Forum Komunikasi Masyarakat Panjang Bersatu Resmi Dilantik, Ini Kata Walikota Bandar Lampung

​

Bandarlampung – Forum Komunikasi Masyarakat Panjang Bersatu (FKMPB) Resmi dilantik. Pelantikan pengurus digelar Hari Kamis (12/2/2026), di Aula Kantor Kelurahan Panjang Selatan, Jalan Yos Sudarso. 

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana yang diwakili oleh Camat Panjang, Hendry Satria Jaya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Kecamatan Panjang dalam memperkuat persatuan serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut. 

Kehadiran FKMPB dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga kekompakan dan kerukunan warga di tengah dinamika pembangunan kawasan pelabuhan dan pesisir.

Dalam sambutannya, Camat Panjang Hendry Satria Jaya menyampaikan pesan Wali Kota Eva Dwiana bahwa persatuan merupakan modal utama dalam membangun Kota Bandarlampung.

“Persatuan adalah modal utama kita dalam membangun Kota Bandarlampung. Tanpa kerukunan antarwarga, mustahil program pembangunan pemerintah dapat berjalan dengan maksimal di wilayah ini,” ujarnya.

Bunda Eva, lanjut Hendry, menitipkan beberapa pesan penting kepada pengurus FKMPB yang baru dilantik. Pertama, forum diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota, sehingga aspirasi warga dapat tersampaikan dengan baik dan sejalan dengan program pembangunan.

Kedua, FKMPB diharapkan menjaga kondusivitas wilayah dengan menjadi garda terdepan dalam meredam potensi konflik serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Panjang.

Ketiga, forum diminta mengoptimalkan pemberdayaan potensi lokal, khususnya sumber daya manusia di Panjang, agar masyarakat setempat dapat menjadi aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu pintu gerbang Provinsi Lampung.

“Pemerintah Kota Bandarlampung berkomitmen untuk terus membenahi infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan di Kecamatan Panjang. Namun, kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari organisasi kemasyarakatan seperti FKMPB sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Ia menambahkan, dengan telah dilantiknya pengurus baru, FKMPB diharapkan dapat mengawal pembangunan di wilayah Panjang secara bertanggung jawab demi kemajuan bersama.

Sementara itu, Ketua Harian FKMPB Sutomo menyampaikan bahwa terbentuknya forum tersebut bertujuan merangkul seluruh elemen masyarakat Panjang guna mendukung setiap program pembangunan yang telah dicanangkan Wali Kota Eva Dwiana.

“Kami berkomitmen menjaga kesatuan dan persatuan NKRI serta 

bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandarlampung dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Panjang,” ujarnya.

Menurut Sutomo, FKMPB akan berperan aktif membantu pemerintah kota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, dengan tujuan menjadikan Panjang lebih maju dan modern. Ia menegaskan bahwa Panjang memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk dari luar Lampung dan menjadi prioritas jangka panjang pemerintah kota, termasuk pengembangan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata.

Selain itu, FKMPB juga berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama serta membantu pemerintah kecamatan dan kelurahan, khususnya saat musim penghujan, melalui kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan guna mencegah banjir.

“Termasuk membantu anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Kami akan melaporkan kepada pihak kecamatan agar dapat ditindaklanjuti ke pemerintah kota,” tandasnya.

Dengan pelantikan ini, FKMPB diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Kecamatan Panjang yang aman, maju, dan sejahtera. (yla)

Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

​

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap. 

Keterlambatan yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan karena kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan ini. Namun realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam mengajukan berkas pencairan.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam  keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menerangkan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat nominal gaji sebagai dasar pembayaran. 

Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, terutama tenaga guru, yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, Rini menegaskan kondisi tersebut tidak semestinya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji bersifat LS (Langsung). Artinya, pengajuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh PK selesai.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Di antaranya Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD saat ini masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, lalu menyampaikan SPM.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai. 

Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan para pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. (Kmf)

Bukan di Ruang AC, Pejabat Lampung Selatan Dilantik di Tengah Pasar agar Tak Lupa Realita Rakyat

​

Kalianda - Pelantikan pejabat struktural Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kali ini berlangsung tak biasa. 

Bukan di ruang rapat berpendingin udara atau gedung mewah, melainkan di Terminal Pasar Inpres Kalianda, ruang publik yang menjadi denyut kehidupan masyarakat.

Di tengah aktivitas pasar dan disaksikan langsung para pedagang, sebanyak 22 pejabat administrator dan 7 pejabat pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Rabu (4/2/2026). 

Suasana yang biasanya sepi dari kegiatan pemerintahan pagi itu justru dipenuhi puluhan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Selain pelantikan tersebut, 7 pejabat struktural juga menerima tugas tambahan sebagai Pelaksana tugas (Plt) sebagai kepala dinas (4 orang), kepala bidang (2 orang), dan kepala sub bidang (1 orang) di sejumlah perangkat daerah. 

Bupati Egi menegaskan, pemilihan Terminal Pasar Inpres Kalianda sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Menurutnya, prosesi tersebut menjadi pengingat bahwa realitas pengabdian tidak selalu berada dalam kondisi yang sejuk dan nyaman.

“Saya lantik bapak ibu semua di tengah-tengah masyarakat, disaksikan langsung para pedagang yang ada di Pasar Inpres. Ini adalah realita yang terjadi hari ini,” ujar Bupati Egi.

Ia menambahkan, integritas aparatur tidak diukur dari penampilan atau pencitraan semata, melainkan dari kejujuran dan hasil kerja yang nyata. 

Di ruang publik seperti pasar, para pejabat diharapkan mampu merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, Bupati Egi mengaku membutuhkan pejabat yang mampu bekerja dengan empati dan kesadaran penuh terhadap kondisi riil di lapangan.

“Jangan yang sudah naik jabatan merasa menjadi pejabat lalu lupa daratan. Kita harus bekerja dengan hati, bekerja melihat realita. Hari ini pasar kita banyak yang mengeluhkan sepi. Banyak sepi,” kata Bupati Egi.

Ia menekankan bahwa keputusan penempatan pejabat telah melalui proses panjang dan selektif. Dalam menjalankan tugas, seluruh pejabat yang dilantik diminta menghidupkan semangat Lamsel Betik (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi) sebagai karakter birokrasi Lampung Selatan.

“Hati-hati penggunaan anggaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran atau ada main-main. Walaupun saya orangnya tidak teliti, yang mengawasi kita banyak. Saya sudah remind dari sekarang,” tegas Bupati Egi.

Menurutnya, integritas, kejujuran, dan kebersihan dalam menjalankan amanah merupakan fondasi utama birokrasi yang dipercaya masyarakat. Pelantikan di ruang publik ini diharapkan menjadi simbol bahwa jabatan tidak pernah bekerja dalam keheningan, melainkan selalu hadir di tengah suara, tuntutan, dan konsekuensi pelayanan publik. (Az)