Jenazah Perempuan Tanpa Identitas Dirawat 11 Hari di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, Warga Diminta Bantu Identifikasi

​LAMPUNG SELATAN - RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan adanya jenazah perempuan tanpa identitas yang hingga kini belum diketahui pihak keluarganya. Informasi ini disebarluaskan sebagai upaya membantu proses identifikasi dan pencarian keluarga.

Perempuan tersebut pertama kali ditemukan dalam kondisi tergeletak di teras rumah warga dan kemudian diantarkan oleh petugas Puskesmas Penengahan ke RSUD pada 6 Februari 2026.

Sejak saat itu, pasien mendapatkan penanganan medis intensif, termasuk tindakan operasi. Namun setelah menjalani perawatan selama 11 hari, pasien dinyatakan meninggal dunia pada 17 Februari 2026.

Pihak rumah sakit menyampaikan, hingga saat ini belum ada keluarga maupun kerabat yang datang untuk mengonfirmasi identitas korban.

*Ciri-Ciri Jenazah*

Berdasarkan data medis dan hasil pemeriksaan, berikut ciri-ciri jenazah:

*Ciri Umum:*

- Terdapat luka memar dan luka lecet di bagian dahi

- Luka pada pinggang hingga paha sisi luar kiri

- Luka pada lutut kiri

- Patah tulang tertutup di bagian tulang dada bawah

*Ciri Khusus:*

- Tinggi badan sekitar 144 cm

- Bekas luka operasi (sikatrik) di bagian tengah perut sepanjang 15 cm berwarna pucat

- Hidung mancung

- Kulit sawo matang

- Mengenakan sepasang anting berbandul kipas berbentuk segitiga

Perkiraan usia korban antara 25 hingga 45 tahun dengan jenis kelamin perempuan dewasa.

Manajemen rumah sakit mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut agar segera menghubungi pihak RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan untuk proses verifikasi lebih lanjut.

Penyebarluasan informasi ini diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi serta memastikan jenazah dapat segera ditangani sesuai prosedur dan diserahkan kepada keluarga yang berhak. (*)

Ketua DPRD Lampung Hadiri Rakor Penguatan Program Makan Bergizi Gratis

​

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE., MBA., menghadiri Rapat Konsolidasi (Rakor) penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel), mitra, dan yayasan yang digelar di Hotel Novotel Bandar Lampung, Sabtu (14/2/2026).

Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program strategis nasional di Provinsi Lampung, khususnya dalam pemenuhan gizi bagi balita, ibu hamil, dan anak sekolah.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa Program MBG bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting dan malnutrisi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Program MBG juga dirancang untuk membangkitkan ekonomi daerah dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan,” ujarnya.

Program ini didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Lampung, serta melibatkan mitra dan pemasok lokal guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang berkualitas.

Sony juga menekankan pentingnya seluruh SPPG menjalankan standar operasional prosedur secara ketat, terutama dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan guna mencegah potensi kasus keracunan di kemudian hari.

Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menyatakan DPRD siap mendukung sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.(*)

DPRD Lampung Perkuat Sinergi Lewat Mini Soccer Bersama Pemprov dan Jurnalis

​

BANDAR LAMPUNG — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, M. Rahmat Visa Ridi Arifin, hadir dalam Turnamen Mini Soccer Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung sekaligus peluncuran Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung Football Club, di Subanus Soccer Field. Sabtu (14/2/2026),

Kegiatan ini semakin meriah karena turut hadir dan ikut bermain di lapangan: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT., Sekretaris DPRD Provinsi Lampung bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Ketua PWI Provinsi Lampung, Ketua IJP Lampung, sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung turut hadir mendukung jalannya turnamen.

Hadirnya DPRD secara aktif di lapangan menegaskan dukungan legislatif terhadap sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT., menyampaikan bahwa turnamen ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan jurnalis.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik inisiatif IJP menggelar turnamen dan membentuk klub sepak bola internal sebagai langkah positif untuk mempererat komunikasi dan kemitraan.

M. Rahmat Visa Ridi Arifin menekankan pentingnya kemitraan legislatif dengan pemerintah dan media dalam pembangunan daerah.

“Pertandingan ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga sarana memperkuat kolaborasi antara DPRD, Pemprov, dan jurnalis. Menang atau kalah di lapangan, persahabatan dan sinergi adalah yang utama,” ujarnya.

Sekda Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT., menambahkan bahwa suasana pertandingan berbeda dari pertemuan formal di kantor.

“Biasanya kita bertemu dalam rapat atau konferensi pers. Hari ini kita bertemu dalam suasana santai, seragamnya sama, di lapangan yang sama, dengan semangat kebersamaan,” katanya.

Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menyampaikan bahwa turnamen ini digagas Divisi Olahraga IJP untuk mempererat soliditas internal sekaligus membangun keakraban dengan Pemprov dan DPRD.

Ia juga membuka peluang pembinaan atlet mini soccer dari kalangan jurnalis, khususnya anggota PWI.

“Mainnya jangan terlalu keras, santai saja. Ini pemain lama semua,” selorohnya.Dalam pertandingan, Tim IJP A keluar sebagai juara dan menerima piala langsung dari Sekda Dr. Marindo Kurniawan, ST., MT.

Sedangkan Tim Gubernur Lampung, meraih juara kedua dan menerima piala dari Ketua PWI Provinsi Lampung, Wirahadikusumah.

Tim Gubernur Lampung dipimpin oleh kapten Sekda Marindo Kurniawan dan diperkuat antara lain: Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Budi Darmawan, Kepala Bappeda, Anang Risgiyanto

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Ganjar Jationo, Kepala Biro Hukum, Yudhi Al Fadri, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD, Nurul Fajri.

Turnamen ini diharapkan menjadi agenda rutin, menjaga kebugaran sekaligus memperkuat kolaborasi DPRD, Pemprov, dan insan pers dalam pembangunan Provinsi Lampung.(*)

Ketua DPRD Lampung Hadiri “Doa Untuk Negeri” di Masjid Raya Al Bakrie

​

BANDARLAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, SE., MBA menghadiri kegiatan “Doa untuk Negeri” dalam rangka HUT ke-18 tvOne di Masjid Raya Al-Bakrie Lampung, Sabtu (14/2/2026). Ia didampingi Ketua IKAD DPRD Provinsi Lampung Irene Fransisca Giri serta dihadiri Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Dr. Yanuar Irawan, SE., MM

Kegiatan bertema “Doa untuk Negeri” dengan semangat lokal “Lampung Tanoh Pusako, Gham Pulang” berlangsung khidmat. Masyarakat dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung hadir dengan antusias, mencerminkan kuatnya nilai religius dan kebersamaan.

Rangkaian acara diawali tausiyah akbar oleh Abdul Somad yang menjadi magnet utama jamaah. Momentum ini menjadi ajang syiar keagamaan sekaligus doa bersama bagi kedamaian dan persatuan bangsa.

Turut hadir Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, ST., MT., didampingi Ketua PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, S.T., M.T. beserta istri.

Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Lampung sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya, acara keagamaan ini memperkuat spiritualitas sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

“Pembangunan tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. ‘Doa untuk Negeri’ menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat keimanan, persatuan, dan optimisme membangun daerah,” ujarnya.

DPRD Provinsi Lampung berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan sebagai sarana penguatan nilai keagamaan dan kebersamaan. Momentum HUT ke-18 tvOne diharapkan memperkokoh persatuan dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera.

Dalam tausiyahnya, Ustaz Abdul Somad mengangkat tema syukur, istiqamah, kesabaran, dan persatuan. Ia mengajak masyarakat mengisi umur dengan amal ibadah serta memperkuat dzikir sebagai penenang jiwa.

UAS juga menekankan pentingnya istiqamah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia dipersatukan oleh nilai Pancasila dan semangat persaudaraan.(*)

Doa untuk Negeri Digelar di Lampung

​

BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan religius berskala nasional bertajuk “Doa untuk Negeri” dalam rangkaian acara Damai Indonesiaku dan HUT tvOne.

Kegiatan ini direncanakan akan digelar di Masjid Raya Al Bakrie, Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu–Minggu, 14–15 Februari 2026 mendatang dengan menghadirkan sejumlah ulama dan tokoh nasional, di antaranya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Mumuy, Syech Fiqri Thoriq, Ustaz Fiki Antika, dan Ustaz Azhari Nasution.

Mengusung tema “Lampung Tanoh Pusako, Gham Mulang”, kegiatan ini tidak sekadar menjadi momentum syiar keagamaan, tetapi juga wujud penguatan nilai persatuan, kedamaian, dan kebersamaan masyarakat Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong pembangunan sumber daya manusia yang menjadi bagian dari komitmen membangun masyarakat yang religius, harmonis, berakhlak mulia dan menjadikan kegiatan ini sebagai ruang memperkuat persatuan dan spiritualitas masyarakat.

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan tausiyah bersama Ustaz Abdul Somad pada hari Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 20.30 WIB. Selanjutnya, program Damai Indonesiaku Live akan digelar pada hari Sabtu–Minggu, 14–15 Februari 2026 pukul 12.30 WIB, menghadirkan Ustaz Mumuy, Syech Fiqri Thoriq, Ustaz Fiki Antika, dan Ustaz Azhari Nasution.

Sementara itu, Damai Indonesiaku Taping Ramadan dijadwalkan pada Minggu, 15 Februari 2026 pukul 10.00 WIB menghadirkan Syech Fiqri Thoriq dan Ustaz Azhari Nasution.

Kehadiran kegiatan ini selaras dengan visi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal untuk mewujudkan Lampung sebagai provinsi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing berbasis nilai-nilai religius dan kearifan lokal.

Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga penguatan karakter masyarakat serta harmonisasi sosial. Pentingnya membangun Lampung dengan keseimbangan antara kemajuan fisik dan ketahanan spiritual.

Pembangunan yang berkelanjutan harus ditopang oleh masyarakat yang rukun, damai, dan memiliki fondasi moral yang kuat.

Momentum Doa untuk Negeri ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi akbar masyarakat Lampung sekaligus memperkuat citra Lampung sebagai daerah yang terbuka, religius, dan kondusif.

Selain itu, kegiatan berskala nasional ini juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi lokal, mulai dari sektor UMKM, perhotelan, hingga transportasi.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap partisipasi seluruh masyarakat Lampung dalam kegiatan ini dapat menjadi simbol kebersamaan dalam mendoakan kebaikan bagi bangsa sekaligus meneguhkan semangat “Gham Mulang” semangat kembali pada nilai luhur, menjaga warisan, dan membangun masa depan Lampung yang lebih gemilang. (*)

Forum Komunikasi Masyarakat Panjang Bersatu Resmi Dilantik, Ini Kata Walikota Bandar Lampung

​

Bandarlampung – Forum Komunikasi Masyarakat Panjang Bersatu (FKMPB) Resmi dilantik. Pelantikan pengurus digelar Hari Kamis (12/2/2026), di Aula Kantor Kelurahan Panjang Selatan, Jalan Yos Sudarso. 

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana yang diwakili oleh Camat Panjang, Hendry Satria Jaya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Kecamatan Panjang dalam memperkuat persatuan serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut. 

Kehadiran FKMPB dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga kekompakan dan kerukunan warga di tengah dinamika pembangunan kawasan pelabuhan dan pesisir.

Dalam sambutannya, Camat Panjang Hendry Satria Jaya menyampaikan pesan Wali Kota Eva Dwiana bahwa persatuan merupakan modal utama dalam membangun Kota Bandarlampung.

“Persatuan adalah modal utama kita dalam membangun Kota Bandarlampung. Tanpa kerukunan antarwarga, mustahil program pembangunan pemerintah dapat berjalan dengan maksimal di wilayah ini,” ujarnya.

Bunda Eva, lanjut Hendry, menitipkan beberapa pesan penting kepada pengurus FKMPB yang baru dilantik. Pertama, forum diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota, sehingga aspirasi warga dapat tersampaikan dengan baik dan sejalan dengan program pembangunan.

Kedua, FKMPB diharapkan menjaga kondusivitas wilayah dengan menjadi garda terdepan dalam meredam potensi konflik serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Panjang.

Ketiga, forum diminta mengoptimalkan pemberdayaan potensi lokal, khususnya sumber daya manusia di Panjang, agar masyarakat setempat dapat menjadi aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu pintu gerbang Provinsi Lampung.

“Pemerintah Kota Bandarlampung berkomitmen untuk terus membenahi infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan di Kecamatan Panjang. Namun, kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari organisasi kemasyarakatan seperti FKMPB sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Ia menambahkan, dengan telah dilantiknya pengurus baru, FKMPB diharapkan dapat mengawal pembangunan di wilayah Panjang secara bertanggung jawab demi kemajuan bersama.

Sementara itu, Ketua Harian FKMPB Sutomo menyampaikan bahwa terbentuknya forum tersebut bertujuan merangkul seluruh elemen masyarakat Panjang guna mendukung setiap program pembangunan yang telah dicanangkan Wali Kota Eva Dwiana.

“Kami berkomitmen menjaga kesatuan dan persatuan NKRI serta 

bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandarlampung dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Panjang,” ujarnya.

Menurut Sutomo, FKMPB akan berperan aktif membantu pemerintah kota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, dengan tujuan menjadikan Panjang lebih maju dan modern. Ia menegaskan bahwa Panjang memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk dari luar Lampung dan menjadi prioritas jangka panjang pemerintah kota, termasuk pengembangan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata.

Selain itu, FKMPB juga berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama serta membantu pemerintah kecamatan dan kelurahan, khususnya saat musim penghujan, melalui kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan guna mencegah banjir.

“Termasuk membantu anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Kami akan melaporkan kepada pihak kecamatan agar dapat ditindaklanjuti ke pemerintah kota,” tandasnya.

Dengan pelantikan ini, FKMPB diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Kecamatan Panjang yang aman, maju, dan sejahtera. (yla)

Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

​

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap. 

Keterlambatan yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan karena kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan ini. Namun realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam mengajukan berkas pencairan.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam  keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menerangkan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat nominal gaji sebagai dasar pembayaran. 

Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, terutama tenaga guru, yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, Rini menegaskan kondisi tersebut tidak semestinya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji bersifat LS (Langsung). Artinya, pengajuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh PK selesai.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Di antaranya Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD saat ini masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, lalu menyampaikan SPM.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai. 

Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan para pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. (Kmf)