Forum Komunikasi Masyarakat Panjang Bersatu Resmi Dilantik, Ini Kata Walikota Bandar Lampung

​

Bandarlampung – Forum Komunikasi Masyarakat Panjang Bersatu (FKMPB) Resmi dilantik. Pelantikan pengurus digelar Hari Kamis (12/2/2026), di Aula Kantor Kelurahan Panjang Selatan, Jalan Yos Sudarso. 

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana yang diwakili oleh Camat Panjang, Hendry Satria Jaya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Kecamatan Panjang dalam memperkuat persatuan serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut. 

Kehadiran FKMPB dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga kekompakan dan kerukunan warga di tengah dinamika pembangunan kawasan pelabuhan dan pesisir.

Dalam sambutannya, Camat Panjang Hendry Satria Jaya menyampaikan pesan Wali Kota Eva Dwiana bahwa persatuan merupakan modal utama dalam membangun Kota Bandarlampung.

“Persatuan adalah modal utama kita dalam membangun Kota Bandarlampung. Tanpa kerukunan antarwarga, mustahil program pembangunan pemerintah dapat berjalan dengan maksimal di wilayah ini,” ujarnya.

Bunda Eva, lanjut Hendry, menitipkan beberapa pesan penting kepada pengurus FKMPB yang baru dilantik. Pertama, forum diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota, sehingga aspirasi warga dapat tersampaikan dengan baik dan sejalan dengan program pembangunan.

Kedua, FKMPB diharapkan menjaga kondusivitas wilayah dengan menjadi garda terdepan dalam meredam potensi konflik serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Panjang.

Ketiga, forum diminta mengoptimalkan pemberdayaan potensi lokal, khususnya sumber daya manusia di Panjang, agar masyarakat setempat dapat menjadi aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu pintu gerbang Provinsi Lampung.

“Pemerintah Kota Bandarlampung berkomitmen untuk terus membenahi infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan di Kecamatan Panjang. Namun, kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari organisasi kemasyarakatan seperti FKMPB sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Ia menambahkan, dengan telah dilantiknya pengurus baru, FKMPB diharapkan dapat mengawal pembangunan di wilayah Panjang secara bertanggung jawab demi kemajuan bersama.

Sementara itu, Ketua Harian FKMPB Sutomo menyampaikan bahwa terbentuknya forum tersebut bertujuan merangkul seluruh elemen masyarakat Panjang guna mendukung setiap program pembangunan yang telah dicanangkan Wali Kota Eva Dwiana.

“Kami berkomitmen menjaga kesatuan dan persatuan NKRI serta 

bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandarlampung dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Panjang,” ujarnya.

Menurut Sutomo, FKMPB akan berperan aktif membantu pemerintah kota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, dengan tujuan menjadikan Panjang lebih maju dan modern. Ia menegaskan bahwa Panjang memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk dari luar Lampung dan menjadi prioritas jangka panjang pemerintah kota, termasuk pengembangan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata.

Selain itu, FKMPB juga berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama serta membantu pemerintah kecamatan dan kelurahan, khususnya saat musim penghujan, melalui kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan guna mencegah banjir.

“Termasuk membantu anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Kami akan melaporkan kepada pihak kecamatan agar dapat ditindaklanjuti ke pemerintah kota,” tandasnya.

Dengan pelantikan ini, FKMPB diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Kecamatan Panjang yang aman, maju, dan sejahtera. (yla)

Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

​

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap. 

Keterlambatan yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan karena kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan ini. Namun realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam mengajukan berkas pencairan.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam  keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menerangkan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat nominal gaji sebagai dasar pembayaran. 

Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, terutama tenaga guru, yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, Rini menegaskan kondisi tersebut tidak semestinya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji bersifat LS (Langsung). Artinya, pengajuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh PK selesai.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Di antaranya Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD saat ini masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, lalu menyampaikan SPM.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai. 

Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan para pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. (Kmf)

Bukan di Ruang AC, Pejabat Lampung Selatan Dilantik di Tengah Pasar agar Tak Lupa Realita Rakyat

​

Kalianda - Pelantikan pejabat struktural Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kali ini berlangsung tak biasa. 

Bukan di ruang rapat berpendingin udara atau gedung mewah, melainkan di Terminal Pasar Inpres Kalianda, ruang publik yang menjadi denyut kehidupan masyarakat.

Di tengah aktivitas pasar dan disaksikan langsung para pedagang, sebanyak 22 pejabat administrator dan 7 pejabat pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Rabu (4/2/2026). 

Suasana yang biasanya sepi dari kegiatan pemerintahan pagi itu justru dipenuhi puluhan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Selain pelantikan tersebut, 7 pejabat struktural juga menerima tugas tambahan sebagai Pelaksana tugas (Plt) sebagai kepala dinas (4 orang), kepala bidang (2 orang), dan kepala sub bidang (1 orang) di sejumlah perangkat daerah. 

Bupati Egi menegaskan, pemilihan Terminal Pasar Inpres Kalianda sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Menurutnya, prosesi tersebut menjadi pengingat bahwa realitas pengabdian tidak selalu berada dalam kondisi yang sejuk dan nyaman.

“Saya lantik bapak ibu semua di tengah-tengah masyarakat, disaksikan langsung para pedagang yang ada di Pasar Inpres. Ini adalah realita yang terjadi hari ini,” ujar Bupati Egi.

Ia menambahkan, integritas aparatur tidak diukur dari penampilan atau pencitraan semata, melainkan dari kejujuran dan hasil kerja yang nyata. 

Di ruang publik seperti pasar, para pejabat diharapkan mampu merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, Bupati Egi mengaku membutuhkan pejabat yang mampu bekerja dengan empati dan kesadaran penuh terhadap kondisi riil di lapangan.

“Jangan yang sudah naik jabatan merasa menjadi pejabat lalu lupa daratan. Kita harus bekerja dengan hati, bekerja melihat realita. Hari ini pasar kita banyak yang mengeluhkan sepi. Banyak sepi,” kata Bupati Egi.

Ia menekankan bahwa keputusan penempatan pejabat telah melalui proses panjang dan selektif. Dalam menjalankan tugas, seluruh pejabat yang dilantik diminta menghidupkan semangat Lamsel Betik (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi) sebagai karakter birokrasi Lampung Selatan.

“Hati-hati penggunaan anggaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran atau ada main-main. Walaupun saya orangnya tidak teliti, yang mengawasi kita banyak. Saya sudah remind dari sekarang,” tegas Bupati Egi.

Menurutnya, integritas, kejujuran, dan kebersihan dalam menjalankan amanah merupakan fondasi utama birokrasi yang dipercaya masyarakat. Pelantikan di ruang publik ini diharapkan menjadi simbol bahwa jabatan tidak pernah bekerja dalam keheningan, melainkan selalu hadir di tengah suara, tuntutan, dan konsekuensi pelayanan publik. (Az)

Provinsi Lampung Raih Predikat Kualitas Tertinggi Pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2025

​

Jakarta – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional yang berhasil meraih penghargaan dalam penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia dengan predikat kualitas tertinggi kategori Pemerintah Provinsi.

Provinsi Lampung menjadi satu-satunya pemerintah provinsi dari 38 provinsi di Indonesia yang berhasil meraih kategori Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.

Penghargaan diserahkan oleh perwakilan Ombudsman RI dan diterima oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela,, dalam acara Penyampaian Opini Ombudsman RI yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (29/01/2026). 

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam sambutannya menjelaskan bahwa mulai tahun 2025, Ombudsman melakukan transformasi signifikan. Jika sebelumnya sejak tahun 2011 penilaian berfokus pada zona kepatuhan, kini berubah menjadi penilaian maladministrasi yang menghasilkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. 

"Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan hasil pengawasan. Fokus opini kini lebih tajam pada aspek kepuasan masyarakat serta kepatuhan instansi terhadap produk hukum Ombudsman, seperti tindakan korektif dan rekomendasi," ujar Mokhammad Najih. 

Pada tahun 2025, Ombudsman melakukan penilaian terhadap 310 instansi yang terdiri dari 38 Kementerian, 8 Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, 56 Pemerintah Kota, 170 Pemerintah Kabupaten. 

Dari total 38 Pemerintah Provinsi yang menjadi lokus penilaian di seluruh Indonesia, Provinsi Lampung tercatat sebagai satu-satunya provinsi yang masuk dalam kategori Kualitas Tertinggi. 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa capaian ini merupakan momen strategis untuk merenungkan kualitas pelayanan publik. 

"Kualitas pelayanan publik berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat. Meski negara memiliki regulasi baik dan anggaran besar, jika pelayanan publik masih dipenuhi praktik maladministrasi, maka legitimasi negara akan melemah. Ketika birokrasi berkualitas, kepercayaan rakyat akan meningkat," tegas Yusril. 

Hasil opini ini diharapkan menjadi panduan utama bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan dan mencegah terjadinya maladministrasi berulang. 

Dalam kesempatan terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dan aparatur yang terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta menempatkan kepentingan masyarakat dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung sebagai prioritas utama," ucap Sekdaprov Marindo. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Prestasi Pemkab Lampung Selatan Terus Mengalir: UHC Award 2026 Jadi Bukti Kepemimpinan Egi-Syaiful Berpihak pada Rakyat

​

Jakarta - Prestasi demi prestasi terus mengalir di bawah kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar. 

Terbaru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Pratama, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dalam acara Penganugerahan UHC Award 2026 yang dirangkaikan dengan Deklarasi dan Pencanangan UHC di Ballroom JIEXPO Convention Centre and Theatre, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). 

Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil memperluas cakupan perlindungan jaminan kesehatan penduduk, sekaligus menjaga keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sinergi berkelanjutan dengan BPJS Kesehatan.

Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai salah satu dari empat kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menerima penghargaan tersebut, bersama Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Utara.

Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Alhamdulillah, Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan penghargaan UHC Award 2026. Ini tentu menjadi kebanggaan kita semua dan merupakan apresiasi pemerintah pusat atas komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat perlindungan jaminan kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan telah mencapai hampir 98 persen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Lampung Selatan telah tercover jaminan kesehatan. Ke depan, komitmen ini akan terus kami jaga agar pelayanan kesehatan semakin merata, berkualitas, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui raihan UHC Award 2026 ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan konsistensinya dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah, meningkatkan keaktifan peserta JKN, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang adil, mudah diakses, dan berkelanjutan. 

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan secara menyeluruh. (Kmf)

Bupati Egi Tembus Forum Internasional Jepang, Serap Sistem Pengelolaan Sampah Kelas Dunia untuk Lampung Selatan

​

LAMPUNG SELATAN - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama mengikuti workshop internasional pengelolaan sampah dan lingkungan yang digelar Pemerintah Jepang di Tokyo pada 25-31 Januari 2026. 

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat kebijakan lingkungan berkelanjutan sekaligus mentransformasi sistem pengelolaan sampah daerah berbasis ekonomi sirkular dan teknologi modern.

Workshop yang berada di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang tersebut mempertemukan pejabat tinggi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mempelajari langsung sistem nasional Jepang dalam pengelolaan limbah, daur ulang terpadu, serta tata kelola lingkungan berbasis kebijakan publik. 

Dalam forum ini, sampah diposisikan bukan sekadar limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diolah kembali secara berkelanjutan.

Bupati Egi menjadi salah satu dari enam kepala daerah Indonesia yang diundang secara resmi dalam program tersebut. Selain dirinya, delegasi Indonesia juga diikuti oleh Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Yogyakarta, Wali Kota Bogor, Wali Kota Mojokerto, serta Bupati Toba. 

Para peserta mengikuti rangkaian agenda strategis mulai dari diskusi kebijakan, pemaparan sistem pengelolaan sampah nasional Jepang, hingga kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan limbah dan pusat daur ulang.

Dalam keterangannya, Bupati Egi menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam workshop tersebut merupakan kesempatan penting untuk memahami secara langsung sistem pengelolaan dan daur ulang sampah yang telah berjalan efektif dan terintegrasi di Jepang.

“Hari ini saya berada di Tokyo, Jepang, dalam rangka kunjungan kerja untuk mempelajari langsung kondisi terkini pengelolaan dan daur ulang sampah di Jepang,” ujarnya melalui akun Instagram pribadinya, Senin (26/1/2026).

Ia menambahkan, pembelajaran tersebut menjadi modal strategis bagi daerah dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan.

“Ini hari pertama saya mengikuti workshop terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kita belajar banyak di Jepang, ternyata luar biasa. Jadi kalau Jepang saja bisa, Bismillah Indonesia juga bisa,” kata Bupati Egi.

Seluruh rangkaian kegiatan workshop difasilitasi oleh Pemerintah Jepang, mulai dari akomodasi, materi pembelajaran, hingga agenda kunjungan teknis ke fasilitas pengelolaan limbah. Program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, adaptif terhadap pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta tantangan perubahan iklim.

Keikutsertaan Bupati Lampung Selatan dalam forum internasional ini sekaligus menegaskan komitmen Lampung Selatan sebagai daerah yang aktif membangun kolaborasi global di bidang lingkungan, serta memperkuat arah kebijakan daerah menuju sistem pengelolaan sampah modern berbasis keberlanjutan dan ekonomi sirkular. (Kmf)

Di Bawah Kepemimpinan Egi-Syaiful, Lampung Selatan Tembus 12 Besar Nasional SDGs lewat I-SIM 2025

*Kalianda* - Prestasi demi prestasi terus ditorehkan Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar. 

Terbaru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan nasional dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025, sekaligus menembus peringkat 12 besar nasional dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam ajang tersebut, Kabupaten Lampung Selatan meraih skor 41,80 dan dikategorikan sebagai “The Exciter”, sebuah predikat yang diberikan kepada daerah dengan kinerja progresif dan akseleratif dalam pencapaian indikator SDGs di tingkat pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.

Program I-SIM 2025 diikuti oleh 105 kabupaten dari total 415 kabupaten se-Indonesia. Kabupaten Lampung Selatan mencatatkan tingkat pengisian data indikator SDGs sebesar 100 persen, dengan mengusung program unggulan bertajuk “Tangguh Bersama Menuju Sejahtera” sebagai model pembangunan berkelanjutan daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs Indonesia, berkolaborasi dengan PT Surveyor Indonesia melalui program I-SIM for Cities. Program ini mengangkat tema “Inovasi Pangan dan Gizi: Peningkatan Kualitas SDM, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dan Penurunan Kemiskinan.”

Capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi Kabupaten Lampung Selatan, mengingat ini merupakan partisipasi perdana dalam ajang SDGs Action Awards, namun mampu langsung menembus jajaran peringkat atas nasional dan meraih kategori “The Exciter.”

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh elemen pemerintah daerah. 

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pencapaian indikator SDGs secara menyeluruh.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif. Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, dengan prinsip no one left behind,” ujar Bupati Egi, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, pencapaian SDGs tidak hanya diukur dari peringkat dan angka statistik, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

“Pembangunan berkelanjutan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekadar capaian administratif, tetapi hadir melalui program nyata yang meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Penghargaan I-SIM 2025 ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor di Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Kmf)