ke depan mulai tanggal 2-6 Oktober 2025 akan dilaksanakan iktikaf di Masjid Al Hijrah dengan tamu agung Komjen Pol. (Purn.) Drs. H. Sjachroedin, mantan Gubernur Lampung dan tokoh tamu kehormatan dari Jakarta dan Lampung.

Nasrullah Yusuf juga menjelaskan, tanggal 28–30 November 2025, Masjid Al Hijrah ini akan digunakan sebagai tempat Tablig Akbar Indonesia Berdoa dengan jamaah jutaan umat muslim dari seluruh Indonesia dan berbagai negara di Asia. Untuk itu, badan pengelola berupaya menyiapkan masjid ini untuk kegiatan tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar sangat mengapresiasi kemajuan pembangunan Masjid Al Hijrah Lampung yang dinilainya sangat pesat dengan kegiatan memakmurkan masjid yang luar biasa tersebut.

Dia juga sangat mendukung kelanjutan pembangunan ini. Harapannya masyarakat dapat berkontribusi membantu dan mensuport pembangunan Masjid Al Hijrah ini yang ke depannya akan menjadi ikon kebanggaan Lampung.(wl)

Banang DPRD dan TAPD Lampung Rapat Bahas Evaluasi APBDP 2025

BANDAR LAMPUNG – Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/9/2025).

Selain itu, rapat juga membahas Rancangan Peraturan Gubernur Lampung terkait perubahan penjabaran APBD 2025.

Ketua Banang yang juga Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mengatakan ada sejumlah catatan yang disampaikan kepada TAPD. Salah satunya mengenai persoalan retensi dari tahun 2022.

“Tadi BPKAD sudah memberikan jawaban bagaimana proses retensi bisa diselesaikan oleh OPD,” jelas Giri.

Ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Perda APBD Perubahan Lampung 2025.

“Namun secara prinsip, TAPD dan Banang mampu menyelesaikan hasil evaluasi dan kegiatan siap dilaksanakan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lampung Naldi Rinara menambahkan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan antara TAPD dan Banang yang kemudian ditelaah Kemendagri.

“Kita memastikan apa yang diprogramkan benar-benar berguna untuk masyarakat. Tujuannya itu saja,” ujar Naldi.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan evaluasi dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan Mendagri terkait APBD Perubahan Lampung 2025.

“Pemenuhan urusan wajib mendapat apresiasi dari Kemendagri, salah satunya karena pembahasan dilakukan tepat waktu,” ucap Marindo.

Ia mengakui masih ada catatan dari Kemendagri terkait inkonsistensi perencanaan.

“Misalnya di RKPD perencanaannya pena berwarna biru, sementara di APBD jadi berwarna hitam. Tidak boleh keluar dari perencanaan. Tapi pada dasarnya kita mengikuti catatan Kemendagri,” jelasnya.

Marindo juga menekankan arahan Kemendagri agar Pemprov berhati-hati dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah, terutama terkait kewajiban retensi yang harus dianggarkan. (rm)

Mukhlis Basri Dorong BMBK Bisa Atur Perusahaan Gunakan Fasilitas Jalan Ikut Kontribusi Dalam Pembangunan

BANDAR LAMPUNG – Mukhlis Basri, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, mendorong Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) untuk lebih inovatif dalam pembangunan hingga pemeliharaan infrastruktur jalan di Lampung, Selasa (30/9/2025).

Mukhlis menilai, perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan fasilitas jalan di Lampung seharusnya ikut berkontribusi dalam pembangunan hingga perawatan ruas jalan sesuai lokasi operasional masing-masing.

“Kita dorong Dinas BMBK bisa mengatur perusahaan ikut membangun infrastruktur jalan bahkan sampai pemeliharaan. Seyogyanya itu di luar CSR. Kalau jalan jelek, yang susah juga mereka sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan Gubernur Lampung yang menargetkan jalan fungsional untuk kepentingan masyarakat perlu diiringi pola sharing pembangunan bersama pihak swasta. “Dinas Bina Marga harus berinovasi untuk pembangunannya. Kalau ruas jalan dibangun, otomatis manfaatnya juga untuk perusahaan dan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Mukhlis menjelaskan, pada tahun 2026 Pemprov Lampung melalui Dinas BMBK menargetkan pembangunan jalan senilai Rp1,6 triliun. Jika terealisasi, hal ini akan menjadi lompatan besar bagi infrastruktur di daerah.

“Itu luar biasa, target saya bisa 85 persen jalan provinsi dalam kondisi baik kalau nilai Rp1,6 triliun itu terealisasi. Tapi kita belum tahu, tahun depan akan dapat anggaran segitu atau tidak, karena transfer daerah tahun depan turun,” jelasnya.

Politisi senior tersebut menekankan, infrastruktur jalan yang baik tidak hanya mendukung aktivitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi, termasuk investasi di sektor pariwisata. (lo)

Apresiasi Garda Terdepan Kebersihan, Putri Zulkifli Hasan Turun Langsung Bagikan Paket Sembako

*Kalianda* – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, memberikan apresiasi kepada petugas kebersihan dengan menyerahkan ratusan paket sembako saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (26/9/2025).

Acara yang digelar di Aula PKK Lampung Selatan itu dihadiri ratusan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup serta tenaga honorer dari berbagai perangkat daerah.

Turut hadir Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan Bella Jayanti dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, Devi Arminanto.

Dalam sambutannya, Putri menyampaikan rasa hormat kepada para petugas kebersihan yang disebutnya sebagai garda terdepan dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

“Saya betul-betul merasa terhormat bisa bertemu dengan bapak-ibu semua, garda terdepan penjaga kebersihan di Kabupaten Lampung Selatan,” ucapnya.

Putri juga menyinggung persoalan pengelolaan sampah yang menjadi tantangan di banyak daerah masih menggunakan metode open dumping.

Ia menjelaskan DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang berupaya membenahi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan konsep modern, termasuk pemanfaatan sampah menjadi energi listrik maupun bahan bakar alternatif.

“Negara-negara lain sudah memanfaatkan sampah menjadi energi. Kita sedang fokus agar sampah tidak lagi menumpuk, tapi bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat,” jelasnya.

Selain soal lingkungan, Putri menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan. Menurutnya, peran mereka sangat vital sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Teman-teman kita ini garda terdepan kebersihan. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Tugas saya sebagai wakil rakyat adalah memperjuangkan hal itu,” tegasnya.

Sebagai bentuk kepedulian, Putri membagikan paket sembako berisi beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lain kepada para petugas kebersihan. “Jangan dilihat dari nilainya, tapi semoga ini bisa sedikit meringankan,” tuturnya.

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh para petugas kebersihan. Putri berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mengelola lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja kebersihan demi terwujudnya Lampung Selatan yang bersih, sehat, dan berdaya saing. (Nsy)

Bupati Egi Siapkan Revolusi Pendidikan: Pungli Disapu Bersih, Mutu Jadi Prioritas

*Kalianda* – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. Ia menekankan, tidak akan memberi ampun bagi siapa pun yang terbukti melakukan pungli, terutama jika merugikan masyarakat.

Pesan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Lampung Selatan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (26/9/2025).

“Saya larang keras adanya pungli, saya tidak izinkan. Nggak ada ampun. Apalagi ngambilnya dari masyarakat. Kalau ketahuan, saya akan berhentikan kepala sekolah dengan tidak terhormat,” tegas Bupati Egi.

Kegiatan tersebut dihadiri para camat, koordinator pengawas, kepala bidang, serta ratusan kepala sekolah dasar. Secara keseluruhan, terdapat 506 kepala sekolah yang tergabung, meliputi 469 SD negeri dan 37 SD swasta, yang dibagi dalam dua sesi.

Bupati Egi menekankan, pendidikan di Lampung Selatan hanya bisa maju jika dikelola secara bersih dan profesional. Menurutnya, pendidikan yang bebas pungli akan memberi ruang lebih luas bagi siswa, guru, dan orang tua untuk berfokus pada peningkatan mutu belajar.

“Saya ingin pendidikan di Lampung Selatan maju, unggul, dan berdaya saing. Itu hanya bisa terwujud kalau kita bekerja jujur, tanpa pungli, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam arahannya, Egi meminta para kepala sekolah menerjemahkan visi dan misi daerah dalam proses pembelajaran. Menurutnya, sekolah tidak hanya mencetak lulusan dengan intelektual tinggi, tetapi juga harus membekali siswa dengan kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ).

Bupati Egi juga memaparkan data pendidikan Lampung Selatan, di mana 34 persen penduduk hanya berpendidikan SD, 25 persen SMP, dan 21 persen SMA. Kondisi ini dinilai belum sejalan dengan kebutuhan dunia kerja yang menuntut minimal lulusan SMA.

Ketimpangan tersebut, kata Egi, menjadi salah satu faktor penyumbang pengangguran yang perlu ditangani serius.

Untuk itu, ia meminta kepala sekolah segera menentukan skala prioritas program dengan metode diagram Eisenhower (do, decide, delegate, delete). Hasil perencanaan tersebut harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan sebagai dasar penyusunan program tahun depan.

Selain itu, penyusunan program akan diintegrasikan dengan aspirasi dari masyarakat di tingkat kecamatan melalui camat, agar lebih tepat sasaran. “Program yang disusun harus impactful dan sustainable,” tegasnya.

Rakor ini menitikberatkan pada dua hal utama, yakni penguatan mutu pendidikan yang selaras dengan nilai moral dan budaya, serta pemberantasan praktik pungli. Bupati mengakhiri arahannya dengan pesan agar seluruh elemen pendidikan bekerja sama membangun Lampung Selatan yang maju dan berdaya saing. (Kmf)

Anggota DPRD Elly Wahyuni Prihatin Banyaknya Kasus Keracunan pada Program MBG

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, angkat bicara terkait maraknya kasus keracunan siswa yang belakangan ini dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Elly menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. Menurutnya, program MBG yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan mulia, yakni memastikan siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup.

“Program MBG ini bertujuan mulia, untuk membuat anak-anak sehat karena gizi tercukupi,” ujar Elly, Selasa (30/9/2025).

Politisi Gerindra ini menilai, kasus keracunan harus menjadi peringatan keras agar pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dan yayasan pengelola MBG benar-benar ditingkatkan.

“Kejadian ini menjadi alarm bagi semua pihak. Gizi, kebersihan, dan kualitas makanan wajib dijaga ketat. Jangan sampai niat baik dari program ini justru merugikan anak-anak,” tegasnya.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung itu mendorong pemerintah daerah bersama stakeholder terkait untuk memperkuat pengawasan berlapis, termasuk melibatkan masyarakat. Evaluasi rutin, kata dia, penting dilakukan agar kualitas makanan yang diterima siswa terjamin aman.

“Dapur penyedia maupun yayasan pengelola MBG harus bekerja profesional, transparan, dan mengutamakan kualitas. Kalau pengawasan diperkuat, insiden serupa tidak akan terulang, dan manfaat MBG bisa dirasakan secara optimal,” imbuhnya.

Elly menegaskan, dukungan terhadap program MBG harus terus diberikan, namun kualitas dapur penyedia harus dibenahi. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan ke siswa wajib diperhatikan secara ketat. (rm)

Soal MBG, Syukron Muchtar: Keselamatan Siswa Prioritas

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, Syukron Muchtar, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan massal yang dialami ratusan siswa akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), sejak awal 2025 tercatat 572 siswa di Lampung dan lebih dari 5.600 siswa secara nasional terdampak kasus keracunan terkait program tersebut.

Syukron menilai bahwa MBG sejatinya merupakan program mulia pemerintah yang bertujuan memperbaiki gizi anak bangsa.

Namun, lemahnya pengawasan serta tata kelola justru menimbulkan persoalan serius di lapangan.

“Kita semua mendukung upaya peningkatan gizi anak-anak. Tetapi jika pelaksanaannya menimbulkan keracunan massal, maka ini alarm serius. Keselamatan siswa harus lebih diutamakan daripada sekadar menjalankan program,” tegas Syukron, Jumat, 26/9/2025.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah, khususnya di Lampung, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyediaan makanan dalam MBG.

Audit independen yang melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan, menurut Syukron, mutlak diperlukan untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Selain itu, Syukron juga menekankan pentingnya regulasi daerah yang kuat dalam mendukung implementasi MBG.

Ia mendorong lahirnya Peraturan Gubernur atau bahkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur standar keamanan pangan, distribusi, serta sanksi tegas bagi pihak penyelenggara yang lalai.

Menurutnya, penguatan aturan akan memberi kepastian hukum sekaligus perlindungan nyata bagi siswa.

Syukron menilai aspek perlindungan bagi siswa juga harus menjadi prioritas. Ia meminta adanya protokol darurat yang jelas, termasuk mekanisme penanganan cepat, hotline pengaduan, serta kompensasi yang layak bagi korban keracunan.

“Anak-anak dan orang tua tidak boleh dibiarkan menghadapi dampak keracunan seorang diri. Negara wajib hadir untuk memberi perlindungan maksimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Syukron juga mengingatkan agar beban anggaran akibat kelalaian dalam pelaksanaan MBG tidak ditimpakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung.

Menurutnya, tanggung jawab sepenuhnya harus ditanggung oleh penyedia jasa atau pemerintah pusat, sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Dalam pandangannya, jaminan keamanan pangan bukan hanya soal teknis distribusi makanan, tetapi juga merupakan hak dasar masyarakat.

Hal ini, tegas Syukron, telah diatur dalam berbagai payung hukum, mulai dari UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hingga UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ia juga mengingatkan bahwa kelalaian yang menyebabkan sakit atau luka dapat dijerat dengan Pasal 360 KUHP.

Sebagai penutup, Syukron menegaskan komitmen Fraksi PKS DPRD Lampung untuk terus mengawal agar program MBG benar-benar bermanfaat dan tidak berhenti pada slogan.

“PKS hadir untuk memastikan setiap program pro-rakyat berjalan baik, aman, dan membawa manfaat. Kami ingin MBG benar-benar sehat dan bergizi, bukan justru menimbulkan trauma bagi siswa dan orang tua,” pungkasnya. (wl)

Garinca Tegaskan MBG Harus Jalan Sesuai Tujuan Awal, Bukan Bantuan Tunai

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Fahlevi, menanggapi aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dalam bentuk uang tunai.

Menurut Garinca yang juga Ketua Komisi I DPRD Lampung ini, keinginan tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal program.

“Ada masyarakat yang meminta MBG dialihkan menjadi uang saja. Ini pemerintah sudah memiliki bantuan sosial dalam bentuk tunai lainnya. Saya rasa Presiden Prabowo ingin menciptakan asas keadilan bagi seluruh anak untuk bisa mendapatkan layanan gizi dan makanan gratis,” kata Garinca, Kamis (25/9/2025)

Ia menilai, penyaluran dalam bentuk uang justru berisiko tidak tepat sasaran.

“Kalau uang itu dititipkan ke orang tua, kalau orang tuanya bisa menggunakan dengan benar tidak masalah. Tapi kalau digunakan untuk hal lain nanti tidak produktif juga. Artinya ini bukan solusi. Sudah benar lah dibangun, diciptakan penerima manfaat MBG,” ujarnya.

Lebih lanjut, Garinca menegaskan bahwa manfaat program MBG tidak bisa dilihat dalam waktu singkat.

“Mungkin belum bisa kita lihat dalam satu tahun ini, tapi mungkin bisa terlihat dua atau tiga tahun ke depan. Indikatornya adalah menciptakan anak-anak yang sehat, bebas stunting, dan cerdas,” tegasnya.

Karena itu, DPRD Lampung akan fokus pada fungsi pengawasan, khususnya memastikan kualitas makanan yang diberikan sesuai standar.

“Fokus kami DPRD adalah pengawasan bagaimana dapur MBG itu bisa sejalan dengan tujuan awal, menciptakan makanan bergizi yang higienis dan sehat untuk kesehatan anak-anak kita di Lampung,” pungkasnya.(rm)

Ribuan Hati Bersatu dalam SHOBAT di Way Panji: Bupati Egi Ajak Warga Ciptakan Lampung Selatan Bersih dan Harmonis

*Way Panji* – Suasana khidmat menyelimuti Masjid Agung Baitul Makmur, Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Selasa malam (23/9/2025).

Ribuan jemaah tumpah ruah mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang dikemas dalam kegiatan SHOBAT (Sholawat Bareng Bupati) bersama Bupati dan Wakil Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar, dan Forkopimda.

Kegiatan religius tersebut tidak hanya menjadi momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Lantunan sholawat bergema, menghadirkan keteduhan yang menyatukan ribuan hati dalam doa dan rasa syukur.

Bupati Egi berharap, melalui peringatan Maulid Nabi, masyarakat Kabupaten Lampung Selatan senantiasa diberi keberkahan, dijauhkan dari segala kesulitan, serta diberi kekuatan untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

“Semoga segala hajat masyarakat dikabulkan Allah SWT. Malam ini istimewa, karena kami bisa bertatap muka dan bertegur sapa langsung dengan bapak ibu semua,” ujarnya.

Di hadapan jemaah, Bupati Egi juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan melalui program ABRI-BKW (Asri, Bersih, Rapi, Indah serta Bersih, Kering, Wangi).

Menurutnya, kebersihan bukan sekadar soal lingkungan, melainkan juga erat kaitannya dengan kesehatan jasmani dan rohani.

“Jika Lampung Selatan terjaga kebersihannya, tampil rapi dan indah, tentu akan menarik lebih banyak wisatawan. Kehadiran wisatawan inilah yang nantinya menggerakkan roda perekonomian daerah,” tegasnya.

Peringatan Maulid Nabi semakin bermakna dengan tausiyah dari Gus Rodi Ahsan, yang menyampaikan pesan penuh makna bagi jemaah. Kehadiran tausiyah tersebut semakin melengkapi harmoni sholawat dan semangat kebersamaan malam itu.

Tak hanya perayaan spiritual, kegiatan ini juga menjadi refleksi bersama. Dari sholawat, pesan kebersihan, hingga kepedulian sosial yang disalurkan, SHOBAT menghadirkan spirit membangun Lampung Selatan yang lebih bersih, sehat, indah, dan maju melalui persatuan dan kebersamaan. (Kmf)

Heni Susilo Dorong Optimalisasi PAD dengan Pendekatan Humanis dan Transparan

BANDAR LAMPUNG – Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Heni Susilo, yang juga duduk di Komisi III DPRD Lampung, menegaskan komitmennya untuk mendorong Pemerintah Provinsi lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Menurut Heni, realisasi PAD yang baru mencapai sekitar 73,49 persen dari target menunjukkan masih adanya tantangan besar, terutama pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama ini menjadi tulang punggung PAD Lampung.

“Kami di Komisi III DPRD Lampung memahami kondisi ini bukan hanya soal angka-angka, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Jika masyarakat merasakan kemudahan, transparansi, dan keadilan, maka kepatuhan untuk membayar pajak daerah juga akan meningkat,” ujar Heni, Rabu (24/9).

Heni menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh semata-mata dibebankan pada masyarakat kecil. Justru pemerintah daerah, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bapenda, harus memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan cara yang lebih modern dan bersih.

“Kita mendorong percepatan digitalisasi pelayanan pajak melalui e-Samsat dan SIGNAL, memperluas titik pembayaran, serta menghadirkan insentif bagi wajib pajak yang patuh. Itu lebih humanis daripada sekadar menambah beban masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Heni juga menyoroti pentingnya transparansi data dan pengawasan publik. Ia mengusulkan agar Pemprov Lampung rutin membuka dashboard realisasi PAD setiap bulan agar bisa dipantau langsung oleh DPRD dan masyarakat.

“Dengan keterbukaan, masyarakat akan percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan betul-betul kembali dalam bentuk pembangunan.

Transparansi ini juga jadi benteng agar tidak ada pungli atau kebocoran di lapangan,” tambahnya.

Kami sebagai Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, lanjut Heni, siap mengupayakan langkah konkret melalui inisiatif Raperda Optimalisasi Pengelolaan PAD. Diantara ide substantif, Raperda ini akan mengatur strategi digitalisasi, integrasi data lintas lembaga, hingga mekanisme insentif dan disinsentif bagi wajib pajak maupun aparat.

“Kami ingin menghadirkan regulasi yang adil, prorakyat, dan mendukung tata kelola daerah yang bersih. PKS akan terus mendorong agar setiap rupiah dari PAD benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya. (wl)

Abdul Haris Munir Apresiasi Pemprov Lampung Segera Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Lampung, Abdul Haris Munir, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung yang merespons tuntutan petani pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN), Rabu (24/9/2025).

Dalam aksi tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menemui massa dan memastikan Pemprov segera membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria. Tim ini akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), BUMN, DPRD Lampung, serta pemangku kepentingan lainnya.

Munir menyebut kebijakan itu sebagai langkah revolusioner untuk menyelesaikan sengketa lahan yang hampir merata di berbagai kabupaten/kota.

“Ada konflik di Gunung Sari yang sudah puluhan tahun dengan KAI, ada sengketa dengan perusahaan perkebunan, termasuk di Lampung Tengah dan Way Terusan. Semua ini butuh solusi bersama yang mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan DPRD akan berperan aktif dalam tim agar aspirasi petani benar-benar terakomodasi.

“Sektor pertanian tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini penyumbang terbesar PDRB Lampung dan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari hasil bumi,” kata Munir.

Menurutnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten harus memberi perhatian mendasar dan substansial pada sektor pertanian.

“Produk unggulan Lampung harus kita lindungi, kita prioritaskan, dan kita dorong sampai pasar nasional bahkan internasional. Dari hulu sampai hilirnya akan kami kawal,” pungkasnya.(*)

Gotong Royong Bersih Pantai Minang Rua, Zita Anjani Tegaskan Komitmen Jaga Wisata Lampung Selatan

*Bakauheni* – Semangat kebersamaan menyelimuti sore hari di Pantai Minang Rua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Selasa (23/9/2025).

Ratusan peserta dari pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat bersatu dalam aksi bersih-bersih pantai yang dipimpin langsung oleh Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pariwisata sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Zita Anjani.

Kegiatan itu diikuti Wakil Ketua TP PKK, Ketua DWP, Asisten Pemerintahan dan Kesra, para kepala perangkat daerah, Camat Bakauheni, serta Kepala Desa Kelawi.

Dari unsur akademisi, hadir rektor Universitas UIM, An-Nur, Muhammadiyah, hingga ITERA. Kebersamaan lintas sektor ini menegaskan tekad bersama menjaga kelestarian destinasi wisata Lampung Selatan.

Dalam apel pembukaan, Zita menegaskan pentingnya kesadaran kolektif untuk merawat pantai. “Pantai ini harus kita jaga hari ini, besok, dan seterusnya. Dengan kerja sama semua pihak, Lampung Selatan bisa maju. Pantai dan destinasi wisata harus kita jadikan sumber pemasukan,” ujarnya.

Zita juga mengungkapkan rencana besar menyambut HUT Lampung Selatan pada 14 November mendatang yang akan dirangkai dengan Festival Lampung Selatan. Agenda itu mencakup pawai budaya berskala besar, ribuan penari dengan tarian khas daerah seperti Tari Tuping, serta atraksi budaya lainnya.

Lebih jauh, pemerintah daerah bersama UKP berkomitmen melakukan revitalisasi enam objek wisata unggulan. Pantai Minang Rua menjadi salah satu prioritas, disusul situs sejarah Makam Keratuan Darah Putih. Upaya ini diyakini dapat memperkuat daya tarik wisata sekaligus meningkatkan ekonomi daerah.

Usai apel, Zita bersama rombongan turun langsung memunguti sampah di bibir pantai hingga ke area Goa Minang Rua. Meski matahari terik, ia tetap bersemangat.

“Tahun depan kita sudah minta peralatan yang lebih modern untuk mendukung kebersihan pantai,” tambahnya.

Di penghujung kegiatan, Zita menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. “Saya bangga dan berterima kasih atas kerja sama semua pihak,” tutupnya. (Kmf)

Budiman AS Apresiasi Korlantas Bekukan Sementara Penggunaan Sirine dan Strobo

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi I DPRD Lampung, Budiman AS, mengapresiasi langkah Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho yang membekukan sementara penggunaan sirine dan strobo di jalan raya.

Menurut Budiman, kebijakan ini merupakan terobosan positif kepolisian.

“Saya mengapresiasi, ini terobosan baik dari kepolisian. Karena kalau ini dibiarkan maka akan mengganggu masyarakat pengguna jalan lainnya,” ujar Budiman, Selasa (23/9/2025).

Ia menilai keputusan tersebut juga menjadi bentuk akomodasi atas keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan sirine dan strobo yang digunakan tidak pada tempatnya. Apalagi, saat ini gerakan anti sirine dan strobo tengah ramai di media sosial.

Namun, Budiman mendesak kepolisian tidak berhenti pada kebijakan pembekuan, melainkan melakukan razia dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak berhak.

“Polisi juga harus melakukan razia dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan itu, karena kadang-kadang juga masyarakat umum memasang itu di kendaraannya,” tegasnya.

Ia menekankan penggunaan sirine dan strobo dapat membahayakan, terutama di jalan tol.

“Ketika di tol, ada kendaraan yang disuruh minggir dalam keadaan kecepatan tinggi karena ada yang mau lewat,” kata Budiman.

Terkait penggunaannya untuk kegiatan resmi dan rombongan DPRD, Budiman menegaskan tidak perlu memakai sirine.

“Saya kira enggak perlu, boleh saja dilakukan pengawalan tapi tidak perlu menggunakan sirine. Kita kasih contoh ke masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan,” jelasnya.

Menurut Budiman, penggunaan lampu konvoi dan pengawalan masih diperbolehkan bagi kepala daerah maupun pimpinan DPRD.

“Menurut saya, kepala daerah atau ketua DPRD dan rombongan boleh saja menggunakan lampu konvoi dan pengawalan, supaya masyarakat tahu, yang penting jangan sampai mengganggu pengguna jalan lainnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho sebelumnya menyampaikan bahwa penggunaan sirine dan strobo untuk pengawalan dihentikan sementara.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 135, hak penggunaan strobo hanya diberikan kepada pemadam kebakaran, pimpinan lembaga negara dan tamu negara/pejabat asing, ambulans, mobil jenazah, konvoi kepentingan tertentu, serta kendaraan penolong kecelakaan.(*)

Ahmad Giri Akbar Apresiasi, Lampung Urutan 4 Nasional dalam Program MBG

BANDAR LAMPUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung mencatat capaian membanggakan di tingkat nasional. Lampung berada di posisi keempat secara jumlah dapur yang beroperasi setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun, dari sisi persentase, Lampung justru tertinggi di Indonesia, dengan 52 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah operasional.

Bahkan, data penerima manfaat menempatkan Lampung di urutan pertama nasional. Sebanyak 55 persen atau sekitar 1,3 juta jiwa dari total proyeksi 2,2 juta penerima manfaat sudah merasakan langsung program ini. Mereka terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Lampung bukan sekadar angka, melainkan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi.

“Ini capaian luar biasa yang patut kita banggakan. Lampung bisa menjadi contoh nasional bahwa dengan perencanaan matang, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen yang kuat, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif. Bukan hanya anak sekolah yang mendapat manfaat, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Artinya, kita sedang berinvestasi pada generasi emas Lampung di masa depan,” kata Giri, Sabtu (20/9/2025).

Ia menegaskan, DPRD Lampung akan terus mendukung kebijakan tersebut agar cakupan penerima manfaat semakin luas. Program MBG, kata dia, bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dan pencegahan stunting sejak dini.

“Ke depan, DPRD bersama pemerintah daerah akan mengawal agar distribusi tetap tepat sasaran, kualitas makanan terjaga, serta daya dukung dapur-dapur penyelenggara terus diperkuat. Jika capaian 55 persen sudah bisa kita raih dalam waktu singkat, saya optimistis target 100 persen penerima manfaat di Lampung akan segera terwujud,” tegasnya.

Dengan capaian itu, Giri menyebut Lampung bukan hanya menjadi barometer kesuksesan program MBG, tetapi juga menegaskan keseriusan daerah dalam membangun fondasi kesehatan dan pendidikan generasi mendatang.(rm)

Dari Makam Radin Inten II ke SMA Kebangsaan, Wabup Syaiful dan Pangdam XXI/Radin Inten Tanamkan Semangat Kebangsaan

*Penengahan* – Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, mendampingi Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen Kristomei Sianturi, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (19/9/2025).

Kunjungan diawali dengan ziarah ke makam Pahlawan Nasional Radin Inten II di Desa Gedungharta, Kecamatan Penengahan.

Didampingi Ketua Persit KCK Daerah, Asti Kristomei Sianturi, rombongan Pangdam bersama jajaran pejabat utama, Forkopimda Lampung Selatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga keluarga besar Radin Inten II, larut dalam suasana khidmat.

Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto berserta sejumlah pejabat daerah terkait. Prosesi ziarah berlangsung penuh penghormatan, ditandai dengan doa bersama dan tabur bunga di pusara sang pahlawan.

Momentum ini sekaligus menegaskan pentingnya melestarikan nilai-nilai perjuangan Radin Inten II yang gigih melawan kolonial Belanda pada abad ke-19, serta memperkokoh identitas sejarah Lampung sebagai daerah yang sarat warisan perjuangan bangsa.

Usai berziarah, rombongan melanjutkan kunjungan ke SMA Kebangsaan di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan.

Kehadiran Pangdam di sekolah tersebut menjadi ruang strategis dalam mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan masyarakat.

Wabup M. Syaiful Anwar menekankan, kunjungan ini bukan hanya seremoni, melainkan sarana untuk menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Melalui keteladanan sejarah perjuangan para pahlawan, Wabup Syaiful berharap anak-anak didik di SMA Kebangsaan mampu meneladani nilai keberanian, kebersamaan, dan cinta tanah air.

Kegiatan itu mendapat perhatian luas, tidak hanya karena dihadiri pejabat tinggi, tetapi juga karena menjadi simbol nyata bagaimana sejarah dan pendidikan berjalan beriringan membentuk karakter bangsa. (Kmf)

Pemkab Lampung Selatan Gelar Peringatan Maulid Nabi, Wabup Syaiful: Akhlak Mulia Fondasi Pembangunan Daerah

*Kalianda* – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Lampung Selatan berlangsung khidmat di Masjid Agung Kalianda, Rabu (17/9/2025).

Ratusan jemaah memadati area masjid untuk bersama-sama mengenang kelahiran Rasulullah SAW sekaligus meneladani perjuangan beliau sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Acara yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan ini dihadiri Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, unsur Forkopimda, pejabat daerah, serta jemaah pengajian dari berbagai majelis ta’lim dan pegawai perangkat daerah.

Suasana sakral semakin terasa sejak pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan lantunan selawat Nabi dikumandangkan. Dari pagi, masyarakat tampak antusias hadir, menandakan kuatnya ikatan spiritual dan kebersamaan dalam menyambut hari besar Islam tersebut.

Dalam sambutannya, Wabup Syaiful menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk menguatkan akhlak dan moralitas.

“Sifat-sifat Rasulullah seperti kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial harus menjadi pedoman dalam membangun keluarga, masyarakat, dan daerah yang kita cintai,” ujar Wabup Syaiful.

Ia menekankan, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada fisik dan ekonomi. Tanpa akhlak mulia, kata Syaiful, sebesar apa pun capaian pembangunan tidak akan membawa keberkahan dan keberlanjutan.

“Akhlak adalah fondasi utama. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menanamkan kejujuran, amanah, dan gotong royong di setiap aspek kehidupan,” tambahnya.

Wabup Syaiful juga menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah dan para ulama agar kebijakan pembangunan selaras dengan nilai keagamaan. Harapannya, Lampung Selatan dapat tumbuh sebagai daerah yang maju sekaligus religius.

Acara ditutup dengan doa bersama, memohon keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat Lampung Selatan. Suasana penuh kekhidmatan itu menjadi pengingat sekaligus harapan, agar semangat Maulid Nabi terus menginspirasi dalam perjalanan pembangunan daerah. (Kmf)

Bupati Egi Tegaskan Komitmen Berantas Pungli, Dorong Pendidikan Lampung Selatan Berkelanjutan

*Kalianda* – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk praktik pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan.

Hal ini ia sampaikan dalam agenda silaturahmi bersama para Kepala Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dinia (PAUD) se-Kabupaten Lampung Selatan, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (17/9/2025).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Supriyanto, Plt Kepala Dinas Pendidikan M. Darmawan, para camat, serta jajaran pejabat terkait itu, Bupati Egi menegaskan sikap tegasnya terhadap oknum pelaku pungli.

“Baik pungli yang berasal dari dalam sekolah maupun dari luar, jika ada oknum dari dinas atau sekolah yang terbukti melakukan pungli, saya akan berhentikan saat itu juga,” tegas Bupati Egi.

Lebih jauh, Egi menginstruksikan agar seluruh satuan pendidikan menyusun program yang tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak luas dan berkelanjutan. Dua indikator utama yang ia tekankan adalah impactful (memberi dampak) dan sustainable (berkelanjutan).

Menurutnya, setiap program harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mampu bertahan untuk jangka panjang. “Program pendidikan harus bisa dinikmati hingga generasi mendatang,” jelasnya.

Selain itu, Egi memperkuat peran camat sebagai perpanjangan tangan kepala daerah di lapangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara camat dan dinas dalam memantau kondisi pendidikan di wilayah.

“Dinas adalah mitra camat, bukan bekerja sendiri. Semua laporan sekolah kepada dinas harus diketahui camat. Saya minta camat rutin turun ke lapangan,” katanya.

Dalam arahannya, Bupati Egi juga menyinggung program unggulan Kabupaten Lampung Selatan, yakni Agro Eduwisata.

Melalui konsep tersebut, sekolah didorong untuk menghadirkan pusat edukasi kreatif yang unik, seperti taman kupu-kupu yang bukan hanya mendukung pembelajaran, tetapi juga menarik minat siswa sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

“Sekolah harus punya ciri khas yang membanggakan. Hal ini akan menumbuhkan daya tarik sekaligus membuka peluang kesejahteraan baru bagi masyarakat,” ujar Egi.

Menutup arahannya, ia berpesan agar tenaga pendidik bekerja dengan sepenuh hati dan menjunjung keadilan. “Tidak boleh ada murid yang diistimewakan. Semua harus diperlakukan sama,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi, integritas, dan keberlanjutan, Bupati Egi optimistis pembangunan pendidikan di Lampung Selatan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mencetak generasi penerus yang unggul. (Kmf)

Cetak Tenaga Kerja Andal, Pemkab Lampung Selatan Sukses Gelar Pelatihan Migran hingga Hospitality

*Kalianda* – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) resmi menutup tiga program pelatihan tenaga kerja, Jumat (12/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rajabasa, kantor bupati ini, ditutup langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto.

Tiga program yang ditutup meliputi Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bekerja sama dengan Bintang Indo Corpora yang diikuti 7 peserta, Pelatihan Food and Beverage Product (F&B Product) bersama Captain’s Club yang melibatkan 10 peserta, serta Pelatihan Housekeeping bekerja sama dengan Indonesia Hotel School yang diikuti 10 peserta. Masing-masing berlangsung antara satu hingga dua bulan.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman, menjelaskan pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal sekaligus membuka akses lebih luas ke pasar kerja dalam maupun luar negeri.

“Dengan meningkatnya keterampilan masyarakat, diharapkan dapat membantu mengurangi pengangguran, menanggulangi kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan kesejahteraan,” jelas Badruzzaman saat menyampaikan laporan kegiatan.

Sementara itu, Sekda Supriyanto dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan generasi muda untuk menghadapi persaingan global.

Ia menyebut, para pekerja migran maupun tenaga di sektor food and beverage dan hospitality merupakan representasi Lampung Selatan di kancah dunia.

“Yang kita siapkan bukan hanya keterampilan teknis, tapi juga karakter, mentalitas, dan integritas,” tegas Supriyanto.

Ia juga memberi motivasi agar peserta terus belajar dan menjadikan pelatihan ini sebagai langkah awal.

“Pelatihan ini bukanlah akhir, tapi awal dari perjuangan. Tunjukkan bahwa generasi muda Lampung Selatan bisa menjadi tenaga kerja profesional yang dibanggakan, dimana pun kalian berada,” pesannya.

Suasana acara berlangsung khidmat namun penuh semangat, ditutup dengan apresiasi Sekda kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya program. “Terima kasih atas kerja sama, dedikasi, dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik,” tutupnya. (lmhr)

Gerakan Pangan Murah: Warga Serbu Lapangan Korpri, Dompet Aman Belanja Nyaman

Kalianda- Antusiasme warga memadati Lapangan Korpri, Kalianda, pada Jumat (12/9/2025), saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah.

Sejak pagi, masyarakat berbondong-bondong datang untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding pasaran.

Dalam kegiatan ini, harga sejumlah bahan pokok dijual di bawah harga pasar, seperti minyak goreng merek MinyakKita Rp15.000 per liter, minyak goreng KITA (premium) Rp18.500 per liter, telur ayam Rp26.000 per kilogram, dan beras SPHP Rp56.000 untuk kemasan 5 kilogram. Selisih harga yang cukup signifikan membuat lapak-lapak langsung diserbu pembeli.

“Alhamdulillah, bisa beli minyak lebih murah. Seneng sekali dengan adanya kegiatan ini. Semoga ke depan bisa ada lagi, terima kasih untuk Pak Bupati,” ungkap Saroh, warga Hartono, sambil menunjukkan belanjaannya dengan wajah semringah.

Hal senada juga disampaikan Driyana, warga Kelurahan Way Lubuk. Ia merasa kegiatan pasar murah benar-benar meringankan beban rumah tangga. “Kegiatan ini sangat membantu keluarga kecil seperti kami. Semoga bisa rutin digelar,” ujarnya.

Selain menjadi solusi atas kebutuhan pokok, pasar murah juga menghadirkan suasana akrab antara warga dan pemerintah daerah. Ramainya pengunjung menandakan tingginya kebutuhan masyarakat sekaligus respons positif terhadap inisiatif Pemkab Lampung Selatan.

Melalui gerakan pangan murah ini, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan. Warga pun dapat berbelanja lebih hemat tanpa khawatir harga yang kian melonjak di pasaran. (ptm)

Ketua DPRD Lampung Giri Akbar, Sambut Inovasi Pengering Padi Portabel

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Giri Akbar, menerima kunjungan Tim Reka Agro Indonesia untuk membahas inovasi teknologi pertanian berupa Portable Electric Bed Dryer dan Portable Hexaust Bed Dryer.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD, Jumat (12/9/2025), dan disebut sebagai terobosan penting bagi sektor pertanian Lampung.

Dalam pemaparannya, Tim Reka Agro menjelaskan bahwa dua teknologi pengering padi tersebut dirancang praktis, hemat energi, ramah lingkungan, serta mudah dipindahkan ke berbagai wilayah pedesaan. Kehadirannya diharapkan menjadi jawaban atas persoalan klasik petani dalam mengeringkan gabah, terutama saat cuaca tidak menentu.

“Lampung adalah salah satu lumbung pangan nasional. Kehadiran teknologi seperti ini dapat menjadi terobosan agar petani tidak lagi bergantung pada panas matahari. Kami di DPRD siap mendukung agar gagasan inovatif ini diterapkan lebih luas,” kata Giri Akbar.

Ia menilai keterlibatan anak muda dalam menciptakan solusi teknologi tepat guna untuk pertanian sebagai langkah positif. Menurutnya, kolaborasi antara inovator dan pemangku kebijakan perlu terus diperkuat demi mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Tim Reka Agro Indonesia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan riset dan pengembangan teknologi pertanian modern yang terjangkau. Mereka menyiapkan pola kemitraan, penyewaan, hingga pendampingan agar petani bisa memanfaatkan teknologi pengering portabel tersebut.

Pertemuan ditutup dengan kesepahaman untuk menjajaki kolaborasi lebih lanjut antara DPRD Lampung dan Reka Agro Indonesia dalam mempercepat penerapan inovasi pengering padi portabel di berbagai kabupaten dan kota. (rm)

Puluhan Tenaga Honorer Tuntut Kepastian Status ke DPRD

BANDAR LAMPUNG – Puluhan tenaga honorer dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung mendatangi Kantor DPRD Lampung, Rabu (10/9/2025).

Mereka menuntut kepastian status, kejelasan regulasi, serta formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Salah seorang tenaga kependidikan (tendik) dari SMA Negeri 1 Sungkai Bunga Mayang, Novita Butar Butar, mengungkapkan kekecewaannya setelah 13 tahun mengabdi tanpa kepastian nasib.

“Tujuan kami ke sini meminta kepastian tentang status kami, khususnya honorer tenaga kependidikan di Lampung. Masa depan kami tidak jelas. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun bekerja, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pemerintah,” ujar Novita.

Ia menambahkan, meskipun dituntut banyak pekerjaan oleh sekolah, gaji yang diterima tenaga honorer sangat minim.

Menurutnya, pemerintah justru lebih fokus pada formasi guru, sementara tendik dan tenaga honorer lain diabaikan.

“Tuntutan kami besar, pekerjaan banyak, tapi gaji kecil dan masa depan tidak ada. Kami butuh status, kami butuh kejelasan. Kami ingin ada regulasi yang berpihak kepada kami,” kata Novita.

Dalam aksi tersebut, para honorer menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, meminta kejelasan dan perubahan regulasi yang memihak pada tenaga honorer non-guru.

Kedua, meminta prioritas jika nantinya tetap diusulkan sebagai pegawai paruh waktu atau mengikuti tes PPPK tahun depan.

Ketiga, meminta formasi khusus bagi honorer yang sudah pernah mengikuti seleksi PPPK pada 2024.

Aksi ini diikuti honorer dari berbagai daerah, mulai dari Lampung Utara hingga Way Kanan.

Mereka berharap DPRD Lampung bisa menjadi jembatan menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah provinsi maupun pusat.

Hingga berita ini diturunkan, DPRD Lampung masih melakukan pertemuan dengan perwakilan tenaga honorer untuk membahas aspirasi yang mereka sampaikan. (ot)

Zita Anjani Jajal Wisata Paralayang Batu Alif, Potensi Baru Pariwisata Lampung Selatan

*Bakauheni* – Udara sejuk di perbukitan Dusun Kayu Tabu, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, menjadi saksi pengalaman berharga Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, saat menjajal wisata paralayang di destinasi Batu Alif Paragliding Site, Selasa (9/9/2025).

Dengan semangat penuh, Zita terbang dari ketinggian 320 meter di atas permukaan laut bersama instruktur sekaligus pilot berlisensi, Deon. Dari udara, ia menikmati panorama spektakuler yang membentang hingga Tanjung Tua, ujung Pulau Sumatera.

“Pemandangannya indah sekali dari atas, luar biasa, dengan suguhan panorama hingga ke ujung Pulau Sumatera. Terima kasih kepada komunitas paralayang yang sudah mendampingi,” ujar Zita sesaat setelah mendarat dengan selamat.

Tak hanya merasakan sensasi terbang, Zita juga menyempatkan diri menyusuri Pantai Minang Rua dan melanjutkan kunjungan ke kawasan Lummay, yang juga menjadi bagian dari paket wisata di sekitar lokasi.

Menurut Zita, Batu Alif Paragliding Site memiliki potensi besar untuk menjadi magnet wisata baru Lampung Selatan. Namun, pengelola dari Komunitas Paralayang Lampung Club (PLC) mengungkapkan masih ada sejumlah kendala, mulai dari akses jalan hingga ketersediaan air dan listrik.

“Untuk jalan, kita tahu sendiri kondisinya seperti apa. Kami juga pernah menggali sumur hingga kedalaman 60 meter, tetapi belum berhasil mengalir ke atas. Infrastruktur memang masih sangat membutuhkan dukungan, dan kami berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,” ungkap salah satu perwakilan komunitas PLC.

*Dari Nol Hingga Jadi Ikon Baru*

Komunitas menuturkan perjalanan menemukan lokasi ini tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu mencari titik tertinggi, berkoordinasi dengan warga, hingga akhirnya menjadikan Batu Alif sebagai spot paralayang terbuka pertama untuk umum di Lampung.

Saat ini, dua warga Kayu Tabu telah dilatih terbang, sementara total ada sekitar 12 pilot aktif, tiga diantaranya perempuan. Bahkan, komunitas juga membuka kursus paralayang berlisensi dengan biaya Rp12 juta per orang untuk program intensif selama 2–3 minggu.

“Kami ingin olahraga paralayang ini dikenal luas di Lampung, bukan hanya untuk penggiat olahraga, tapi juga wisata. Harapan kami, Batu Alif Paragliding bisa menjadi ikon baru, dan Pemkab bisa memberi dukungan agar Lampung Selatan lebih maju ke depan,” tambah pengurus komunitas PLC.

Dengan dukungan berbagai pihak, Batu Alif Paragliding Site diyakini dapat menjadi wajah baru pariwisata Lampung Selatan, menggabungkan keindahan alam, olahraga ekstrem, dan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. (Gil-Kmf)

TP PKK Lampung Selatan Gelar Pengajian Maulid, Zita Anjani Ajak Ibu Jadi Teladan Generasi Muda

*Kalianda* – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lampung Selatan menggelar pengajian rutin dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M di Masjid Agung Kalianda, Selasa (9/9/2025).

Ketua TP PKK Lampung Selatan, Zita Anjani, hadir bersama Wakil Ketua Reni Apriani, jajaran pengurus PKK kecamatan, kelurahan, hingga desa. Turut hadir pula Wakil Ketua III DPRD Lampung Selatan, Bela Jayanti, Sekretaris Daerah (Sekda) Supriyanto bersama Ketua DWP Ratna Yanuana Supriyanto, serta sejumlah pejabat daerah terkait.

Pengajian diisi dengan tausiyah agama dan doa bersama, menegaskan makna Maulid Nabi sebagai momentum meneladani akhlak Rasulullah SAW.

Dalam sambutannya, Zita Anjani menekankan pentingnya peran ibu dalam membentuk karakter anak sejak dini. Menurutnya, akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menjadi teladan utama dalam mendidik generasi yang berkarakter baik.

“Masa emas jangan sampai terlewat. Berikan gizi yang baik, teladan yang baik, pendidikan yang baik, dan kasih sayang yang cukup,” ujar Zita Anjani.

Ia juga mengingatkan bahwa di era media sosial, peran ibu sebagai guru pertama semakin vital. Karena itu, ia mengajak seluruh kader PKK untuk menjadikan Maulid Nabi sebagai momentum menanamkan nilai-nilai Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

“Yuk, kita jadi contoh buat mereka, jadi teladan bagi anak-anak kita. Karakter Rasulullah bisa menjadi contoh nyata dalam membangun generasi yang berakhlak mulia,” tambahnya.

*Sekda: Akhlak Mulia Pondasi Masyarakat Harmonis*

Sekda Supriyanto, mewakili Bupati menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi memiliki makna relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menegaskan bahwa akhlak mulia adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat harmonis dan beradab.

“Para ulama menegaskan, memperingati Maulid Nabi adalah bentuk cinta dan penghormatan kepada Rasulullah. Sebagaimana disampaikan Imam As-Suyuthi, peringatan ini adalah perbuatan baik, yang mendatangkan pahala karena mengandung pengagungan terhadap Rasulullah dan kegembiraan atas kelahiran beliau,” ucapnya.

Supriyanto juga mengapresiasi peran strategis TP PKK yang tidak hanya fokus pada program fisik, tetapi juga spiritual. Menurutnya, PKK adalah motor penggerak keluarga berdaya, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

“Peran ibu dan keluarga adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Lampung Selatan. Saya berharap PKK terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih baik,” tutupnya. (Kmf)

Lampung Gelar Doa Bersama Jaga Kerukunan dan Kedamaian

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar doa bersama dan istighosah di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Minggu (31/8).

Kegiatan ini bertujuan mempererat kerukunan, menjaga suasana kondusif, dan mendoakan keselamatan masyarakat Lampung, khususnya menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang akan berlangsung di DPRD Lampung pada Senin (1/9/2025)

Doa bersama dipimpin KH Ihya Ulumuddin dari Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Bandar Lampung, bersama para pemuka agama.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh hadirin mendoakan Affan Kurniawan, driver ojek online (ojol) yang meninggal terlindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2025.

Juga mendoakan Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, Staf Humas DPRD Makassar Muh Akbar Basri, dan ajudan anggota DPRD Kota Makassar Sarinawati yang tewas saat kebakaran di Gedung DPRD Makassar, 29 Agustus 2025.

“Mudah-mudahan dengan amal ibadah mereka diterima di sisi Allah SWT,” ucap Gubernur Mirza.

Ia menambahkan, doa bersama menjadi cara menyatukan hati demi menjaga kedamaian di Lampung. Aspirasi masyarakat, kata Mirza, merupakan bagian dari iklim demokrasi. Namun, semua pihak diharapkan dapat tetap menjaga suasana yang aman dan kondusif demi keutuhan bangsa dan kedamaian di Bumi Ruwa Jurai.

“Kita sudah hidup di sini puluhan tahun dengan berbagai suku bangsa dan agama. Alhamdulillah kita bisa menjaga perdamaian, dan semoga ini selalu kita jaga bersama,” tuturnya.

Gubernur menjelaskan, doa bersama ini merupakan masukan dari para tokoh agama dan masyarakat.

Doa bersama ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekredaprov Marindo Kurniawan, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar didampingi wakil ketua dan anggota, Kapolda Irjen Pol Helmy Santika, Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal Kristomei Sianturi.

Hadir pula tokoh adat Lampung Ansori Djausal, tokoh agama, tokoh pemuda dan berbagai organisasi masyarakat lainnya. (rm)