Lampung Selatan Tuan Rumah AIYEP 2025! 42 Pemuda Australia–Indonesia Bakal ‘Nyantrik’ di Bumi Khagom Mufakat

Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan resmi ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) 2025, sebuah program pertukaran pemuda prestisius antara Indonesia dan Australia yang akan digelar mulai Oktober hingga Desember 2025 mendatang.

Sebanyak 42 pemuda, terdiri dari 21 delegasi Indonesia dan 21 pemuda Australia, akan tinggal di desa-desa Lampung Selatan selama lebih dari satu bulan. Mereka akan mengikuti berbagai program, seperti magang, pertunjukan budaya, dan tinggal bersama keluarga angkat (host family), untuk merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal.

Program AIYEP merupakan kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI dan Pemerintah Australia yang bertujuan mempererat hubungan bilateral melalui pertukaran budaya, pengembangan kapasitas kepemudaan, dan pengalaman kerja lintas negara.

Menurut Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global Kemenpora RI, Esa Sukmawijaya, pemilihan Lampung Selatan sebagai lokasi kegiatan tidak terlepas dari pertimbangan strategis.

“Lampung sudah lama tidak menjadi tuan rumah. Lokasinya dekat dengan Jakarta, efisien secara logistik, dan ini saat yang tepat untuk Lampung unjuk gigi di tengah momen nasional seperti Pilkada serentak,” ujar Esa, usai meninjau salah satu host family, Kamis (31/7/2025).

Esa menekankan bahwa AIYEP bukan sekadar program pertukaran, melainkan juga investasi jangka panjang dalam memperkuat citra daerah di mata dunia.

“Ini momentum emas. Lampung Selatan bisa menunjukkan wajah ramah, berbudaya, dan siap bersaing secara global,” lanjutnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Selatan, Yespi Cory, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kehormatan sekaligus peluang emas untuk mengenalkan potensi lokal secara internasional.

Para peserta dijadwalkan tiba pada 25 November 2025, kemudian akan diserahkan ke keluarga angkat pada 27 November. Pada 28 November, mereka dijadwalkan melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari agenda resmi.

“Selanjutnya, para peserta akan mengikuti program magang dari 28 November hingga 23 Desember 2025. Mereka akan ditempatkan di berbagai instansi dan lembaga di lima kecamatan, yaitu Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Sidomulyo, dan Natar,” ungkap Yespi.

Beberapa lokasi magang yang telah disiapkan antara lain: SMA Kebangsaan, Universitas Indonesia Mandiri (UIM), Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Disnaker, NGO Paluma, Koperasi Desa Merah Putih Bumisari Natar, dan lainnya.

Dengan dukungan lintas sektor dan persiapan matang, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan optimistis AIYEP 2025 dapat menjadi tonggak penting dalam diplomasi budaya serta pemberdayaan pemuda menuju Indonesia Emas. (Kmf)

Srawung Seni Sawah Siap Mendunia! Bupati Egi Dorong Jadi Ikon Wisata Baru Lampung Selatan

Kalianda - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kegiatan Srawung Seni Sawah sebagai bagian dari program agro eduwisata di wilayahnya. 

Dukungan ini disampaikan saat menerima audiensi komunitas Srawung Seni Sawah di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, pada Kamis (31/7/2025).

Audiensi tersebut menjadi momentum strategis bagi pengembangan potensi seni dan budaya berbasis pertanian di desa-desa Lampung Selatan. Bupati Egi menyebut bahwa inisiatif seperti ini layak didorong menjadi festival budaya rakyat yang berkelanjutan, bahkan bisa menjadi daya tarik wisata baru seperti yang berhasil dilakukan daerah lain.

“Lampung Selatan ini multikultur dan kaya akan keberagaman budaya. Ketika kegiatan seperti ini lahir dari inisiatif masyarakat, maka sudah saatnya pemerintah hadir untuk mengangkatnya ke level yang lebih tinggi,” ujar Bupati Egi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, pembangunan destinasi wisata berbasis pertanian yang ramah lingkungan, inklusif, dan berdaya saing akan terus digencarkan. Ia menginginkan setiap desa memiliki satu kegiatan unggulan yang bukan hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan membangkitkan ekonomi lokal.

Audiensi ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Lampung Selatan Dapil 6 Dwi Riyanto, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Kepala Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Camat serta para Kepala Desa dari Kecamatan Merbau Mataram dan Tanjung Sari.

Sementara itu, Agus Gunawan, penggagas Srawung Seni Sawah, menjelaskan bahwa kegiatan ini pertama kali digagas pada 2020 sebagai bentuk keprihatinan terhadap minimnya aktivitas kreatif masyarakat desa dalam memanfaatkan lahan pertanian.

“Kami ingin masyarakat mencintai lahan pertanian lagi. Maka kami adakan kegiatan seperti menari di sawah, agar bertani jadi kegiatan yang membanggakan dan menyenangkan,” ungkap Agus.

Ia berharap dukungan pemerintah dapat memperluas cakupan kegiatan ini ke lebih banyak desa, mengingat keterbatasan sumber daya untuk melanjutkan program secara swadaya.

Audiensi diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjadikan Srawung Seni Sawah sebagai program unggulan yang menyatukan nilai seni, budaya, pertanian, dan ekonomi rakyat secara berkelanjutan di Bumi Khagom Mufakat. (Kmf)

Warga Tanjung Sari Usung Lakon Wahyu Cakraningrat, Bupati Egi Respons dengan Janji Pembangunan Merata dan Berkeadilan

Tanjung Sari - Nuansa budaya dan spiritualitas berpadu harmonis dalam perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Jumat malam (25/7/2025). 

Masyarakat memadati Lapangan Tunas Jaya untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Cakraningrat, sebuah cerita penuh makna tentang kepemimpinan bijak dan bermoral.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, hadir langsung dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Egi mengapresiasi inisiatif warga yang secara konsisten melestarikan warisan budaya Jawa di tengah arus modernisasi.

“Wayang ini bukan hanya seni, tapi pelajaran hidup. Wahyu Cakraningrat adalah simbol dari tekad membangun peradaban, bukan sekadar infrastruktur,” ujar Bupati Egi.

Lakon Wahyu Cakraningrat sendiri menggambarkan sosok pemimpin ideal—bersih hati, adil, dan berpihak kepada rakyat. Pesan ini, menurut Egi, sangat relevan untuk dijadikan inspirasi dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan berkeadilan di Lampung Selatan.

“Pembangunan jalan kita rancang adil, bukan lambat. Semua 17 kecamatan akan mendapat porsi. Kami ingin pembangunan yang cepat dan merata,” tegasnya di hadapan warga.

Kegiatan yang digelar secara swadaya ini merupakan hasil gotong royong masyarakat Desa Purwodadi Dalam. Kepala Desa, Ngadiran, mengungkapkan bahwa tradisi wayang kulit telah menjadi bagian penting dari identitas desa.

“99 persen warga kami adalah keturunan Jawa. Wayang kulit ini tradisi tahunan yang kami jaga dengan bangga,” kata Ngadiran.

Sebagai penanda dimulainya pertunjukan, Bupati Egi secara simbolis menyerahkan tokoh wayang kepada dalang Ki Didik Purwo Wisesa. Diiringi alunan gamelan yang menggema di malam yang khidmat, pagelaran wayang kulit tersebut menjadi simbol harapan baru dan semangat menyambut tahun yang penuh cita dan tekad. (Kmf)

Indonesia Emas 2045 Bukan Khayalan! Pesan Tegas Bupati Egi Untuk Mahasiswa An-Nur: Berpikir Kritis atau Tertinggal

Jati Agung - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan pesan penting kepada generasi muda untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara orientasi mahasiswa dan pembukaan perkuliahan Universitas An-Nur, Kecamatan Jati Agung, Jumat (25/7/2025).

Di hadapan ratusan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan mahasiswa baru dari program S1, S2, dan S3, Bupati Egi menekankan pentingnya membentuk pribadi yang berpikir kritis, adaptif, serta memiliki semangat berkontribusi nyata untuk masyarakat.

“Jadilah pribadi yang berpikir kritis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Manfaatkan proses belajar sebagai bekal untuk memberi kontribusi nyata,” ujar Egi.

Dalam pemaparannya, Bupati muda ini juga menyinggung berbagai tantangan strategis yang dihadapi bangsa ke depan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan ekonomi, krisis iklim, hingga ancaman radikalisme dan disrupsi teknologi.

Menurut Egi, di Lampung Selatan sendiri, sekitar 34 persen penduduk masih hanya lulusan SD, yang menunjukkan perlunya pemerataan kualitas SDM dan peningkatan literasi masyarakat.

“Sekarang dunia bergerak sangat cepat. Banyak pekerjaan digantikan mesin. Mahasiswa harus jeli melihat arah perkembangan teknologi,” ucapnya.

Tak hanya itu, Egi juga menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak usia dini, pemenuhan gizi anak, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan modern.

“Ilmu tanpa karakter itu berbahaya. Pendidikan harus menanamkan nilai Pancasila dan tetap adaptif dengan modernisasi dalam beragama,” lanjutnya.

Sebagai penutup, Egi mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif sebagai agen perubahan.

“Generasi emas bukanlah takdir otomatis, tapi hasil dari investasi dan komitmen kita hari ini. Jadilah pemimpin masa depan yang berbasis karakter, inovatif, dan peduli lingkungan sosial,” tegasnya.

Acara tersebut menjadi momen reflektif sekaligus inspiratif bagi para mahasiswa untuk lebih sadar akan perannya dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia yang maju, adil, dan berdaya saing global di tahun 2045. (Kmf)

Warga Tanjung Sari Usung Lakon Wahyu Cakraningrat, Bupati Egi Respons dengan Janji Pembangunan Merata dan Berkeadilan

Tanjung Sari - Nuansa budaya dan spiritualitas berpadu harmonis dalam perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Jumat malam (25/7/2025). 

Masyarakat memadati Lapangan Tunas Jaya untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Cakraningrat, sebuah cerita penuh makna tentang kepemimpinan bijak dan bermoral.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, hadir langsung dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Egi mengapresiasi inisiatif warga yang secara konsisten melestarikan warisan budaya Jawa di tengah arus modernisasi.

“Wayang ini bukan hanya seni, tapi pelajaran hidup. Wahyu Cakraningrat adalah simbol dari tekad membangun peradaban, bukan sekadar infrastruktur,” ujar Bupati Egi.

Lakon Wahyu Cakraningrat sendiri menggambarkan sosok pemimpin ideal—bersih hati, adil, dan berpihak kepada rakyat. Pesan ini, menurut Egi, sangat relevan untuk dijadikan inspirasi dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan berkeadilan di Lampung Selatan.

“Pembangunan jalan kita rancang adil, bukan lambat. Semua 17 kecamatan akan mendapat porsi. Kami ingin pembangunan yang cepat dan merata,” tegasnya di hadapan warga.

Kegiatan yang digelar secara swadaya ini merupakan hasil gotong royong masyarakat Desa Purwodadi Dalam. Kepala Desa, Ngadiran, mengungkapkan bahwa tradisi wayang kulit telah menjadi bagian penting dari identitas desa.

“99 persen warga kami adalah keturunan Jawa. Wayang kulit ini tradisi tahunan yang kami jaga dengan bangga,” kata Ngadiran.

Sebagai penanda dimulainya pertunjukan, Bupati Egi secara simbolis menyerahkan tokoh wayang kepada dalang Ki Didik Purwo Wisesa. Diiringi alunan gamelan yang menggema di malam yang khidmat, pagelaran wayang kulit tersebut menjadi simbol harapan baru dan semangat menyambut tahun yang penuh cita dan tekad. (Kmf)

PDK SMA Kebangsaan Angkatan ke-13 Resmi Dibuka: 202 Siswa dari 28 Provinsi Disiapkan Jadi Pemimpin Masa Depan

Penengahan - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam pembukaan Pendidikan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan (PDK) SMA Kebangsaan Angkatan ke-13 yang digelar di Kecamatan Penengahan, Kamis (24/7/2025).

Kegiatan tahunan ini menjadi bagian penting dari proses pembentukan karakter dan kepemimpinan siswa-siswi SMA Kebangsaan yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Tahun ini, sebanyak 202 siswa, terdiri dari 147 putra dan 55 putri dari 28 provinsi, resmi mengikuti rangkaian PDK.

Dalam amanatnya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran SMA Kebangsaan atas penyelenggaraan PDK yang terus konsisten dilakukan. 

Ia memberikan motivasi kepada para siswa untuk menjalani setiap proses dengan sungguh-sungguh, karena menurutnya, kesungguhan dalam proses akan menentukan kualitas hasil yang dicapai.

“Saya yakin, tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Semakin gigih siswa-siswi mengikuti PDK, maka akan semakin baik pula hasil yang mereka raih,” ucap Egi di hadapan para peserta upacara.

Lebih lanjut, Bupati Egi menegaskan bahwa PDK bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari upaya mendidik generasi muda agar siap menjadi pemimpin bangsa. Nilai-nilai kedisiplinan, karakter, dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi penting yang harus tertanam sejak dini.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para orang tua siswa yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada SMA Kebangsaan, serta mengajak seluruh siswa untuk terus semangat belajar, mandiri, dan bertanggungjawab.

“Belajarlah menjadi lebih dewasa dan mandiri agar menjadi anak yang membanggakan orang tua, bangsa, dan negara,” pesan Bupati Egi.

Menutup amanatnya, Bupati Egi mengajak seluruh pihak untuk senantiasa menjaga semangat gotong royong dan berdoa bersama agar diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melanjutkan pengabdian untuk masyarakat, bangsa, dan negara. (Kmf)

Prestasi Gemilang! Disdukcapil dan RSUD Bob Bazar Diganjar Predikat 'Sangat Baik' oleh Kementerian PAN-RB

Bandar Lampung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali mengukir prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. 

Dua unit kerja di wilayah ini berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) atas kinerja luar biasa dalam peningkatan kualitas layanan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta RSUD Bob Bazar Lampung Selatan dalam kategori Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat “Sangat Baik” berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024.

Penyerahan penghargaan dilakukan di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, pada Kamis, 27 April 2025, oleh Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru. 

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri PAN-RB, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, serta pejabat organisasi dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, menekankan bahwa penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga tantangan untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.

“Pelayanan publik yang baik harus berbasis data objektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan pelayanan publik saat ini diarahkan pada sistem yang terpadu dan terintegrasi, termasuk melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam ekosistem digital nasional.

“Kita butuh ASN yang adaptif, profesional, dan mampu menghadirkan pelayanan multikanal yang efisien serta mudah diakses,” tambahnya.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian itu, yang menurutnya merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh perangkat daerah.

“Ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik dan sepenuh hati kepada masyarakat,” ujar Bupati dalam keterangnnya.

Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan warga. (Kmf)

Prestasi Gemilang! Disdukcapil dan RSUD Bob Bazar Diganjar Predikat 'Sangat Baik' oleh Kementerian PAN-RB

Bandar Lampung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali mengukir prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. 

Dua unit kerja di wilayah ini berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) atas kinerja luar biasa dalam peningkatan kualitas layanan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta RSUD Bob Bazar Lampung Selatan dalam kategori Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat “Sangat Baik” berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024.

Penyerahan penghargaan dilakukan di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, pada Kamis, 27 April 2025, oleh Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru. 

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri PAN-RB, Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, serta pejabat organisasi dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, menekankan bahwa penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga tantangan untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.

“Pelayanan publik yang baik harus berbasis data objektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan pelayanan publik saat ini diarahkan pada sistem yang terpadu dan terintegrasi, termasuk melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam ekosistem digital nasional.

“Kita butuh ASN yang adaptif, profesional, dan mampu menghadirkan pelayanan multikanal yang efisien serta mudah diakses,” tambahnya.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian itu, yang menurutnya merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh perangkat daerah.

“Ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik dan sepenuh hati kepada masyarakat,” ujar Bupati dalam keterangnnya.

Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan warga. (Kmf)

Kinerja Diakui Publik, Bupati Egi Tuai Apresiasi Radar Lampung sebagai Figur Pemimpin Daerah Berprestasi

Kalianda - Kinerja Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, kembali menuai apresiasi. Kali ini datang dari Radar Lampung Media Group (RLMG) yang menilai kepemimpinan Bupati Egi mendapat respons publik yang sangat positif diantara kepala daerah di Provinsi Lampung.

Apresiasi itu disampaikan secara langsung oleh Direktur Radar Lampung, Purna Wirawan, dalam audiensi bersama Bupati di ruang kerja Bupati Lampung Selatan, Rabu (23/7/2025). 

Dalam pertemuan itu, Purna Wirawan menyampaikan bahwa berdasarkan survei independen yang dilakukan oleh lembaga internal Radar Lampung, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Egi terbilang tinggi.

“Survei yang kami lakukan menunjukkan kepuasan publik terhadap Pak Bupati sangat baik, khususnya dibandingkan beberapa kepala daerah lain. Ini capaian penting yang perlu dijaga,” ujar Purna Wirawan.

Ia menambahkan, Radar Lampung melalui unit risetnya secara rutin memantau opini masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya, Lampung Selatan dinilai mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam pembangunan dan penanganan isu-isu mendasar masyarakat.

Meski demikian, Purna mengingatkan bahwa tantangan ke depan adalah mempertahankan reputasi positif tersebut agar tidak menurun. Ia menegaskan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah.

“Kami hadir bukan hanya untuk memberi kabar, tapi juga menjadi bagian dari kontrol publik agar reputasi ini bisa terus ditingkatkan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Radityo Egi Pratama mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. 

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Pemkab Lampung Selatan merupakan hasil dari kerja bersama seluruh jajaran pemerintahan, bukan semata pencapaian individu.

“Kami sejak awal bekerja dengan hati-hati dan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Kami hanya berusaha menjalankan amanah sebaik-baiknya,” ucap Bupati Egi.

Bupati juga mengungkap berbagai tantangan yang telah dihadapi sejak awal masa kepemimpinannya, mulai dari infrastruktur yang rusak hingga tuntutan program nasional. Namun dengan kerja keras dan komitmen, pemerintahan terus berjalan dengan semangat perbaikan.

“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi. Radar Lampung memiliki kredibilitas tinggi, dan kami butuh media yang tidak hanya menyampaikan berita, tapi juga mendorong perubahan positif,” kata Bupati Egi. 

Audiensi ini menjadi penanda penting bagi sinergi antara pemerintah daerah dan media massa sebagai bagian dari pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Kmf)

CSR PT SMI: Sumbang Truk Sampah, Lampung Selatan Siap Lebih Bersih!

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menerima bantuan truk pengangkut sampah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang berkolaborasi dengan Yayasan Bantu, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). 

Bantuan ini diserahkan oleh Kepala Divisi Pembiayaan Publik I PT SMI, Erdian Dharmaputra, dan diterima langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, di Halaman Kantor Bupati setempat, Selasa (22/7/2025).

Bupati Egi menyampaikan apresiasi kepada PT SMI atas kepeduliannya terhadap Lampung Selatan. Ia memastikan, truk bantuan tersebut akan dimanfaatkan maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung program kebersihan dan penataan lingkungan.

“Ini bagian dari dukungan mitra kami terhadap program Asri, Bersih, Rapi, dan Indah (ABRI) serta Bersih, Kering, dan Wangi (BKW). Truk ini akan kami gunakan untuk menjaga kebersihan Lampung Selatan,” ujar Egi.

Lebih lanjut, Egi menjelaskan bahwa Pemkab saat ini tengah memfokuskan pengembangan daerah pada tiga sektor utama: agro, edukasi, dan wisata. 

Ia menargetkan, setiap wilayah di Lampung Selatan akan diarahkan menjadi destinasi yang mengangkat potensi dari ketiga sektor tersebut.

“Kami ingin sektor agro dikembangkan dengan konsep ecoprinting, sektor edukasi membawa nilai narasi dan filosofi, dan sektor wisata menonjolkan seni budaya serta estetika,” terang Egi saat menerima audiensi jajaran PT SMI di ruang kerjanya.

Pemkab pun optimistis kunjungan wisatawan ke Lampung Selatan bisa tembus 4 juta orang per tahun pada 2028, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Erdian Dharmaputra berharap bantuan truk tersebut dapat memberi manfaat nyata dalam pengelolaan sampah daerah. PT SMI juga membuka peluang kerja sama lanjutan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kami siap bersinergi untuk pembangunan daerah yang memberdayakan masyarakat. Semoga ini jadi langkah awal kolaborasi positif,” kata Erdian. (Kmf)

CSR PT SMI: Sumbang Truk Sampah, Lampung Selatan Siap Lebih Bersih!

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menerima bantuan truk pengangkut sampah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang berkolaborasi dengan Yayasan Bantu, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). 

Bantuan ini diserahkan oleh Kepala Divisi Pembiayaan Publik I PT SMI, Erdian Dharmaputra, dan diterima langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, di Halaman Kantor Bupati setempat, Selasa (22/7/2025).

Bupati Egi menyampaikan apresiasi kepada PT SMI atas kepeduliannya terhadap Lampung Selatan. Ia memastikan, truk bantuan tersebut akan dimanfaatkan maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung program kebersihan dan penataan lingkungan.

“Ini bagian dari dukungan mitra kami terhadap program Asri, Bersih, Rapi, dan Indah (ABRI) serta Bersih, Kering, dan Wangi (BKW). Truk ini akan kami gunakan untuk menjaga kebersihan Lampung Selatan,” ujar Egi.

Lebih lanjut, Egi menjelaskan bahwa Pemkab saat ini tengah memfokuskan pengembangan daerah pada tiga sektor utama: agro, edukasi, dan wisata. 

Ia menargetkan, setiap wilayah di Lampung Selatan akan diarahkan menjadi destinasi yang mengangkat potensi dari ketiga sektor tersebut.

“Kami ingin sektor agro dikembangkan dengan konsep ecoprinting, sektor edukasi membawa nilai narasi dan filosofi, dan sektor wisata menonjolkan seni budaya serta estetika,” terang Egi saat menerima audiensi jajaran PT SMI di ruang kerjanya.

Pemkab pun optimistis kunjungan wisatawan ke Lampung Selatan bisa tembus 4 juta orang per tahun pada 2028, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Erdian Dharmaputra berharap bantuan truk tersebut dapat memberi manfaat nyata dalam pengelolaan sampah daerah. PT SMI juga membuka peluang kerja sama lanjutan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kami siap bersinergi untuk pembangunan daerah yang memberdayakan masyarakat. Semoga ini jadi langkah awal kolaborasi positif,” kata Erdian. (Kmf)

Kepesertaan JKN-KIS Turun Secara Regional, BPJS dan Pemkab Lampung Selatan Sepakat Perkuat Sinergi Jaga Layanan Kesehatan

Kalianda - Capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Lampung Selatan mengalami penurunan. Data ini terungkap dalam audiensi antara Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung di ruang kerja bupati, Selasa (22/7/2025).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Yessy Rahmini, melaporkan bahwa sesuai target RPJMN 2025-2029, yang mengamanatkan cakupan peserta JKN sebesar 98 persen dan tingkat keaktifan 80 persen, terjadi penurunan kepesertaan secara regional.

Menurut Yessy, penurunan ini disebabkan  oleh perubahan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan iuran (PBI) JKN, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

“Sebanyak 42 ribu warga yang sebelumnya ditanggung melalui PBI APBN dikeluarkan dari data, sehingga kepesertaan turun dari 98% menjadi 97,9%. Tingkat keaktifan peserta pun ikut menurun dari 80% di bulan Mei menjadi 76% di Juli 2025,” jelas Yessy.

Meski terjadi penurunan diberbagai daerah, Lampung Selatan tetap masuk dalam empat kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang berstatus Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sejak 2022, karena capaian kepesertaan JKN yang tinggi dan konsisten.

Namun demikian, Yessy mengingatkan bahwa kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Lampung Selatan akan berakhir Oktober 2025, sehingga dukungan Pemkab sangat dibutuhkan.

“Kami memohon arahan dan dukungan dari Bupati dan jajaran Pemkab Lampung Selatan untuk menjaga capaian target RPJMN dan mempertahankan status UHC Prioritas, agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujar Yessy.

Menanggapi hal itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan demi memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Bupati Egi juga menegaskan akan melakukan konsultasi dan pembahasan lebih lanjut atas berbagai usulan yang disampaikan, agar dapat dirumuskan menjadi langkah nyata.

“Dalam beberapa hari ke depan, kita lakukan konsultasi lebih lanjut. Dari masing-masing usulan ini, nanti kita rangkum output-nya agar bisa kita sepakati bersama,” ujar Bupati.

Dalam audiensi tersebut, turut dibahas usulan penguatan koordinasi dan pendataan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, agar segera bisa didaftarkan kembali sebagai peserta JKN-KIS dan mencegah terjadinya kekosongan layanan. (Kmf)

Bikin Bangga Lampung! KDMP Way Urang Diresmikan Presiden Prabowo, Jadi Ikon Kebangkitan Ekonomi Desa di Indonesia

Kalianda - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan resmi diluncurkan serentak bersama 81.140 KDMP di seluruh Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin (21/7/2025).

Peluncuran nasional yang dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah, ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden dan diikuti secara daring oleh seluruh KDMP, termasuk KDMP Way Urang, yang mendapat kesempatan istimewa disapa langsung oleh Presiden Prabowo.

KDMP Way Urang didapuk sebagai percontohan di Provinsi Lampung dengan unit usaha yang lengkap, mulai dari Gerai Sembako, Mandiri Agen, Klinik dan Apotek, Pangkalan LPG, Jasa Pos/Kurir, hingga layanan keuangan digital. 

Berbagai BUMN dan lembaga perbankan turut mendukung, diantaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, PT Pertamina Patraniaga, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Pos Indonesia, Kimia Farma, ID Food, Bulog, PT Telkom, dan Bank Lampung.

Di Lampung Selatan, peresmian KDMP Way Urang ditandai pengguntingan pita oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang kemudian meninjau langsung fasilitas KDMP bersama Forkopimda Lampung dan Lampung Selatan.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Presiden dan kementerian yang memilih Lampung Selatan sebagai representasi Provinsi Lampung di peluncuran nasional ini. 

Ia menegaskan, dengan 260 unit KDMP di wilayahnya, Lampung Selatan siap menjadi pusat penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.

“Ini kehormatan luar biasa. Kami siap mendukung kebangkitan koperasi nasional,” kata Bupati Egi dalam sambutannya.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyebut Lampung sebagai penyumbang KDMP terbanyak di Indonesia dengan 2.651 unit. 

Menurutnya, koperasi menjadi solusi strategis bagi masyarakat Lampung yang selama ini belum menikmati hasil optimal dari kekayaan komoditasnya.

“Koperasi ini bukan lembaga kecil. Ini pengejawantahan nilai Pancasila. KDMP adalah wujud gotong royong ekonomi,” tegasnya.

Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan pentingnya koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi adalah alat rakyat untuk bangkit, membangun kemandirian, dan menuju kemerdekaan sejati.

“Kita sudah merdeka, tapi kemerdekaan sejati adalah saat rakyat tidak lapar dan tidak miskin. KDMP adalah alat menuju ke sana,” ujar Prabowo. (Kmf)

Bupati Lampung Selatan & Kajati Turun ke Ladang! Kolaborasi Hebat Demi Ketahanan Pangan dan Nasib Petani

Kalianda -  Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, menanam benih jagung perdana di Desa Margacatur, Kalianda, Senin (21/7/2025). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional yang melibatkan kelompok tani dan didukung Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan.

Penanaman dilakukan di lahan seluas 5 hektare oleh Kelompok Tani Maju, menggunakan 75 kilogram benih jagung varietas NKSUMO, hasil bantuan CSR dari PT Syngenta Indonesia.

Bupati Radityo mengapresiasi langkah Kejari Lampung Selatan yang menggagas program ini. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini tak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memberi pendampingan hukum kepada petani.

“Ini bukti nyata sinergi dalam membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Lampung Selatan,” ujar Radityo.

Kajari Lampung Selatan, Afni Carolina, menegaskan bahwa program ini erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan kelompok tani, untuk bersama memperkuat ekonomi desa.

Senada, Kajati Lampung, Danang Suryo Wibowo, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan oleh aparat kejaksaan. Ia bahkan meminta jajarannya membuat grup WhatsApp bersama petani guna menjamin komunikasi dan pembinaan langsung.

“Kalau petani sudah dibantu banyak pihak tapi belum sejahtera, artinya ada yang salah. Kita harus pastikan pendampingan itu nyata di lapangan,” tegas Danang.

Ia juga menyebutkan bahwa Bulog, TNI, dan instansi terkait lainnya akan dilibatkan dalam distribusi hasil panen demi memperkuat rantai pasok pangan daerah.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda Lampung Selatan, Sekda Kabupaten Lampung Selatan beserta Asisten Ekobang, Kepala Dinas TPHBUN, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas PMD, Camat Kalianda, serta para undangan lainnya.

Langkah awal ini diharapkan menjadi tonggak penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Lampung Selatan. (Kmf)

Bupati Lampung Selatan & Kajati Turun ke Ladang! Kolaborasi Hebat Demi Ketahanan Pangan dan Nasib Petani

Kalianda -  Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, menanam benih jagung perdana di Desa Margacatur, Kalianda, Senin (21/7/2025). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional yang melibatkan kelompok tani dan didukung Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan.

Penanaman dilakukan di lahan seluas 5 hektare oleh Kelompok Tani Maju, menggunakan 75 kilogram benih jagung varietas NKSUMO, hasil bantuan CSR dari PT Syngenta Indonesia.

Bupati Radityo mengapresiasi langkah Kejari Lampung Selatan yang menggagas program ini. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini tak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memberi pendampingan hukum kepada petani.

“Ini bukti nyata sinergi dalam membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Lampung Selatan,” ujar Radityo.

Kajari Lampung Selatan, Afni Carolina, menegaskan bahwa program ini erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan kelompok tani, untuk bersama memperkuat ekonomi desa.

Senada, Kajati Lampung, Danang Suryo Wibowo, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan oleh aparat kejaksaan. Ia bahkan meminta jajarannya membuat grup WhatsApp bersama petani guna menjamin komunikasi dan pembinaan langsung.

“Kalau petani sudah dibantu banyak pihak tapi belum sejahtera, artinya ada yang salah. Kita harus pastikan pendampingan itu nyata di lapangan,” tegas Danang.

Ia juga menyebutkan bahwa Bulog, TNI, dan instansi terkait lainnya akan dilibatkan dalam distribusi hasil panen demi memperkuat rantai pasok pangan daerah.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda Lampung Selatan, Sekda Kabupaten Lampung Selatan beserta Asisten Ekobang, Kepala Dinas TPHBUN, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas PMD, Camat Kalianda, serta para undangan lainnya.

Langkah awal ini diharapkan menjadi tonggak penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Lampung Selatan. (Kmf)

DPRD Lampung Jadwalkan Pengesahan RPJMD 2025–2029 Jumat Ini

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung akan menggelar rapat paripurna pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 pada Jumat, 11 Juli 2025.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Budi Yuhanda, mengatakan dokumen tersebut akan memuat lima program unggulan Gubernur Lampung yang menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan.

Kelima program tersebut mencakup: makan bergizi gratis, menjadikan Lampung lumbung pangan nasional, optimalisasi energi terbarukan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor pendidikan.

“Kita ingin menjabarkan visi misi dari Pak Gubernur. Lima program unggulan ini akan menjadi pondasi arah pembangunan daerah,” kata Budi usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan dan sejumlah OPD, Selasa, (8/7/2025).

Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dimintai masukan dalam penyusunan RPJMD, terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Semua OPD sudah menyampaikan program prioritasnya, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Budi juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung keberhasilan program-program unggulan tersebut.

Karena itu, strategi peningkatan PAD akan dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen RPJMD.

“Kita ingin PAD Lampung dioptimalkan. Ini harus menjadi bagian dari RPJMD agar arah pembangunan lebih terukur dan berkelanjutan,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa penyusunan dan pengesahan RPJMD harus dilakukan maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

“Deadline-nya 11 Juli 2025. Kalau lewat, bisa kena sanksi. Jadi paripurna Jumat ini jadi momentum krusial,” pungkasnya. (ot)

DPRD Lampung Tanggapi Keluhan FKKS Soal Ijazah PDF hingga Program SIGER

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Syukron Muchtar, menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMA-SMK Swasta Kota Bandar Lampung, Senin (7/7/2025).

Dalam pertemuan itu, Syukron mencatat sejumlah keluhan FKKS, mulai dari kebijakan ijazah PDF, pelaksanaan program SIGER, hingga isu tenaga pengajar dan waktu pembelajaran yang dinilai belum siap.

“Kami tampung semua masukan dari Bapak-Ibu. Namun karena pimpinan sedang dinas luar dan kami juga sedang membahas RPJMD 2025–2029, waktu kita terbatas,” kata Syukron.

Menurut Syukron, format ijazah digital (PDF) yang diminta Dinas Pendidikan Provinsi akan segera dikonfirmasi ulang.

“Kalau kebijakan itu memang bertentangan dengan Permendikbud, kami akan beri teguran ke dinas,” ujarnya.

Terkait Program SIGER (Sekolah Siger Cerdas dan Responsif), Syukron menyebutkan pihaknya akan menelusuri legalitas dan teknis pelaksanaannya.

“Apakah SIGER ini murni program Pemprov atau hanya branding, itu juga akan kami cek. Termasuk soal perizinan yang terkesan terlalu cepat, sistem pembelajaran yang belum siap, serta kekurangan tenaga pengajar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung soal edaran Dinas Pendidikan pada 3 Juni 2025 yang menghentikan sementara kegiatan seperti studi tour dan kunjungan industri.

“Ini berdampak pada SMK, karena kunjungan industri selama ini dinilai efektif. Masukan ini akan kami evaluasi,” kata dia.

Syukron menambahkan, seluruh aspirasi FKKS akan ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat bersama dinas dan pihak terkait.

“Kami tidak bisa langsung putuskan, karena perlu dikaji bersama. Tapi yang jelas akan kami follow up,” ucapnya. (*)

DPRD Lampung Bentuk Pansus RPJMD 2025–2029

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam rapat paripurna internal, Budi Yuhanda dari Fraksi NasDem ditunjuk sebagai Ketua Pansus.

Budi akan didampingi Hanifal (Fraksi Demokrat) sebagai Wakil Ketua dan Iswan H. Caya (Fraksi PAN) sebagai Sekretaris. Anggota pansus terdiri dari perwakilan seluruh fraksi di DPRD Lampung.

Berikut susunan anggota Pansus RPJMD:

Fraksi Gerindra: Ikhwan Fadil, Fauzi Heri, Mirzalie, Intan Reihana

Fraksi PDI Perjuangan: Lesty Putri, Budi Chondrowati, AM Syafei

Fraksi Golkar: Supriyadi Hamzah, Agus Sutanto, Tondi Muammar

Fraksi PKB: Seh Ajeman, Fatikhatul Khoiriyah

Fraksi NasDem: Mardiana

Fraksi Demokrat: M. Junaidi

Fraksi PAN: Abdullah Sura Jaya

Fraksi PKS: M. Syukron Muchtar, Ade Utami Ibnu

Budi Yuhanda menyatakan Pansus mulai bekerja efektif sejak Kamis, 3 Juli hingga 10 Juli 2025.

Rapat paripurna pengesahan RPJMD dijadwalkan pada 11 Juli.

“Hari ini kami mulai dengan rapat internal untuk menyusun jadwal dan rencana kerja. Besok, kami langsung rapat dengan Tenaga Ahli dan Tim Perumus dari Bappeda. Waktu kerja efektif hanya lima hari,” ujarnya.

RPJMD 2025–2029 ini akan menjadi panduan pembangunan lima tahun ke depan, yang diselaraskan dengan visi-misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, RPJMN, serta RPJPD.

“Harapan kami, dokumen ini mampu mengakomodasi seluruh kepentingan daerah, termasuk kabupaten dan kota,” pungkas Budi.(ot)

Mikdar Ilyas Minta Telur Masuk Meja Kantor, Solusi Harga dan Gizi

BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung tengah mengalami surplus produksi telur ayam ras. Menyikapi hal ini, Komisi II DPRD Lampung mengusulkan agar telur dijadikan konsumsi rutin di seluruh instansi pemerintahan dan sekolah negeri, guna mencegah harga jatuh di tingkat peternak.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung, Selasa (8/7/2025).

“Kalau kita surplus, jangan sampai telur tidak terserap dan membuat harganya anjlok. Kami sarankan agar instansi pemerintah di provinsi maupun kabupaten/kota menjadikan telur sebagai konsumsi wajib, baik dalam bentuk kudapan, makanan tambahan, maupun program gizi seimbang,” ujar Mikdar.

Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya membantu menstabilkan harga pasar, tetapi juga meningkatkan asupan protein hewani bagi masyarakat.

Ia menyarankan agar telur dijadikan alternatif yang lebih sehat dibandingkan makanan tinggi gula atau pengawet yang kerap disajikan dalam agenda resmi.

“Daripada sediakan manisan dari luar daerah, lebih baik sajikan telur rebus atau olahan UMKM lokal. Ini bisa jadi peluang pemberdayaan ekonomi rakyat juga,” tambahnya.

Dorongan untuk Sinergi Lintas OPD

Mikdar juga menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dalam mengampanyekan konsumsi telur lokal.

Menurutnya, kebijakan ini bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan berbasis produksi daerah.

“Jangan sampai Lampung hanya jadi daerah produsen, tapi rakyatnya sendiri tidak menikmati. Kalau tidak diserap lokal, akhirnya malah dikirim keluar provinsi,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Disperindag Lampung, Siti Fatimah, menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD.

“RDP ini jadi momentum memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan strategis, termasuk program ketahanan pangan nasional,” ujar Siti.(ot)

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung: PKB Tetap untuk Rakyat Kecil

BANDAR LAMPUNG –  Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyampaikan harapan dan refleksi dalam peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Minggu, (6/7/2025).

Ia menegaskan bahwa usia ke-27 menjadi momentum konsolidasi perjuangan PKB untuk tetap berpihak kepada rakyat kecil dan nilai-nilai kebhinekaan.

“Selamat Hari Lahir PKB ke-27. Semoga PKB terus menjadi pilar kekuatan bangsa, memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” kata Khoir, sapaan akrabnya.

Menurutnya, PKB yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama memiliki warisan nilai-nilai pesantren dan perjuangan para ulama yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata di parlemen maupun pemerintahan.

“PKB lahir dari nilai perjuangan ulama. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan itu dalam bentuk kebijakan yang nyata dan berpihak,” ujar legislator perempuan dari Dapil Lampung Tengah itu.

Khoir juga mengajak seluruh kader dan simpatisan PKB untuk menjaga soliditas, memperkuat jati diri partai, dan terus membumikan politik yang inklusif, toleran, dan solutif.

Peringatan Harlah PKB ke-27 tahun ini mengusung semangat refleksi dan konsolidasi nasional, seiring upaya partai menjawab tantangan zaman menuju Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.(ot)

Muhammad Junaidi Nilai Sekolah Swasta Harus Tetap Hidup

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Lampung dari Fraksi Demokrat, M. Junaidi, menegaskan pentingnya keberlangsungan sekolah swasta di tengah kebijakan pendidikan yang makin kompleks dan membebani.

Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMA-SMK Swasta Kota Bandar Lampung, Senin, (7/7/ 2025).

“Saya sendiri dari dulu sekolah di swasta, dari SMP sampai SMA. Jadi saya paham betul bagaimana perjuangan di sekolah swasta,” kata M. Junaidi.

“Saya tahu rasanya, dan saya tidak ingin sekolah-sekolah swasta ini sampai gulung tikar.”

Junaidi menyoroti perubahan pola penerimaan siswa yang kini tak lagi mengandalkan nilai, seperti era NEM dahulu, melainkan sistem zonasi dan jalur afirmasi yang dinilainya membingungkan.

Hal ini berdampak langsung pada kemampuan sekolah swasta menjaring siswa.

“Kalau dulu tidak lolos di negeri, otomatis masuk swasta. Sekarang, sistemnya seperti diatur langit saja. Kita juga bingung,” ujarnya.

Sementara ada sekolah swasta seperti IT Raihan, yang tetap ramai, artinya ada faktor kepercayaan masyarakat yang harus dibangun.

Ia mengajak seluruh pihak untuk mengevaluasi metode pendidikan dan promosi sekolah swasta.

“Mungkin ada yang keliru di metode kita, baik pemasaran maupun cara mengajar. Harusnya ini kita benahi bersama,” kata M. Junaidi.

Di sisi lain, ia menyatakan dukungan terhadap pendidikan gratis, namun menyadari hal itu bertolak belakang dengan realitas sekolah swasta.

“Saya pribadi senang kalau SMA gratis. Tapi bagaimana dengan nasib guru dan karyawan swasta? Itu jadi soal.”

Junaidi juga menyoroti ketimpangan antara guru honorer dan PNS di sekolah negeri.

Ia menyebut masih banyak sekolah negeri kekurangan guru bidang studi, tapi tak merekrut lulusan baru sebagai honorer, padahal di sisi lain banyak guru swasta kehilangan pekerjaan akibat sekolah tutup.

“Saya pikir ini harus dicocokkan dengan Dinas Pendidikan. Kalau sekolah swasta tutup karena tak sanggup menanggung beban operasional, ya harus ada jalan keluar,” tegasnya.

Terkait masalah pengambilan ijazah yang dikenai biaya, Junaidi mengakui hal itu menjadi dilema.

“Bukan hanya di swasta, di negeri juga banyak siswa belum bisa ambil ijazah karena belum lunas. Di satu sisi aturan melarang menahan ijazah, di sisi lain sekolah butuh biaya,” ujarnya.

“Ini harus dicarikan titik temu. Kita tidak bisa sekadar menyalahkan sekolah.” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Junaidi mendorong agar persoalan pendidikan swasta dimasukkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.

“Mumpung ini sedang dibahas, kita harus pastikan keberpihakan kepada sekolah swasta tidak diabaikan,” tandasnya.(ot)

Komisi II DPRD Lampung Gelar RDP Evaluasi Anggaran Bersama Lima OPD

BANDAR LAMPUNG –  Komisi II DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Senin (7/7/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD itu membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, termasuk serapan program dan rencana tindak lanjut ke depan.

Lima OPD yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.

Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program di masing-masing OPD berjalan baik, tanpa kendala berarti.

“Tidak ada kendala besar yang disampaikan. Rata-rata pelaksanaan anggaran OPD juga sudah berjalan sesuai target,” ujar Mikdar dari Fraksi Gerindra.

Namun demikian, para anggota dewan tetap menekankan pentingnya pemerataan program bantuan ke seluruh daerah pemilihan (dapil), terutama di bidang ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.

“Kami harap program OPD bisa lebih menyentuh dapil kami masing-masing, baik dalam APBD Perubahan maupun APBD Murni ke depan. Ini sangat ditunggu masyarakat, khususnya para petani,” lanjut Mikdar.

Ia menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap berbagai bantuan, mulai dari alat mesin pertanian, bibit tanaman, hingga bantuan perikanan seperti benih ikan, yang dinilai sangat vital bagi daerah dengan tingkat ekonomi lemah.

“Kami mendorong OPD untuk lebih aktif mengajukan ke kementerian, agar bantuan bisa difokuskan ke daerah-daerah yang masih tertinggal, bukan hanya yang sudah maju,” tegasnya.

Mikdar berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(ot)

DPRD Gelar Paripurna Pemprov Lampung Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum DPRD

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Jawaban Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (2/7/2025).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan, kritik, saran, dan apresiasi dari seluruh Fraksi,” ujarnya.

Wagub Jihan menilai semua pandangan yang disampaikan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia meyakini bahwa masukan dari DPRD sangat penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, menjawab permasalahan aktual, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai tujuan bersama.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, Wagub Jihan menyampaikan beberapa poin utama.

Pertama, apresiasi disampaikan atas dukungan terhadap keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-11 kalinya.

“Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Legislatif, yang memastikan kami tetap bekerja sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja, Pemprov terus menjalankan program-program yang disusun bersama DPRD.

Diharapkan seluruh perangkat daerah dapat beradaptasi dan berinovasi untuk mencapai target pembangunan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

“Kolaborasi dengan semua pihak terkait sangat penting,” tegasnya.

Ketiga, Pemerintah mencatat realisasi Pendapatan Daerah sebesar 86,33 persen dari target APBD 2024, mengalami peningkatan sebesar Rp464 miliar dibanding tahun 2023.

Wagub Jihan menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diupayakan untuk memperkuat pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Keempat, untuk Belanja Daerah, realisasinya tercatat 85,73 persen dan pemerintah menyatakan telah memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan dimana belanja wajib tetap menjadi prioritas dan dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.

Menanggapi pandangan umum tentan dua Raperda prakarsa Pemprov Lampung, yakni tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Pemberian Insentif serta Kemudahan Penanaman Modal, Wagub Jihan menyampaikan tanggapan secara umum.

Wagub Jihan menilai RPJMD 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan strategis untuk pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

“RPJMD ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Lampung 2025–2045 serta menjadi penjabaran dari visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.

Wagub Jihan mengapresiasi masukan dari Fraksi Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, Golkar, dan PAN, khususnya terkait penguatan kapasitas fiskal dan pembiayaan non-APBD.

Ia menjelaskan skema yang akan didorong antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pinjaman daerah, sinergi dengan BUMN/BUMD, serta pendanaan hijau (green finance).

Wagub Jihan juga menyampaikan bahwa pembangunan dalam RPJMD akan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, dan daya saing daerah, yang mengacu pada Asta Cita sebagai bentuk integrasi kebijakan pusat dan daerah dimana isu prioritas dalam RPJMD mencakup pengentasan kemiskinan, ketimpangan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pemerintahan.

Lanjutnya, transformasi ekonomi juga difokuskan ke sektor berbasis nilai tambah, digitalisasi UMKM, dan pembangunan antar wilayah yang merata.

Wagub Jihan menekankan RPJMD ini akan diselaraskan dengan Rencana Strategis masing-masing perangkat daerah, serta diperkuat dengan indikator kinerja utama (IKU) agar pelaksanaan pembangunan tetap terukur dan terarah.

“Pengawasan, monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara transparan dan intensif oleh seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi masukan Fraksi PKS, Demokrat, dan PDI Perjuangan, Wagub Jihan menyampaikan bahwa kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan perguruan tinggi menjadi strategi utama pembangunan daerah.

Ia menuturkan program prioritas juga disusun berdasarkan isu strategis dan mengarusutamakan kelompok rentan sesuai prinsip SDGs, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

“Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas bukan hanya dalam peningkatan pendapatan, tetapi juga dalam penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada penguatan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan investasi, dan pengembangan UMKM serta ekonomi kreatif,” tegasnya.

Wagub Jihan juga mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan ditingkatkan melalui standar pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta pengembangan kapasitas individu secara merata.

Terkait infrastruktur, ia menyampaikan peningkatan kemantapan jalan provinsi akan difokuskan pada ruas-ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Terkait pengangguran, ia menegaskan pemerintah akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha, dengan dukungan penuh dari DPRD.

Terkait pengembangan kawasan Kota Baru, Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian ulang terhadap arah pengembangan, pola pemanfaatan ruang, dan potensi kerja sama.

“Kami berkomitmen membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan DPRD, investor, maupun pemerintah pusat,” ujarnya.

Menanggapi jawaban atas Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemerintah menyambut baik semangat DPRD dalam mendorong iklim investasi yang kondusif dan berpihak pada potensi unggulan daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjadikan daerah ini ramah investasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan upaya tersebut tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga melalui perlindungan dan pendampingan UMKM lokal agar tidak terpinggirkan oleh investasi besar.

Pemprov Lampung optimis kemudahan investasi ini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

Wagub Jihan juga berkomitmen bahwa seluruh kebijakan akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, sehingga target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

“Masukan dari seluruh fraksi menjadi bekal penting dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” pungkasnya.(*)

OTT di Sumut, Anggota DPRD Lampung Lesty Putri Utami: Semoga Tidak Terjadi di Lampung

BANDAR LAMPUNG – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa oknum Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara menjadi warning bagi pelaku proyek jalan di Lampung.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Lesty Putri Utami menyampaikan, pihaknya selalu melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perbaikan jalan dan dinas-dinas terkait.

“Kami selalu melakukan monitoring kepada dinas BMBPK, PUPR dan dinas-dinas terkait. Monitoring juga kami lakukan bersama gubernur guna memastikan pengerjaan dan prosesnya berlangsung baik dan transparan,” kata Lesty, Rabu (2/7/2025).

Selain itu, lanjutnya, DPRD selalu terbuka dan menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak.

“Saya selalu membuka ruang pendapat bagi masyarakat jika ditemukan pekerjaan dari dinas atau kontraktor tidak beres, kami langsung tegur,” katanya.

Lebih lanjut Lesty menyampaikan pihaknya baru saja melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait guna memastikan pengerjaan jalan sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

“Jadi kami pastikan pengerjaan jalan sesuai SOP dan bagi masyarakat yang menemukan kejanggalan saat proses pengerjaan proyek jangan segan-segan melapor. Semoga di Lampung tidak terjadi seperti di Sumut,” pungkasnya.

Sebagai informasi, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan OTT di Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, OTT itu dilakukan di Mandailing Natal, Sumut, Kamis (26/6/2025) malam.

OTT dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.(mn)

DPRD Lampung Fraksi Golkar Desak Pemda Bentuk Regulasi Cegah Praktik LGBT

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menyatakan keprihatinan atas maraknya praktik dan penyebaran komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), terutama melalui platform daring. Ia menyebut fenomena ini kian meresahkan masyarakat.

“Fraksi Partai Golkar, termasuk saya secara pribadi, mengecam praktik LGBT dalam bentuk apa pun. Sekarang ini banyak grup LGBT di media sosial dengan anggota yang mencapai puluhan ribu orang,” kata Putra Jaya dalam keterangan pers di Bandar Lampung, Selasa, (2/7/2025).

Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera menyusun kebijakan atau peraturan daerah (Perda) yang bersifat preventif dan represif guna menekan penyebaran ideologi dan praktik LGBT.

“Kita perlu regulasi yang jelas untuk melindungi generasi muda dari pengaruh yang bertentangan dengan norma agama, budaya, dan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Putra Jaya juga mendorong aparat penegak hukum dan dinas terkait agar lebih aktif melakukan pemantauan terhadap aktivitas komunitas LGBT, terutama di ruang digital yang dinilainya semakin bebas.

“Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi bom waktu. Pemerintah daerah harus hadir dan mengambil tindakan,” ujarnya. (ot)

Pemilu dan Pilkada Dipisah, FPDIP DPRD Provinsi Lampung Patuhi Putusan MK

BANDAR LAMPUNG – Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung Lesty Putri Utami mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan tertinggi yang bersifat final dan mengikat dan telah melewati proses panjang di tingkat pusat.

Pernyataannya ini terkait dengan putusan MK yang akan memisah pelaksanaan pemiku dan pilkada.

“Kalau di daerah sifatnya tentu mengikuti saja, mengenai putusan MK ini juga masih bakal dibahas lebih lanjut di DPR RI, dan pasti ada pro dan kontra,” kata Lesty, Selasa (1/7/2025).

Disinggung terkait potensi penambahan masa jabatan kepala daerah dan DPRD menurutnya menjadi beban tersendiri.

“Secara pribadi saya berpandangan 5 tahun ini merupakan waktu yang cukup, apabila ditambah lagi ya tentu ada yang memandang positif dan negatif,” tuturnya.

“Tapi sekali lagi saya tekankan apapun putusan MK kami siap menjalani,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisah antara pemilihan umum (Pemilu) nasional dan daerah mulai 2029 dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Artinya, pemilu nasional hanya ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.

Sedangkan Pileg DPRD provinsi hingga kabupaten/kota akan dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada.

Berkaitan dengan pemilihan DPRD, MK dalam pertimbangan hukumnya tidak bisa menentukan secara spesifik waktu pelaksanaan pemilu nasional dengan daerah.

Namun, MK mengusulkan pilkada dan pileg DPRD dapat digelar paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR/DPD dan presiden/wakil presiden.

“Menurut Mahkamah, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra dilansir dari kompas.com. (*)

Rapat Paripurna DPRD Lampung Bahas Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (01/07/2025).

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung ini merupakan rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Pemandangan Umum terhadap Pembahasan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rendah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menerima secara langsung pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Pembahasan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sidang paripurna sebelumnya yang dilaksanakan pada Senin 30 Juni 2025 lalu, telah dilakukan Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 serta Pembicaraan Tingkat I Penyampaian terhadap 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Penjelasan Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Budhi Condrowati, juga telah disetujui Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung.

Rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini dijeda dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Rabu 02 Juli 2025 dengan agenda Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pembahasan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung. (*).

DPRD Lampung Dukung Dua Raperda Usulan Pemprov

BANDAR LAMPUNG – Sebanyak delapan fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungan dengan sejumlah catatan terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan Pemerintah Provinsi Lampung.

Keduanya yakni Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025–2029 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Penyampaian pandangan umum fraksi dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa, (1/1/2025).

Fraksi Gerindra sebagai pemilik kursi terbanyak memulai penyampaian melalui juru bicaranya, Galang Putra Rahman.

Sorotan Soal Prioritas dan Pengawasan

Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap kedua raperda, namun menekankan perlunya pengawasan ketat dan alokasi insentif yang tepat sasaran.

“Insentif harus diarahkan pada sektor prioritas yang tidak membebani APBD. Pengawasan harus dilakukan secara berkala agar transparan,” kata Galang. Ia juga mendorong koordinasi erat antara Pemprov dan DPRD.

Terkait RPJMD, Gerindra mengingatkan pentingnya pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

“RPJMD harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan didukung anggaran yang memadai,” ujarnya.

PDI Perjuangan: Jangan Sekadar Janji

Fraksi PDI Perjuangan menilai Raperda insentif dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Namun, partai berlambang banteng itu juga menyoroti potensi tumpang tindih regulasi dan lemahnya birokrasi, terutama di sektor ESDM.

“RPJMD ini bukan sekadar janji, tapi harus memuat program unggulan yang pernah dikampanyekan,” kata jubir fraksi, Safei. Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan RPJMD dengan RTRW dan efisiensi anggaran.

“Lampung masih menghadapi IPM rendah, krisis petani singkong, dan proyek Kota Baru yang terbengkalai.”

Golkar: Sinkronisasi Kebijakan Ditekankan

Fraksi Golkar melalui Agus Sutanto mengapresiasi langkah Pemprov menyusun dua raperda tersebut.

Menurutnya, pemberian insentif harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Raperda ini sejalan dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Investasi harus berbasis potensi daerah dan terintegrasi dalam RPJMD,” kata Agus.

PKB: Jangan Abaikan UMKM

Fraksi PKB mendukung penuh dua raperda tersebut namun memberi catatan pada perlindungan UMKM.

“Jangan sampai investasi besar menyingkirkan pelaku usaha kecil,” ujar juru bicara fraksi, Sasa Chalim. Ia juga meminta adanya evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan kebijakan.

NasDem: Fokus pada Lapangan Kerja

Fraksi NasDem menilai kedua raperda harus mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

“Insentif jangan hanya menguntungkan korporasi besar, tapi harus berpihak pada masyarakat,” ujar juru bicara NasDem.

Demokrat: Jawab Kebutuhan Riil

Fraksi Demokrat menekankan bahwa dokumen RPJMD harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

“Perlu sinergi vertikal dan horizontal untuk menghindari tumpang tindih program,” kata M. Junaidi.

Terkait insentif investasi, Demokrat mendesak adanya kajian dampak lingkungan dan perlindungan terhadap masyarakat.

“Investasi harus berkeadilan dan berwawasan lingkungan,” katanya.

PAN: Wujudkan Janji Politik

Fraksi PAN menyebut kedua raperda sebagai alat untuk mewujudkan janji gubernur kepada masyarakat.

“Raperda insentif bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong kesejahteraan,” ujar jubir PAN.

Ia menegaskan, fraksinya mendukung percepatan pembahasan dua raperda tersebut.

PKS: Soroti Minimnya Visi Lokal

Fraksi PKS menyatakan dua raperda itu belum mengakomodasi visi pembangunan yang khas Lampung.

“RPJMD belum menyentuh isu kelompok rentan, strategi antikorupsi, dan prioritas wilayah,” kata jubir fraksi, Syukron.

PKS juga mengkritisi Raperda insentif yang belum mengarah pada sektor unggulan seperti industri halal dan pertanian modern.

“Perlu pasal khusus untuk investasi hijau dan keterlibatan investor lokal,” ujarnya. (*)

Rapat Paripurna di DPRD, Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di Ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Senin (30/6/2025).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan mengungkapkan bahwa pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 secara umum telah berjalan dengan baik meskipun terdapat deviasi antara target dan realisasi pada sisi pendapatan maupun belanja, namun seluruh program prioritas telah terlaksana secara maksimal.

Ia menjabarkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,451 triliun atau 86,33 persen dari target sebesar Rp8,631 triliun, sementara belanja dan transfer daerah terealisasi sebesar Rp7,506 triliun atau 85,73 persen dari anggaran sebesar Rp8,756 triliun.

Penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp125,120 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2023. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 tercatat sebesar Rp69,897 miliar, yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk pelaksanaan APBD tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung juga berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Wagub Jihan mengatakan pencapaian ini menjadi bukti nyata atas keseriusan dan komitmen Pemprov Lampung dalam mematuhi regulasi keuangan yang berlaku.

“Berkat usaha dan komitmen kita bersama untuk mematuhi regulasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu petunjuk teknis kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, syukur alhamdulillah, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.

Ia menambahkan, raihan opini WTP ini merupakan momentum penting untuk semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Dalam penutup sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan harapannya agar DPRD Provinsi Lampung dapat membahas dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan juga menyampaikan 2 Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Wagub Jihan menyampaikan bahwa kedua Raperda ini merupakan instrumen penting dalam membangun arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan sekaligus mendorong iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berdaya saing.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada DPRD Provinsi Lampung atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan dua Raperda yang sangat prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Wagub Jihan menyampaikan bahwa RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ia mengutarakan bahwa fokus utama RPJMN adalah pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas.

 

Advertisement

 

Dengan mengacu pada RPJPD 2025–2045 dan prinsip perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, ia menegaskan bahwa pembangunan lima tahun ke depan di Lampung akan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan pelayanan publik, perluasan kesempatan kerja, serta daya saing daerah yang unggul.

Pemprov Lampung sendiri melalui RPJMD mencanangkan visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” yang dijabarkan melalui Tiga Cita:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mandiri, dan inovatif.

2. Memperkuat sumber daya manusia unggul dan produktif.

3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan dan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Salah satu prioritas utama RPJMD adalah pembangunan ekosistem ekonomi desa.

“Desa adalah tulang punggung ekonomi Lampung, uang harus berputar di desa agar ekonomi tumbuh dan masyarakat makin sejahtera,” tegasnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa Provinsi Lampung juga berkomitmen menjadi Lumbung Pangan Nasional dan menginisiasi Lumbung Energi Terbarukan, dengan stabilisasi harga pangan sebagai bagian dari agenda lima tahunan ini.

Selain itu, RPJMD juga mengakomodasi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM sekaligus memperkuat permintaan terhadap produk pangan lokal.

Pada bagian lain, Wagub Jihan menyampaikan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disiapkan untuk memperkuat daya tarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha daerah, mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, serta menciptakan kepastian hukum bagi para investor, baik dalam maupun luar negeri,” jelasnya.

Ia mengungkapkan substansi dari Raperda ini mencakup bentuk insentif, tata cara pemberian, jenis usaha, jangka waktu, hak dan kewajiban pelaku usaha, hingga pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal di daerah.

Pemberian insentif ini juga ditegaskan dirinya harus memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas.

“Semoga pembahasan kedua Raperda ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD yang Terhormat,” pungkasnya.

Penyampaian dua Raperda strategis ini menjadi langkah awal penting dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah dan penguatan kebijakan investasi daerah, sebagai bagian dari visi bersama menjadikan Lampung sebagai provinsi unggulan yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (*)