BULETIN EKSPRES

​  BANDAR LAMPUNG – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimaknai Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung , Budhi Condrowati, sebagai momentum untuk meneguhkan kembali wajah kemanusiaan dalam praktik jurnalistik. Menurutnya, pers tidak semata berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai penjaga nurani sosial agar suara kelompok lemah tetap mendapat ruang. Sebagai legislator yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, Budhi menilai peran media sangat strategis dalam menjembatani persoalan masyarakat dengan respons kebijakan. “Sering kali persoalan sosial baru mendapat perhatian serius ketika media mengangkatnya. Di situlah fungsi kontrol sosial bekerja. Pers mengingatkan, mengetuk, bahkan menggugah,” ujar Budhi, Senin (9/2). Ia menegaskan, sisi kemanusiaan dalam pemberitaan tidak boleh tergerus oleh tuntutan kecepatan dan algoritma digital. Isu kemiskinan, disabilitas, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta pendidika...

​ BANDAR LAMPUNG –  Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang diperingati pada 9 Februari 2026 menjadi refleksi penting bagi insan pers untuk terus menjaga profesionalisme, independensi, dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik. Anggota DPRD Provinsi Lampung , M Junaidi, menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi sekaligus pengawal kepentingan publik di tengah dinamika pembangunan dan arus informasi yang semakin cepat. Menurut Junaidi, di era digital saat ini, tantangan pers semakin kompleks. Kecepatan penyebaran informasi harus diimbangi dengan akurasi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. “Momentum HPN ini harus menjadi pengingat bagi insan pers untuk terus mengedepankan profesionalisme. Pers bukan hanya dituntut cepat, tetapi juga akurat, berimbang, dan bertanggung jawab,” ujar Junaidi, Senin (9/2). Ia menilai, keberadaan pers yang kuat dan independen sangat dibutuhkan dalam mengawal kebijakan publik, menyamp...

​ BANDAR LAMPUNG – Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang diperingati pada 9 Februari 2026 dimaknai sebagai ajang refleksi bagi insan pers untuk terus memperkuat profesionalisme dan tanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada publik. Anggota DPRD Provinsi Lampung , Hanifal, menilai pers memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas demokrasi, sekaligus menjadi rujukan utama masyarakat di tengah derasnya arus informasi, khususnya di era digital. Menurut Hanifal, tantangan utama pers saat ini adalah menjaga akurasi dan keberimbangan pemberitaan di tengah tuntutan kecepatan. Oleh karena itu, komitmen terhadap kode etik jurnalistik menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. “Pers dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan berimbang. Kepercayaan masyarakat terhadap media lahir dari konsistensi insan pers dalam memegang teguh etika jurnalistik,” ujar Hanifal, Senin (9/2). Ia menegaskan, pers merupakan mitra strategis pemerintah dan DPRD dalam menyampaikan inf...

​  BANDAR LAMPUNG – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimaknai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung , Lesty Putri Utami, bukan sebagai seremoni simbolik, melainkan momentum evaluasi terhadap arah demokrasi. Menurutnya, pers yang sehat adalah pers yang berani menguji kekuasaan dan konsisten berdiri di sisi kepentingan rakyat. Lesty menegaskan, peran media memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pembangunan. Setiap kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, membutuhkan pengawasan yang jernih, objektif, dan berkelanjutan dari pers. “Pers tidak boleh kehilangan daya kritisnya. Tanpa kontrol yang kuat dari media, kebijakan bisa kehilangan arah dan menjauh dari kebutuhan masyarakat,” ujar Lesty, Senin (9/2). Ia menilai tantangan pers saat ini semakin kompleks seiring disrupsi digital yang memicu banjir informasi. Namun demikian, tidak semua informasi lahir dari proses verifikasi yang benar. Dalam kondisi tersebut, media arus uta...

​ BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung , Andika Wibawa, menegaskan pentingnya memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Menurutnya, kesejahteraan insan pers menjadi fondasi utama agar media tetap mampu menyajikan pemberitaan yang objektif dan berimbang. “Pers yang kuat lahir dari insan pers yang sejahtera. Jika kesejahteraannya diperhatikan, maka independensi dan objektivitas dalam pemberitaan akan semakin terjaga,” ujar Andika, Senin (9/2). Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi serta tekanan berbagai kepentingan, jurnalis dituntut tetap tegak lurus pada fakta. Profesionalisme, kata dia, bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral yang harus dijaga secara konsisten. “Media bukan alat propaganda. Media adalah ruang publik yang harus menghadirkan kebenaran secara adil dan berimbang. Kritik boleh keras, tetapi harus berbasis data dan fakta,” tegasnya. Andika juga berharap ekosistem pers di Provinsi Lamp...

​ BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mengungkapkan bahwa penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga terjadi di Provinsi Lampung. “Kurang lebih ada 100 ribu penerima manfaat BPJS PBI di Lampung yang dinonaktifkan,” kata Deni Ribowo, Senin (9/2/2026). Menurut Deni, penonaktifan tersebut dilakukan Kemensos setelah dilakukan pendataan ulang menggunakan sistem baru. Dari hasil pendataan tersebut, ditemukan sejumlah penerima manfaat yang dinilai sebenarnya mampu membayar iuran secara mandiri, namun masih tercatat sebagai peserta BPJS PBI. “Pertama, setelah dilakukan pendataan ulang dengan sistem baru, ditemukan bahwa penerima manfaat tersebut sebenarnya mampu membayar mandiri, tapi menggunakan BPJS PBI. Kedua, penonaktifan juga terjadi karena adanya ketidaksesuaian atau pembaruan data penerima manfaat,” jelasnya. Deni menambahkan, pemerintah telah menyiapkan se...

​ BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ,  Ni Ketut Dewi Nadi , menegaskan pers memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. “Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga pengawas kebijakan publik. Kritik yang berbasis data dan fakta sangat dibutuhkan agar pembangunan tidak melenceng dari kepentingan rakyat,” ujar Dewi Nadi, Senin (9/2). Ia menilai, di tengah percepatan arus informasi digital, tantangan yang dihadapi media semakin kompleks. Maraknya hoaks, disinformasi, serta opini yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat memengaruhi persepsi publik. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga akurasi dan profesionalisme dalam setiap pemberitaan. “Kecepatan itu penting, tetapi ketepatan jauh lebih utama. Pers harus tetap menjadi rujukan yang kredibel di tengah banjir informasi,” tegasnya. Sebagai anggota Komisi IV yang...

​ BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Lampung Timur, Yusnadi, menyampaikan perkembangan terbaru penanganan Jembatan Kali Pasir, Way Bungur, yang selama ini menjadi infrastruktur vital bagi aktivitas masyarakat dan pergerakan perekonomian setempat. Hal tersebut disampaikan Yusnadi usai mengikuti rapat koordinasi percepatan pembangunan Jembatan Way Bungur yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, Senin (9/2/2026). Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah, perwakilan Kodam II/Sriwijaya, Korem 043/Gatam, unsur TNI dari Koramil, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Yusnadi menjelaskan, pemerintah telah menyepakati dua langkah strategis untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga. Pertama, dalam waktu dekat akan diba...

​ BANDAR LAMPUNG – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Kostiana berharap pers nasional terus menjalankan peran strategisnya sebagai pilar demokrasi dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta independensi dalam setiap karya jurnalistik. “Semoga insan pers Indonesia senantiasa menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, sehingga mampu mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat,” ujar Kostiana, Senin (9/2/2026). Menurutnya, pers memiliki posisi penting dalam mengawal pembangunan, menjaga transparansi, serta menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, kebebasan pers harus senantiasa dibarengi dengan etika dan tanggung jawab. Seiring perkembangan teknologi informasi, Kostiana menilai tantangan pers di era digital semakin kompleks. Arus informasi yang cepat melalui media sosial menuntut insan pers teta...

​ BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri kegiatan Penyerahan Opini Ombudsman Republik Indonesia atas Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Senin (9/2/2025). Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung diwakili Anggota Komisi I DPRD Lampung, Reza Berawi. Kehadiran wakil DPRD ini menjadi bentuk dukungan kelembagaan legislatif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan praktik maladministrasi di daerah. Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal, serta undangan terkait lainnya. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lag...

​ BANDAR LAMPUNG – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran pers sebagai pengawal demokrasi, bukan sekadar penyampai informasi. Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung , Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan media harus tetap berani, independen, dan konsisten berpihak pada kepentingan publik. Menurut Fatikhatul, pers memikul tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan publik berjalan secara transparan dan akuntabel. Di tengah dinamika politik dan pembangunan daerah, fungsi kontrol sosial media justru dinilai semakin relevan. “Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga memastikan apa yang terjadi itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. Di situlah peran kritis dan keberanian dibutuhkan,” ujar Fatikhatul saat dimintai tanggapan terkait momentum HPN yang diperingati setiap 9 Februari, Senin (9/2). Ia menilai tantangan dunia jurnalistik di era digital kian berat. Derasnya arus informasi sering kali mengaburkan batas an...

​ BANDAR LAMPUNG – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi bagi insan media di tengah derasnya arus informasi digital. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung , Elsan Tomi Sagita atau yang akrab disapa Tomi, menegaskan pers harus tetap tajam, independen, dan konsisten mengawal kepentingan publik. Politisi muda Partai Golkar Lampung itu menilai, di era media sosial yang serba cepat, tantangan utama pers tidak semata soal kecepatan publikasi, melainkan menjaga kualitas pemberitaan serta keberanian menyampaikan fakta. “Pers hari ini tidak cukup hanya cepat. Pers harus tajam, berimbang, dan berani menyuarakan kebenaran. Di situlah kepercayaan publik dibangun,” ujar Tomi, Senin (9/2). Menurutnya, sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, membutuhkan pengawasan yang konsisten dari media. Sebagai anggota Komisi IV, ia melihat peran pers sangat vital dalam memastikan program dan kebijakan publik benar...