DPRD dan Pemprov Lampung Sepakati Raperda APBD 2026, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp7,6 Triliun

BANDAR LANPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Lampung, Jumat (29/8/2025).

Kesekapatan tersebut ditandai dengan Penandatangan Persetujuan Bersama terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang dilakukan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.

Dalam Raperda tersebut, disepakati Pendapatan Daerah

ditargetkan sebesar Rp7,6 triliun. Komponen Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun sebelumnya yang diproyeksikan sebesar Rp 1,004 triliun. Penerimaan ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran serta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas.

Sementara itu, pada sisi pengeluaran pembiayaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp140 miliar untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan struktur anggaran tersebut, diharapkan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang efektif, responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya kepada Badan Anggaran serta Komisi-Komisi yang telah menunjukkan dedikasi, komitmen dan kerja keras luar biasa, dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

“Perhatian yang mendalam terhadap kepentingan masyarakat Lampung dalam setiap tahapan pembahasan menjadi wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat,” ujar Wagub Jihan.

Terhadap berbagai rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah disampaikan, Wagub Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi yang tinggi dan akan menjadikannya sebagai perhatian serius dalam proses penyusunan dan penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

“Harapannya, agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Wagub Jihan.

Lanjut, Pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan langkah penting dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pelaksanaan APBD.

Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, beserta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. (*)

DPRD Lampung Desak Strategi Konkret Tingkatkan PAD 2026

BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, menegaskan perlunya strategi konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menjaga stabilitas fiskal daerah pada APBD 2026. Desakan itu muncul seiring berkurangnya dana transfer pusat dan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang langsung dialokasikan ke kabupaten/kota.

“APBD 2026 kita memang harus memperhatikan kondisi transfer pusat yang berkurang, termasuk kebijakan DBH yang sekarang langsung ke kabupaten/kota. Karena itu, kita harus berusaha meningkatkan penerimaan daerah, bukan hanya bergantung dari pajak, tapi juga dari sektor non-pajak,” kata Elly Wahyuni, Jumat, 29 Agustus 2025.

Anggota Badan Anggaran DPRD Lampung itu menekankan pentingnya perangkat hukum sejak dini, baik berupa peraturan daerah maupun regulasi turunan, untuk memperluas sumber PAD. Salah satu langkah yang didorong adalah penataan sektor pertambangan yang selama ini banyak berjalan tanpa legalitas.

“Tambang-tambang ilegal bisa kita legalkan dengan payung hukum. Jangan hanya terfokus pada pajak, tapi juga pada pengelolaan aset daerah yang selama ini belum maksimal. Kalau perlu, bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga agar pengelolaannya lebih efisien,” ujarnya.

Elly, yang juga Ketua PIRA Lampung, menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD yang dinilai masih jauh dari optimal. Menurutnya, potensi kebocoran masih besar, termasuk dalam pengelolaan sewa aset daerah seperti gedung dan fasilitas umum.

“Seluruh OPD penghasil PAD harus benar-benar maksimal. Selama ini masih banyak kebocoran, contohnya sewa-sewa gedung yang tidak optimal. Ke depan, ini harus kita benahi agar kontribusi PAD semakin besar,” kata Bendahara DPD Gerindra Lampung itu.

Ia menambahkan, lemahnya realisasi program kerja sejumlah OPD akibat efisiensi anggaran harus menjadi pemicu mencari sumber PAD baru. “Kondisi ini harus menjadi dorongan agar Lampung tidak terlalu bergantung pada kebijakan pusat,” ucap Elly.(rm)

Fraksi PKB Lampung Apresiasi Pemerintah Luncurkan 1.000 Dapur MBG untuk Pesantren

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, resmi meluncurkan program pembangunan 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pesantren di seluruh Indonesia.

Peluncuran perdana program ini dilakukan di Pondok Pesantren Syaikhona Cholil, Bangkalan, Madura, pada Senin (26/7/2025).

“Alhamdulillah hari ini kita mulai membangun 1.000 dapur untuk seluruh pesantren di Indonesia,” kata Gus Imin saat peluncuran.

Program ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung. Ketua Fraksi PKB, Fatikhatul Khoiriyah, menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pesantren dan kaum santri.

“Ini bukan sekadar pemenuhan gizi, tapi bentuk perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan santri. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmennya mengarusutamakan pesantren agar sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya,” ujar Fatikhatul, Selasa (27/5/2025).

Politikus yang akrab disapa Khoir ini juga menegaskan pentingnya peran pesantren dalam pembangunan karakter dan moral generasi bangsa. Menurutnya, pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang selama ini turut membentuk wajah kebangsaan Indonesia.

“Jutaan alumni pesantren telah berkiprah dalam perjalanan sejarah bangsa, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Negara sudah sepatutnya hadir memberikan perhatian melalui program konkret seperti ini,” jelasnya.

Ia berharap program MBG ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah dan lembaga lain untuk lebih memperhatikan keberadaan pesantren.

“Fraksi PKB DPRD Lampung akan terus mengawal agar program-program serupa juga dapat diimplementasikan di provinsi kita. Ini bagian dari komitmen kami dalam memperjuangkan aspirasi pesantren,” pungkasnya.(rm)

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ingatkan Pemda Waspadai Inflasi Daerah

BANDAR LAMPUNG – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi lonjakan inflasi yang dapat mengganggu daya beli masyarakat dan merusak iklim investasi.

Peringatan ini disampaikan Ade, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, merespons arahan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

“Stabilitas harga merupakan pondasi dasar dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun lebih jauh dari itu, stabilitas harga menjadi indikator krusial dalam membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Ade Utami, Selasa (15/7/2025).

“Kita tidak bisa menawarkan insentif dan kemudahan investasi jika ekonomi daerah dibayangi fluktuasi harga dan inflasi yang melampaui batas nasional.”

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,04 persen. Inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 2,27 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 2,5 persen.

Namun, Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan tren yang perlu diwaspadai: pada minggu kedua Juli 2025, IPH Lampung naik 0,59 persen, didorong lonjakan harga komoditas seperti cabai rawit, beras, dan bawang merah.

Ade menilai, meskipun inflasi Lampung masih dalam batas wajar, ada potensi ancaman yang harus diantisipasi sejak dini.

“Jangan menunggu inflasi melesat baru bertindak. Pemerintah daerah, terutama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), harus terus memonitor harga harian, menyiapkan skema operasi pasar, memperkuat stok melalui Bulog, dan mengatasi hambatan distribusi pangan,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci, khususnya antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan, dalam menjaga ketersediaan dan distribusi barang.

“Kenaikan harga yang berulang akibat pasokan terhambat atau gagal panen adalah bentuk kelengahan yang merugikan masyarakat secara luas,” tegasnya.

Sebagai Sekretaris Pansus Raperda Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Ade menyatakan bahwa keberadaan regulasi tersebut tidak hanya dimaksudkan memberi karpet merah kepada investor, tetapi juga harus diiringi dengan upaya menjaga fundamental ekonomi daerah. (nl)

Rakor Strategis Kemenko Polkam di Lampung Selatan, Pemindahan Makam Tentara Belanda Jadi Agenda Diplomatik

Kalianda – Pasca kunjungan lapangan sehari sebelumnya, Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terkait rencana pemindahan kerangka jenazah tentara Belanda di Pulau Sebuku. Rapat berlangsung di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (20/8/2025).

Rapat dipimpin oleh Kolonel Chk Bambang Sugiarto, Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa Kemenko Polkam RI, didampingi Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, serta dihadiri Forkopimda, perwakilan instansi terkait, Pusdokkes Polri, hingga Tim Disaster Victim Identification (DVI).

Perwakilan Pusdokkes Polri, dr. Wahyu Hidayah, menegaskan kesiapan tim dalam mendukung proses penggalian dan identifikasi kerangka melalui metode tes DNA. Menurutnya, tim sudah melakukan survei awal di lokasi makam.

“Lokasi makam cukup mudah dijangkau dari pantai, namun ada kendala teknis berupa karang yang menyulitkan pendaratan kapal. Dalam pelaksanaan nanti, kami membutuhkan fasilitas pendukung seperti meja pemeriksaan, tenda pelindung, serta peralatan identifikasi. Dukungan pemerintah daerah sangat kami harapkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pusdokkes hanya bertugas sebagai tim teknis, sementara penyediaan sarana prasarana akan dikoordinasikan bersama Polres dan dinas terkait. “Kami optimistis kegiatan ini dapat berjalan baik dan lancar,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai penghormatan sejarah tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata edukasi.

“Ini sebuah kehormatan bagi Lampung Selatan. Pemindahan makam tentara Belanda bukan sekadar kegiatan teknis, namun juga sarat nilai sejarah. Bahkan bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi, sejalan dengan program pembangunan Agro Eduwisata di daerah kami,” ujar Bupati Egi.

Ia menegaskan Pemkab siap memberikan dukungan penuh serta berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia–Belanda. “Sinergi ini diharapkan memberi manfaat historis, sosial, dan diplomatik bagi semua pihak,” tambahnya.

Rakor ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga sejarah, memperkuat hubungan internasional, sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan di Lampung Selatan. (Kmf)

Ade Utami Ingatkan Pemda Tak Asal Tawarkan Insentif, Inflasi Daerah Harus Dikendalikan

BANDAR LAMPUNG – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, menegaskan pentingnya kehati-hatian pemerintah daerah dalam menghadapi gejolak inflasi.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi peringatan tegas dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

“Stabilitas harga merupakan pondasi dasar dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun lebih jauh dari itu, stabilitas harga menjadi indikator krusial dalam membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Ade Utami, Selasa (15/7/2025)

Ia menegaskan bahwa tidak mungkin pemerintah menawarkan insentif dan kemudahan investasi jika kondisi ekonomi daerah masih dibayangi fluktuasi harga dan inflasi yang tidak terkendali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,04 persen, dengan inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 2,27 persen. Angka ini masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang berada di kisaran 2,5 persen.

Namun, tren mingguan yang dirilis melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) mengindikasikan sinyal waspada. Pada minggu kedua Juli 2025, IPH Lampung naik sebesar 0,59 persen. Komoditas penyumbang utama di antaranya cabai rawit, beras, dan bawang merah.

Ade Utami menilai bahwa meskipun angka inflasi Lampung masih tergolong terkendali, ada potensi ancaman yang tidak boleh diabaikan.

“Jangan menunggu inflasi melesat baru bertindak. Pemerintah daerah, terutama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), harus terus memonitor harga harian, menyiapkan skema operasi pasar, memperkuat stok melalui Bulog, dan mengatasi hambatan distribusi pangan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan, untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang.

Menurutnya, kenaikan harga yang terjadi secara berulang akibat terganggunya pasokan atau gagal panen adalah bentuk kelengahan yang merugikan masyarakat luas.

“Kalau kita serius menjadikan Lampung sebagai daerah tujuan investasi, maka tidak boleh ada ketidakpastian di sektor harga. Investasi hanya akan masuk ketika ekonomi daerah terjaga, daya beli stabil, dan potensi gejolak dapat dikendalikan,” tambahnya.(rm)

Komisi I DPRD Lampung Soroti Polemik HGU PT SGC, Dukung Pengukuran Ulang

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, angkat bicara terkait polemik pengukuran ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (SGC).

Politisi Partai Demokrat itu menilai, persoalan pengukuran lahan perlu dikaji secara hukum dan teknis.

Ia mengatakan, pihaknya turut menyoroti polemik HGU milik PT SGC yang kembali mencuat. Menurutnya, jika ditemukan ketidaksesuaian antara izin dan kondisi di lapangan, maka pengukuran ulang perlu dilakukan.

“Kita harus sinkronkan data perizinan dengan kenyataan di lapangan. Kalau tidak sesuai, ya harus ditindaklanjuti. Kami akan koordinasikan, bahkan tidak menutup kemungkinan Komisi I turun langsung ke lapangan bersama pihak terkait dan lembaga teknis,” kata Budiman AS, Rabu (16/7/2025).

Budiman menambahkan, pengukuran ulang harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta lembaga teknis yang berwenang di bidang agraria.

Ia juga menegaskan, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap perusahaan mana pun, termasuk PT SGC.

“Semua pengusaha harus tunduk pada aturan. Tidak boleh ada yang diistimewakan. Kewajiban hukum, pajak, dan perlindungan terhadap karyawan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.

Budiman menyebut, pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penguasaan lahan oleh PT SGC yang menimbulkan konflik dan bahkan berujung di pengadilan.

“Ini sinyal bahwa pengukuran ulang memang perlu dilakukan sebagai bentuk keadilan,” jelasnya.

Terkait kewenangan teknis, ia menilai BPN memiliki peran penting dalam proses pengukuran ulang, namun tetap harus didasarkan pada permintaan resmi, baik dari pengadilan maupun pihak-pihak terkait. (ot)

Sholawat Bareng di Candipuro, Bupati Egi Bawa “Kado Kemerdekaan” untuk Warga: Jalan Mulus Menanti!

Candipuro – Masyarakat Kecamatan Candipuro mendapat kabar gembira di momentum bulan kemerdekaan. Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengumumkan rencana perbaikan jalan sebagai “kado kemerdekaan” saat menghadiri acara Sholawat Bareng Bupati (Shobat) di Lapangan Desa Beringin Kencana, Selasa malam (19/8/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Egi memastikan ruas jalan di perempatan Jalan KH. Junaidi, Dusun 5 Desa Beringin Kencana akan diperbaiki tahun ini. Bahkan pada 2026, perbaikan akan diperluas hingga ke Desa Cintamulya.

“Saya mau kasih kado kemerdekaan untuk masyarakat Candipuro. Jalan di Desa Beringin Kencana insyaallah tahun ini dirapikan, dan tahun depan bisa ditambah sampai ke Desa Cintamulya. Mohon doa bersama,” ujar Bupati Egi di hadapan ribuan jemaah.

Selain program infrastruktur, Bupati Egi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ia menekankan perlunya sanitasi rumah tangga yang baik, khususnya menjaga toilet agar tetap bersih, kering, dan wangi.

Menurutnya, gerakan menjaga kebersihan merupakan bagian dari program daerah, yakni ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah) dan BKW (Bersih, Kering, Wangi) yang sejalan dengan pembangunan wisata di Lampung Selatan.

“Menjaga kebersihan itu bagian dari iman. Kalau masyarakat sehat dan lingkungan bersih, kita bisa mendukung program wisata Lampung Selatan,” tambahnya.

Acara Shobat sendiri merupakan program rutin Pemkab Lampung Selatan yang digelar setiap 35 hari sekali secara bergiliran di 17 kecamatan. Kegiatan ini menghadirkan tausiah para ulama, kiai, dan tokoh agama, dengan tujuan memperkuat ukhuwah serta mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat.

Pada gelaran Shobat di Candipuro, hadir Almukarom Gus Rodhi Ahsan AD, yang dikenal sebagai Kapten Majelis Bahrusy Syafa’at Lampung. Kehadiran beliau disambut hangat masyarakat dan tokoh setempat.

Bupati Egi berharap kegiatan Shobat dapat terus menjadi wadah silaturahmi sekaligus ruang aspirasi, sehingga membawa solusi nyata bagi masyarakat Lampung Selatan. (Nsy)

Sholawat Bareng di Candipuro, Bupati Egi Bawa “Kado Kemerdekaan” untuk Warga: Jalan Mulus Menanti!

Candipuro – Masyarakat Kecamatan Candipuro mendapat kabar gembira di momentum bulan kemerdekaan. Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengumumkan rencana perbaikan jalan sebagai “kado kemerdekaan” saat menghadiri acara Sholawat Bareng Bupati (Shobat) di Lapangan Desa Beringin Kencana, Selasa malam (19/8/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Egi memastikan ruas jalan di perempatan Jalan KH. Junaidi, Dusun 5 Desa Beringin Kencana akan diperbaiki tahun ini. Bahkan pada 2026, perbaikan akan diperluas hingga ke Desa Cintamulya.

“Saya mau kasih kado kemerdekaan untuk masyarakat Candipuro. Jalan di Desa Beringin Kencana insyaallah tahun ini dirapikan, dan tahun depan bisa ditambah sampai ke Desa Cintamulya. Mohon doa bersama,” ujar Bupati Egi di hadapan ribuan jemaah.

Selain program infrastruktur, Bupati Egi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ia menekankan perlunya sanitasi rumah tangga yang baik, khususnya menjaga toilet agar tetap bersih, kering, dan wangi.

Menurutnya, gerakan menjaga kebersihan merupakan bagian dari program daerah, yakni ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah) dan BKW (Bersih, Kering, Wangi) yang sejalan dengan pembangunan wisata di Lampung Selatan.

“Menjaga kebersihan itu bagian dari iman. Kalau masyarakat sehat dan lingkungan bersih, kita bisa mendukung program wisata Lampung Selatan,” tambahnya.

Acara Shobat sendiri merupakan program rutin Pemkab Lampung Selatan yang digelar setiap 35 hari sekali secara bergiliran di 17 kecamatan. Kegiatan ini menghadirkan tausiah para ulama, kiai, dan tokoh agama, dengan tujuan memperkuat ukhuwah serta mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat.

Pada gelaran Shobat di Candipuro, hadir Almukarom Gus Rodhi Ahsan AD, yang dikenal sebagai Kapten Majelis Bahrusy Syafa’at Lampung. Kehadiran beliau disambut hangat masyarakat dan tokoh setempat.

Bupati Egi berharap kegiatan Shobat dapat terus menjadi wadah silaturahmi sekaligus ruang aspirasi, sehingga membawa solusi nyata bagi masyarakat Lampung Selatan. (Nsy)

Tim Kemenko Polkam Telusuri Makam Tentara Belanda di Pulau Sebuku, Pemindahan Tinggal Menunggu Hasil Tes DNA

Rajabasa – Tim dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sebuku Besar, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (19/8/2025).

Kunjungan tersebut menindaklanjuti permintaan resmi Kedutaan Besar Belanda melalui nota diplomatik, terkait pemindahan kerangka jenazah tentara Belanda yang dimakamkan di pulau tersebut. Prosesnya meliputi identifikasi DNA hingga rencana pemindahan ke Makam Ereveld Kembang Kuning di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam peninjauan itu, Tim Kemenko Polkam didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Lampung Selatan, Intji Indriati, bersama Kasdim 0421/LS, Kasat Polair, Dinas Pariwisata, Pol PP, serta Camat Rajabasa.

Koordinator Tim sekaligus Kabid Kerja Sama Bilateral Eropa Kemenko Polkam, Bambang Sugiarto, menjelaskan pihaknya saat ini masih berada pada tahap identifikasi lokasi makam.

“Kami mendapat nota diplomatik dari Kedubes Belanda yang meminta bantuan untuk mengidentifikasi. Keluarga ingin memindahkan makam ke Surabaya. Saat ini kami melakukan peninjauan, besok akan ada rapat koordinasi dengan Pemkab Lampung Selatan untuk membahas tindak lanjut,” ujar Bambang di lokasi.

Dari hasil peninjauan awal, tim memastikan terdapat dua makam yang sesuai dengan nota diplomatik. Keduanya berada di sisi timur Pulau Sebuku. “Setelah diidentifikasi dan dipastikan melalui tes DNA, barulah proses pemindahan dilakukan ke Surabaya,” jelasnya.

Pemindahan makam ini, lanjut Bambang, merupakan bagian dari kerja sama diplomatik Indonesia–Belanda, sekaligus bentuk penghormatan kepada keluarga almarhum tentara.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan, Intji Indriati, menambahkan bahwa tim Kemenko Polkam baru melakukan verifikasi awal dan selanjutnya akan ada rapat lanjutan bersama pemerintah daerah.

“Hari ini tim hanya memastikan keberadaan makam sesuai permintaan Kedubes Belanda.  Besok akan diadakan rapat kordinasi untuk membahas hasil peninjauan lapangan hari ini. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang telah direncanakan,” kata Intji Indriati. (Kmf)

41 Paskibraka Resmi Tuntaskan Tugas, Bupati Egi: Jadikan Bekal Menapak Masa Depan

Bakauheni – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, secara resmi melepas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025. Pelepasan dilakukan usai upacara penurunan bendera di Lapangan Menara Siger, Bakauheni, Minggu malam (17/8/2025).

Sebanyak 41 anggota Paskibraka yang sebelumnya sukses mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan, kini resmi menuntaskan tugasnya. Mereka dilepas dengan penuh apresiasi atas dedikasi, disiplin, dan semangat kebangsaan yang ditunjukkan sepanjang rangkaian acara.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh anggota Paskibraka, jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, pelatih, serta para orang tua yang telah memberikan dukungan penuh.

“Saya melihat kalian adalah mata generasi penerus yang nanti akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di Selat Sunda, Sang Saka Merah Putih menatap Gunung Krakatau. Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan,” ujar Egi.

Bupati Egi juga mengungkapkan bahwa persiapan kegiatan ini dilakukan hanya dalam waktu 10 hari. Meski singkat, seluruh rangkaian berlangsung lancar berkat kerja keras dan koordinasi semua pihak.

“Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, karena persiapannya jujur hanya 10 hari. Tapi mari kita bekerja out of the box,” ucapnya.

Lebih dari sekadar seremoni, Egi menekankan bahwa kegiatan peringatan kemerdekaan ini menjadi momentum konsolidasi birokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, sinergi yang terjalin harus dijaga agar menjadi kebanggaan bersama masyarakat Lampung Selatan.

“Ini adalah dedikasi, semangat, dan kedisiplinan kalian semua yang terlibat. Mari kita rawat, kita lestarikan, dan kita jadikan kebanggaan Lampung Selatan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Bupati Egi turut mengajak masyarakat menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah. Ia menilai, rangkaian kegiatan di Menara Siger tidak hanya menampilkan kekhidmatan peringatan kemerdekaan, tetapi juga memperlihatkan keindahan alam Lampung Selatan yang eksotis.

“Seharian saya berada di Menara Siger, menyaksikan betapa indahnya alam Lampung Selatan. Inilah the amazing south of Lampung. Saya berharap rasa bangga dan bahagia ini tetap terjaga,” ucapnya penuh semangat.

Menutup sambutannya, Bupati Egi berpesan agar pengalaman menjadi Paskibraka dijadikan bekal berharga bagi generasi muda untuk menapaki masa depan sebagai pemimpin bangsa.

“Jadikan pengalaman ini bekal untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi,” pungkasnya. (Kmf)

41 Paskibraka Resmi Tuntaskan Tugas, Bupati Egi: Jadikan Bekal Menapak Masa Depan

Bakauheni – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, secara resmi melepas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025. Pelepasan dilakukan usai upacara penurunan bendera di Lapangan Menara Siger, Bakauheni, Minggu malam (17/8/2025).

Sebanyak 41 anggota Paskibraka yang sebelumnya sukses mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Selatan, kini resmi menuntaskan tugasnya. Mereka dilepas dengan penuh apresiasi atas dedikasi, disiplin, dan semangat kebangsaan yang ditunjukkan sepanjang rangkaian acara.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh anggota Paskibraka, jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, pelatih, serta para orang tua yang telah memberikan dukungan penuh.

“Saya melihat kalian adalah mata generasi penerus yang nanti akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di Selat Sunda, Sang Saka Merah Putih menatap Gunung Krakatau. Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan,” ujar Egi.

Bupati Egi juga mengungkapkan bahwa persiapan kegiatan ini dilakukan hanya dalam waktu 10 hari. Meski singkat, seluruh rangkaian berlangsung lancar berkat kerja keras dan koordinasi semua pihak.

“Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, karena persiapannya jujur hanya 10 hari. Tapi mari kita bekerja out of the box,” ucapnya.

Lebih dari sekadar seremoni, Egi menekankan bahwa kegiatan peringatan kemerdekaan ini menjadi momentum konsolidasi birokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, sinergi yang terjalin harus dijaga agar menjadi kebanggaan bersama masyarakat Lampung Selatan.

“Ini adalah dedikasi, semangat, dan kedisiplinan kalian semua yang terlibat. Mari kita rawat, kita lestarikan, dan kita jadikan kebanggaan Lampung Selatan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Bupati Egi turut mengajak masyarakat menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah. Ia menilai, rangkaian kegiatan di Menara Siger tidak hanya menampilkan kekhidmatan peringatan kemerdekaan, tetapi juga memperlihatkan keindahan alam Lampung Selatan yang eksotis.

“Seharian saya berada di Menara Siger, menyaksikan betapa indahnya alam Lampung Selatan. Inilah the amazing south of Lampung. Saya berharap rasa bangga dan bahagia ini tetap terjaga,” ucapnya penuh semangat.

Menutup sambutannya, Bupati Egi berpesan agar pengalaman menjadi Paskibraka dijadikan bekal berharga bagi generasi muda untuk menapaki masa depan sebagai pemimpin bangsa.

“Jadikan pengalaman ini bekal untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi,” pungkasnya. (Kmf)

Aksi Heroik Raihan, Bocah SD Penyelamat Merah Putih Dapat Hadiah Istimewa, Bupati Egi Gelontorkan Beasiswa & Tabungan Pendidikan!

Bakauheni - Suasana hening bercampur panik sempat menyelimuti upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Merpati, Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Minggu (17/8/2025). 

Tali pengait Sang Saka Merah Putih tiba-tiba putus tepat saat pasukan pengibar bendera hendak melaksanakan tugas. Lagu Indonesia Raya terus berkumandang, namun bendera kebanggaan itu tertahan di dasar tiang, tak mampu berkibar.

Di tengah detik-detik genting itu, seorang bocah dengan seragam sekolah dasar berlari maju. Tanpa ragu, ia memanjat tiang bendera setinggi 12 meter demi memperbaiki tali yang terputus. Aksi heroik itu dilakukan Raihan Diaz Rinawai, siswa SDN 1 Way Muli, yang sontak membuat ratusan pasang mata tertegun lalu memberi tepuk tangan meriah.

Berkat keberanian Raihan, prosesi pengibaran kembali dilanjutkan. Sang Merah Putih pun akhirnya berkibar gagah di langit Way Muli, diiringi suasana penuh bangga dan haru.

Keberanian bocah itu tak hanya menyelamatkan momen sakral upacara, tetapi juga menarik perhatian Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. 

Usai prosesi penurunan bendera di Menara Siger Bakauheni pada sore harinya (17/8), Bupati Egi secara khusus menghadirkan Raihan bersama keluarganya.

“Saya apresiasi Raihan, keren, hebat, berani,” ucap Egi sambil menyalami Raihan dengan bangga.

Tak hanya memberikan ucapan selamat, Bupati Egi juga berjanji menghadiahkan beasiswa penuh untuk Raihan di SMA Kebangsaan serta tabungan pendidikan, bahkan untuk adik Raihan. 

“Saya terima kasih ya bu sudah mendidik ananda sehingga tumbuh menjadi anak yang berani dan membanggakan,” tutur Egi kepada Yunita Sari, ibu dari Raihan.

Mendapat apresiasi tersebut, Yunita tak kuasa menahan air mata. “Terima kasih banyak Pak Bupati,” ucapnya lirih dengan wajah haru.

Aksi heroik bocah kecil ini pun menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan dapat lahir dari siapa saja, bahkan dari keberanian seorang anak yang tulus mencintai Merah Putih. (az)

Merah Putih Diturunkan Khidmat di Menara Siger, Sejarah HUT ke-80 RI Terukir di Ujung Sumatera

Kalianda – Senja di Menara Siger, Lampung Selatan, menjadi saksi khidmatnya prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025).

Bendera Merah Putih yang sejak pagi berkibar gagah di ujung Pulau Sumatera itu diturunkan penuh penghormatan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Lampung Selatan. 

Upacara sakral ini dipimpin Ipda Rika Wijaya, Kanit Reskrim Polsek Katibung, sebagai Komandan Upacara. Prosesi disaksikan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, jajaran Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat umum.

Tepuk tangan hangat undangan berpadu dengan semilir angin Selat Sunda, menghadirkan suasana syahdu nan sakral.

Dalam formasi petugas Paskibraka, Galuh Ajeng Prasmesti (SMA Swadipa Natar) dipercaya sebagai pembawa baki. Rian Fadli Raja Siregar (SMA Kebangsaan Penengahan) bertugas sebagai Danpok 8, sedangkan Gabriel Alexander Gaibida Mote (SMA Kebangsaan Penengahan) sebagai Danpok 17. 

Tugas penggerek bendera dijalankan Uspo Atila Wijaya (SMA Negeri 1 Kalianda), sementara pembentang bendera diemban Iqbal Maulana Febriano (SMA Negeri 1 Kalianda).

Wajah-wajah muda itu memancarkan disiplin, kebanggaan, sekaligus haru, seakan mengingatkan bahwa api perjuangan harus terus menyala di dada generasi penerus bangsa. 

Usai diturunkan, bendera dilipat rapi dan diserahkan dengan penuh kehormatan, menandai berakhirnya seluruh rangkaian peringatan kemerdekaan di Menara Siger.

Selaku Inspektur Upacara, Bupati Egi, yang tampil gagah dengan setelan jas dipadu kain tapis dan hanuang bani bermotif tapis, menyampaikan apresiasi atas kebersamaan masyarakat. Sejak pagi hingga sore, warga hadir dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, yang menurutnya menjadi cerminan nyata persatuan bangsa.

“Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Menara Siger adalah simbol kebanggaan sekaligus identitas masyarakat Lampung Selatan,” tegas Bupati Egi.

Tak hanya sakral, suasana sore itu juga dihiasi penampilan seni. Marching band SMP Negeri 2 Merbau Mataram membuka hiburan, disusul tarian “Mutiara Khatulistiwa”, serta penampilan marching band dari SMP Negeri 1 Bakauheni dan SMA Kebangsaan Penengahan. 

Riuh musik, langkah serentak para pelajar, dan tepuk tangan masyarakat menambah semarak suasana di kaki Menara Siger.

Banyak warga mengabadikan momen lewat kamera ponsel, menjadikannya kenangan berharga. Senja di ufuk barat pun menjadi penutup indah, meninggalkan jejak haru, rasa syukur, dan harapan agar Indonesia terus maju dan berjaya. (Kmf)

Ukir Sejarah Baru! Bupati Egi Pimpin Detik-Detik Proklamasi HUT ke-80 RI di Menara Siger, Selat Sunda Jadi Saksi Abadi

Bakauheni – Sejarah baru tercatat di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan ikonik Menara Siger, Kecamatan Bakauheni, Minggu (17/8/2025).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, selaku Inspektur Upacara, berlangsung khidmat sekaligus megah. Latar belakang Menara Siger yang menjulang di tepi Selat Sunda, berpadu dengan hamparan laut biru dan langit pagi yang cerah, menjadikan prosesi sakral ini semakin berkesan.

Tepat pukul 08.00 WIB, upacara dimulai dengan laporan Komandan Upacara, Kapten Infantri Sobirin, Danramil 421-10 Katibung. Suasana hening penuh khidmat menyelimuti area lapangan Menara Siger hingga puncak acara, yaitu pengibaran Sang Saka Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Dewani Lovena Putri, siswi SMA Kebangsaan, dipercaya sebagai pembawa baki bendera. Dengan langkah tegap, ia menerima bendera dari Inspektur Upacara. 

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pengibaran oleh tim inti: Rian Fadli Raja Siregar sebagai Danpok 8, Gabriel Alexander Gaibida Mote sebagai Danpok 17, Uspo Atila Wijaya dari SMA Negeri 1 Kalianda sebagai penggerek, dan Iqbal Maulana Febriano sebagai pembentang bendera. Gerakan kompak mereka membuat Sang Merah Putih berkibar gagah di langit Menara Siger, disambut tepuk tangan meriah para tamu undangan.

Ribuan pasang mata menyaksikan momen bersejarah ini, mulai dari jajaran Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, pelajar, organisasi masyarakat, hingga Wakil Bupati M. Syaiful Anwar. Tampak pula mantan Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, hadir memberikan penghormatan.

Bupati Egi, yang tampil gagah dalam Pakaian Dinas Upacara Besar, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Menara Siger adalah simbol kebanggaan sekaligus identitas masyarakat Lampung Selatan. 

"Ini (Menara Siger) ikon kita masyarakat Lampung," ujar Bupati Egi usai memimpin upacara.

Selain mengenang jasa pahlawan, momen ini juga menandai langkah baru daerah dalam merayakan kemerdekaan di ikon yang menjadi gerbang Pulau Sumatera.

Dengan semangat kebangsaan yang membara, upacara pengibaran bendera di Menara Siger tahun ini tercatat sebagai catatan penting perjalanan Lampung Selatan dalam mengisi kemerdekaan. (Kmf)

Ukir Sejarah Baru! Bupati Egi Pimpin Detik-Detik Proklamasi HUT ke-80 RI di Menara Siger, Selat Sunda Jadi Saksi Abadi

Bakauheni – Sejarah baru tercatat di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan ikonik Menara Siger, Kecamatan Bakauheni, Minggu (17/8/2025).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, selaku Inspektur Upacara, berlangsung khidmat sekaligus megah. Latar belakang Menara Siger yang menjulang di tepi Selat Sunda, berpadu dengan hamparan laut biru dan langit pagi yang cerah, menjadikan prosesi sakral ini semakin berkesan.

Tepat pukul 08.00 WIB, upacara dimulai dengan laporan Komandan Upacara, Kapten Infantri Sobirin, Danramil 421-10 Katibung. Suasana hening penuh khidmat menyelimuti area lapangan Menara Siger hingga puncak acara, yaitu pengibaran Sang Saka Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Dewani Lovena Putri, siswi SMA Kebangsaan, dipercaya sebagai pembawa baki bendera. Dengan langkah tegap, ia menerima bendera dari Inspektur Upacara. 

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pengibaran oleh tim inti: Rian Fadli Raja Siregar sebagai Danpok 8, Gabriel Alexander Gaibida Mote sebagai Danpok 17, Uspo Atila Wijaya dari SMA Negeri 1 Kalianda sebagai penggerek, dan Iqbal Maulana Febriano sebagai pembentang bendera. Gerakan kompak mereka membuat Sang Merah Putih berkibar gagah di langit Menara Siger, disambut tepuk tangan meriah para tamu undangan.

Ribuan pasang mata menyaksikan momen bersejarah ini, mulai dari jajaran Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, pelajar, organisasi masyarakat, hingga Wakil Bupati M. Syaiful Anwar. Tampak pula mantan Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, hadir memberikan penghormatan.

Bupati Egi, yang tampil gagah dalam Pakaian Dinas Upacara Besar, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Menara Siger adalah simbol kebanggaan sekaligus identitas masyarakat Lampung Selatan. 

"Ini (Menara Siger) ikon kita masyarakat Lampung," ujar Bupati Egi usai memimpin upacara.

Selain mengenang jasa pahlawan, momen ini juga menandai langkah baru daerah dalam merayakan kemerdekaan di ikon yang menjadi gerbang Pulau Sumatera.

Dengan semangat kebangsaan yang membara, upacara pengibaran bendera di Menara Siger tahun ini tercatat sebagai catatan penting perjalanan Lampung Selatan dalam mengisi kemerdekaan. (Kmf)

DPRD Lampung Desak Sertifikat Lahan JTTS Segera Diselesaikan

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDIP, Budhi Condrowati, menyoroti lambannya penyelesaian sertifikat lahan warga terdampak proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang yang dimulai sejak 2017.

“Sudah delapan tahun, tapi surat pemecahan lahannya belum selesai. Baru sekitar 10 sampai 20 persen yang rampung. Padahal dijanjikan selesai dalam satu tahun,” kata Budhi dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Jumat, (11/7/2025).

Budhi menyebut persoalan ini menyangkut hak warga yang hingga kini belum menerima sertifikat atas sisa lahan mereka setelah terdampak pembebasan jalan tol.

“Misalnya warga punya dua hektare, yang terpakai setengah hektare. Harusnya, sisa satu setengah hektare itu sudah keluar sertifikat baru. Tapi sampai sekarang tidak jelas nasibnya,” ujarnya.

Ia juga menyebut dampak ini meluas dari Terbanggi hingga Simpang Pematang, dengan ribuan warga mengalami nasib serupa.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Andika Wibawa.

Ia mengatakan bahwa warga kini kebingungan karena tidak tahu di mana posisi sertifikat mereka tertahan.

“BPN Lampung Tengah bilang sertifikat sudah dikirim ke Kanwil. Tapi itu bertahun-tahun lalu. Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kami menduga terjadi saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.

Andika menegaskan bahwa meskipun ganti rugi telah dibayarkan, hak atas kepemilikan lahan yang tersisa tidak boleh diabaikan.

“Sertifikat itu penting. Ada warga yang mau jual tanahnya, tapi batal karena sertifikat masih ‘tersandera’. Ini jelas merugikan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Budhi menyebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah diminta untuk segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengelola jalan tol, untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.(*)

Anggota Pansus Tata Niaga Singkong Miswan Rody Kritik Baleg DPR RI

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Miswan Rody, mengkritisi kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Lampung pada Senin (14/7/2025)

Menurutnya, tidak adanya agenda peninjauan ke perusahaan-perusahaan pengolahan singkong berskala besar seperti PT Bumi Waras merupakan kekeliruan serius.

Miswan menyayangkan, kunjungan yang diklaim bertujuan merumuskan kebijakan tata kelola niaga singkong justru luput menyentuh simpul utama industri.

“Kami menyambut baik komitmen pemerintah dan DPR RI untuk memperjuangkan nasib petani singkong. Tapi sangat disayangkan, dalam kunjungan kemarin tidak sekalipun ada upaya untuk melihat langsung bagaimana perusahaan besar seperti Bumi Waras beroperasi,” lanjut Miswan, Selasa (15/7/2025)

Menurut dia, absennya pelibatan pelaku usaha besar dalam agenda kunjungan berpotensi menjadikan kebijakan yang disusun tidak menyentuh akar persoalan.

“Jangan sampai kita hanya bicara dari sisi petani, tanpa mendengar juga dari sisi industri pengolah. Padahal, keberlanjutan niaga singkong sangat tergantung pada hubungan antara petani dan pabrik,”ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya membela nasib petani singkong. Di hadapan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dan rombongan, Gubernur mengangkat urgensi pembatasan impor tepung tapioka dan pentingnya hilirisasi produk dalam negeri.

“Petani kita tercekik. Gudang-gudang industri sudah penuh. Petani tidak bisa lagi menjual hasil panennya. Sementara, tepung impor terus masuk,” kata Gubernur Mirza di Bandara Raden Intan II, Senin (14/7/2025)

Ia menyoroti ketimpangan pasar akibat masuknya produk impor dari negara-negara seperti Thailand dan Vietnam yang memukul harga singkong lokal dan memperkeruh relasi antara petani dan pengusaha.

Lebih jauh, Gubernur menyerukan pentingnya pembentukan ekosistem kemitraan antara petani, industri pengolah, dan pengguna akhir.

“Kita butuh regulasi yang menjembatani. Kita bisa belajar dari industri peternakan yang berhasil karena kolaborasi, tambahnya.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan sendiri mengakui belum ada payung hukum yang utuh dalam mengatur tata kelola niaga singkong. Ia menyebut komoditas ini layak masuk kategori strategis nasional.

“Kami akan menyusun regulasi komprehensif, tidak hanya untuk jangka pendek, tapi yang benar-benar mengatur seluruh ekosistem singkong,” ucapnya.

Baleg juga menyampaikan rencana peninjauan ke lahan petani dan pabrik pengolahan dalam rangkaian kunjungan berikutnya. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada agenda yang mencantumkan perusahaan besar seperti PT Bumi Waras sebagai objek kunjungan.

Miswan Rody berharap pembahasan berikutnya tidak setengah hati dan benar-benar melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Kalau kita ingin menyelamatkan ekosistem singkong, jangan hanya melihat ujungnya. Lihat juga simpul-simpul utama yang menentukan arah pasar,” tutupnya. (rm)

Momentum HUT RI ke-80, DPRD Lampung Selatan Gelar Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan

Kalianda – DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (15/8/2025).

Agenda utama rapat paripurna adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, dihadiri Bupati Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Forkopimda, Sekretaris Daerah, pejabat Pemkab, serta perwakilan organisasi seperti Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan, Ikada, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para veteran.

Melalui siaran langsung dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemerdekaan sejatinya bertujuan membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. 

Ia menyoroti keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan delapan bulan, memberikan manfaat bagi 20 juta anak dan ibu, menciptakan 290 ribu lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi desa.

“MBG bukan sekadar program sosial, melainkan pondasi bagi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Ini adalah investasi terbaik yang dapat dilakukan sebuah bangsa,” ujar Prabowo Subianto.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan melalui pembukaan jutaan hektare lahan sawah baru.

“Saya yakin, dengan semangat persatuan dan gotong royong, serta penerapan demokrasi dan ekonomi sesuai jati diri bangsa, Indonesia akan semakin kuat dan sejahtera,” kata Presiden Prabowo. 

Rapat paripurna ini menjadi momentum bagi seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat Lampung Selatan untuk memperkokoh semangat persatuan dalam mewujudkan Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. (Kmf)

DPRD Pertanyakan Legalitas Sekolah Siger

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi membuka pendaftaran peserta didik baru untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah naungan Yayasan Siger Prakarsa Bunda.

Pendaftaran yang dibuka selama dua hari, 9–10 Juli 2025, ditujukan untuk menampung lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA Negeri se-Bandar Lampung.

Empat sekolah yang tergabung dalam program

“Sekolah Siger” ini akan menampung siswa dari keluarga tidak mampu tanpa pungutan biaya.

Lokasinya tersebar di empat eks gedung SMP Negeri: SMA Siger 1 (eks SMPN 38), SMA Siger 2 (eks SMPN 39), SMA Siger 3 (eks SMPN 44), dan SMA Siger 4 (eks SMPN 45).

Namun, program ini menuai sorotan dari DPRD Provinsi Lampung.

Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Andika Wibawa, menyatakan mendukung inisiatif Sekolah Siger, tetapi menyoroti aspek legalitas yang belum jelas.

“Ide Sekolah Siger bagus, tapi harus dilihat dulu regulasinya. Apakah sekolah ini sudah memiliki izin resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan?” kata Andika saat ditemui di DPRD Lampung, Jumat, (11/7/2025).

Ia menegaskan, jika sekolah belum sah secara administratif, maka ada risiko besar siswa tidak dapat memperoleh ijazah.

“Jangan sampai anak-anak sudah sekolah, tapi ijazahnya tidak bisa diterbitkan. Itu merugikan hak mereka,” ujarnya.

Andika juga mempertanyakan status sekolah yang diklaim sebagai swasta, tetapi menggunakan fasilitas bekas sekolah negeri.

“Ini bisa menimbulkan tumpang tindih. Kalau swasta, kenapa numpang di aset negara?” ucapnya.

Ia menduga belum adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, padahal pendidikan menengah merupakan kewenangan provinsi.

“Kalau Dinas Pendidikan Provinsi saja tidak tahu, ini aneh. Jangan sampai kegiatan belajar sudah jalan, tapi izin belum ada. Itu melanggar,” katanya.

Andika mendesak agar Pemerintah Kota segera menyelesaikan aspek legal dan administratif sekolah-sekolah tersebut demi perlindungan hak siswa dan kepastian hukum.

DPRD dan Pemprov Lampung Dukung Penguatan Peran Politik Perempuan

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan, salah satunya dengan kolaborasi melalui kegiatan Pendidikan Kader Badan Partai (DIKBAR) Perempuan Bangsa.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan yang berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Sabtu (12/07/2025). Kegiatan tersebut menandai sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan dalam mencetak kader-kader berkualitas yang siap berkontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung dan bangsa.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Perempuan Bangsa atas perannya yang vital dalam membangun kualitas perempuan di daerah, khususnya di Lampung dan Indonesia secara umum.

“Partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya soal kuantitas, melainkan juga kualitas. Oleh karena itu, kaderisasi yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mencetak pemimpin perempuan yang berkompeten dan berintegritas,” ujar Wagub.

Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya bagi perempuan untuk memiliki “Survival Mode” dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Kegiatan DIKBAR Perempuan Bangsa ini membawa dampak signifikan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan lahirnya kader-kader perempuan yang kompeten dan berintegritas, partisipasi perempuan dalam politik akan semakin berkualitas, tidak hanya memenuhi kuota 30% tetapi juga memberikan kontribusi substantif dalam pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi demokrasi di Lampung.

Program kaderisasi seperti DIKBAR membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang cakap dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas SDM di semua lini.

Lebih lanjut, dengan semakin banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan dan legislatif, aspirasi dan kebutuhan perempuan akan lebih terwakili. Ini akan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender dan memastikan pembangunan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat Lampung.

DIKBAR juga menjadi sarana bagi para kader dari berbagai daerah di Lampung untuk memperkuat jejaring dan solidaritas, saling berbagi ilmu, serta menggalang kekuatan untuk bersama-sama memajukan daerah, sehingga menciptakan gerakan perempuan yang lebih kuat dan solutif.

Wakil Gubernur menyoroti bahwa banyak kader Perempuan Bangsa telah berhasil mengisi ruang-ruang strategis di pemerintahan dan legislatif, menunjukkan kualitas mereka dalam bidang politik dan pemerintahan.

“Ini membuktikan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan kekuatan penggerak perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung,” ucap Wagub.

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara DPP Perempuan Bangsa, Ratna Juwita Sari, yang mewakili Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Hinayatul Wafiroh menyampaikan pentingnya penguatan sumber daya manusia yang berawal dari ibu-ibu.

Ia menggarisbawahi bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk membangun keluarga, daerah, dan negara.

Ratna juga menegaskan bahwa Perempuan Bangsa akan mencetak 100 ribu kader di seluruh Indonesia pada tahun ini, dengan Lampung menjadi titik ke-30, menandakan komitmen kuat dalam mencetak calon legislatif perempuan berkualitas di masa depan.

Sementara itu, Ketua DPW Perempuan Bangsa Provinsi Lampung, Zam Zanariah, menjelaskan bahwa DIKBAR bertujuan untuk menjaga ideologi partai, merekrut kader militan, mencetak kader berintegritas dan loyalitas tinggi, memperluas jangkauan konstituen, serta menguatkan ideologisasi partai.

Zam Zanariah optimis bahwa DIKBAR akan menghasilkan kader-kader perempuan bangsa yang solid, militan, dan siap berbuat besar terhadap masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik inisiatif Perempuan Bangsa ini sebagai bagian integral dari upaya bersama dalam membangun Lampung yang lebih maju dan sejahtera, dengan peran perempuan sebagai salah satu pilar utamanya. (*)

Anggota DPRD Lampung Minta Pemprov Percepat Penyerahan SK PPPK

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera mempercepat proses administrasi penyerahan Surat Keputusan (SK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai kejelasan status para PPPK sangat dinantikan masyarakat.

Budiman mengatakan, pihaknya menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait kepastian penyerahan SK bagi PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi.

“Tentunya informasi penyerahan SK di akhir Juli 2025 ini menjadi kabar baik. Namun saya berharap agar prosesnya bisa disegerakan tanpa ada penundaan lagi,” kata Budiman, Jumat (11/7/2025).

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bandar Lampung ini menghimbau para PPPK agar tetap bersabar menanti proses administrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

“Saya paham betul, perjuangan menjadi PPPK ini tidak mudah, tahapannya panjang sekali. Karena itu kami berharap Pemprov bisa mengupayakan percepatan,” ujarnya.

Budiman juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang menargetkan penyerahan SK bagi 5.469 PPPK dilakukan pada akhir Juli 2025. Menurutnya, target tersebut lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni hingga Oktober 2025.

Selain itu, Budiman turut menyoroti nasib 1.122 PPPK yang lulus pada tahap kedua. Ia mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung untuk segera merampungkan proses administrasinya agar SK juga bisa segera diterbitkan. (*)

Lampung Makin Maju! Semua Bupati dan Kajari Sepakat Kawal Dana Desa

Metro – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara bupati/wali kota dengan kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Provinsi Lampung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Provinsi Lampung, Kamis (14/8/2025).

Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa antara pemerintah daerah dan kejaksaan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Yandri Susanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta Forkopimda Proivinsi Lampung, seluruh kepala daerah 15 kabupaten/kota dan Kajari se-Provinsi Lampung

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama turut didampingi Kajari Lampung Selatan Suci Wijayanti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lampung Selatan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sejak 2014 pemerintah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk mempercepat pembangunan. 

Namun, dalam 10 tahun pelaksanaannya, masih ditemukan desa yang mengalami hambatan, baik karena permasalahan teknis maupun kekhawatiran kepala desa dalam mengambil langkah pembangunan.

“Desa adalah garis terdepan pembangunan. Program Jaga Desa ini bukan hambatan, melainkan peluang agar kepala desa lebih leluasa membangun,” ujar Gubernur.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan kejaksaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dalam memantau penggunaan dana desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Yandri Susanto turut memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas inisiasi program ini. 

Menurutnya, dana desa secara nasional mencapai Rp71 triliun, dengan alokasi untuk Lampung sebesar Rp2,3 triliun yang penggunaannya diarahkan untuk ketahanan pangan, penurunan stunting, pengembangan SDM, dan program prioritas lainnya.

“Kepala desa harus dibimbing dan didampingi agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Jika 2.000 desa di Lampung kita bangun kesejahteraannya, maka Lampung akan maju,” kata Yandri Susanto. (Kmf)

Kabar Gembira! Lampung Selatan Segera Miliki SMA Unggul Garuda Berasrama di Margacatur: Lahan 21 Hektare Disiapkan

Kalianda – Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menerima kunjungan tim verifikasi lapangan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (14/8/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan meninjau lahan calon pembangunan SMA Unggul Garuda di Desa Margacatur, Kecamatan Kalianda. Rencana pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mendirikan sekolah unggulan berkonsep asrama penuh.

Menurut Supriyanto, lahan yang diusulkan memiliki luas sekitar 21 hektare. Verifikasi lapangan menjadi langkah penting agar pihak kementerian mendapatkan gambaran nyata sebelum proses pembangunan dimulai.

“Koordinasi selama ini sudah berjalan, namun pengecekan langsung di lokasi menjadi krusial untuk memastikan kesiapan lahan,” ujar Supriyanto.

Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah terkait turut mendampingi kunjungan tersebut untuk memastikan seluruh informasi teknis dapat disampaikan dengan lengkap.

“Dari pengecekan hari ini, ada beberapa catatan yang akan menjadi bahan pembahasan bersama untuk langkah selanjutnya, baik terkait dukungan jalan, listrik, maupun pemenuhan kebutuhan dasar lainnya,” imbuhnya.

Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan program strategis di bidang pendidikan. 

Pembangunan SMA Unggul Garuda menjadi salah satu prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. (Nsy)

Anggaran Minim, Komisi II DPRD Lampung: OPD Cuma Hidup Buat Bayar Gaji

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung melontarkan kritik keras terhadap minimnya alokasi anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja mereka pada tahun anggaran 2024. Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menyebut sebagian besar anggaran hanya terserap untuk membayar gaji, tunjangan, dan biaya operasional. Akibatnya, program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat nyaris tak berjalan.

“Ini menyedihkan. Anggaran untuk mitra Komisi II relatif paling kecil dibanding komisi lain. Tapi yang lebih parah, proporsinya—hampir seluruhnya habis untuk pegawai. Program ke masyarakat? Jauh dari cukup,” tegas Basuki, Kamis (10/7).

Data realisasi APBD 2024 menunjukkan, dari total pagu Rp322,9 miliar, realisasi hanya Rp292,6 miliar atau 88,54 persen. Namun lebih dari 80 persen anggaran tersebut tersedot ke belanja pegawai. Kegiatan langsung ke masyarakat hanya jadi catatan kaki.

Basuki menyesalkan sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggap tidak berpihak dan gagal memahami skala prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, tren ini terus berulang tiap tahun tanpa ada koreksi serius.

“Ini bukan soal besar kecil angka, tapi soal keberpihakan. OPD mitra Komisi II menyentuh langsung sektor rakyat seperti pertanian dan ketahanan pangan. Tapi anggarannya justru dikerdilkan. Padahal ini jantung pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut, Basuki mendorong agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kini tengah dibahas, dijadikan acuan utama dalam menyusun anggaran ke depan. Ia mengingatkan, jika RPJMD hanya berhenti sebagai dokumen formal, maka rakyat akan kembali menjadi korban penganggaran yang elitis dan birokratis.

Senada, anggota Komisi II Hanifal juga menyindir alokasi anggaran yang menurutnya hanya cukup untuk membayar pegawai dan biaya rapat.

“Kalau anggarannya cuma buat gaji dan ATK, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya? Sementara pusat gembar-gembor soal industrialisasi desa dan penguatan ekonomi lokal,” ujar politisi Demokrat ini.

Ia menggarisbawahi, ketahanan pangan dan penguatan sektor produksi tak boleh berhenti di pidato. Apalagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menempatkan isu pangan sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita.

“Kalau Lampung mau jadi lumbung pangan, ya mulai dari sekarang dong dikuatkan. Tapi ini malah program pangan dikasih anggaran seadanya. Ironis,” kata Hanifal.

Anggota Komisi II lainnya, Aribun, ikut angkat bicara. Ia mendesak Pemprov Lampung melakukan evaluasi menyeluruh atas pola anggaran yang dinilai terlalu kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Kita ini mau bangun rakyat atau sekadar menjaga birokrasi tetap berjalan? Kalau betul RPJMD jadi kompas, maka anggaran untuk sektor rakyat harus diperbesar, bukan dipangkas,” tegasnya.(bl)

DPRD Lampung Sorot Pajak SGC: Nikmati Sumber Daya, Setor Hanya Rp8,9 Juta

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Fauzi Heri, menyoroti perusahaan-perusahaan besar yang masih menunggak pajak daerah, termasuk anak usaha PT Sugar Group Companies (SGC).

Ia meminta tidak ada privilese bagi korporasi besar dalam penegakan aturan pajak.

“Jangan tajam ke usaha kecil tapi tumpul ke korporasi besar. Ini soal keadilan fiskal,” kata Fauzi dalam keterangan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, dan tiga lembaga swadaya masyarakat, Rabu, (9/7/2025).

Dalam rapat itu mencuat dugaan tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak alat berat yang melibatkan empat anak usaha SGC PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa, dan PT Indo Lampung Distillery.

Fauzi menyebut minimnya kontribusi fiskal SGC sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab hukum dan etika bermitra dengan daerah.

“Mereka menikmati sumber daya alam Lampung, tapi kontribusinya hampir nol. Jangan sampai kita cuma kebagian limbahnya, bukan manfaatnya,” ujar dia.

Dari data Bapenda, terdapat 303 kendaraan dan 287 alat berat milik grup SGC yang belum tercatat dalam sistem pajak.

Sementara, pembayaran PAP disebut sangat minim dan belum diverifikasi secara akurat.

Fauzi meminta Bapenda dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tidak gentar menghadapi tekanan korporasi.

“Kalau perlu, segel asetnya. Bila ada pelanggaran, tempuh jalur hukum, termasuk perdata,” kata dia.

Menurut Fauzi, akar persoalan adalah lemahnya validasi dan integrasi data perpajakan.

Banyak aset besar yang belum masuk sistem, dan penggunaan air permukaan belum terverifikasi.

Akibatnya, potensi pajak daerah hilang tanpa jejak.

“Perusahaan besar ini bisa bebas menunda kewajiban pajak tanpa sanksi. Ini bisa menjadi preseden buruk dan menurunkan moral pembayaran pajak dari pelaku usaha lain,” ujar Fauzi.

Ia juga menyoroti belum diperbaruinya tarif dasar pajak sesuai nilai ekonomi terkini.

“Nilainya terlalu kecil dibanding aktivitas ekonomi aktual. Harus ada audit fiskal menyeluruh, termasuk keterlibatan KPK bila perlu.”

Audit itu, kata dia, mesti mencakup aset bergerak, pemanfaatan air, dan pelaporan pajak tiga tahun terakhir.

Selain itu, pengawasan lintas lembaga harus diperkuat, termasuk integrasi antara Bapenda, Dinas PSDA, Perhubungan, dan instansi lain.

“Selama sistem masih manual, data simpang siur, dan verifikasi silang tidak maksimal. Ini yang membuka celah manipulasi,” kata Fauzi.

Sebagai solusi, ia mengusulkan penerapan sistem monitoring berbasis teknologi, seperti penggunaan Internet of Things (IoT) untuk pengukuran air secara digital dan real time.

Alat ukur ini terhubung ke dashboard terpadu, memungkinkan pengawasan yang lebih transparan.

Fauzi juga mendesak reformasi tata kelola pajak daerah berbasis sektor dan pembentukan tim pengawasan lintas instansi.

“Kita butuh transparansi, akuntabilitas, dan keberanian politik untuk menghadapi korporasi besar. Lampung harus berdaulat atas sumber dayanya,”tandas Fauzi. (ot)

Anggota DPRD Lampung Sampaikan Aspirasi Warga SP I dan II Way Terusan Ke Gubernur

BANDAR LAMPUNG –

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan (dapil) Lampung Tengah, Munir Abdul Haris, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) SP I dan II Way Terusan, Kecamatan Bandar Mataram, kepada Gubernur Lampung dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (11/7/2025).

Munir Abdul Haris meminta agar dua wilayah tersebut segera ditetapkan sebagai desa definitif.

Melalui interupsi dalam sidang, Munir mengungkapkan bahwa selama ini SP I dan II masih secara administratif tergabung dalam wilayah Kampung Mataram Udik.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar wilayah tersebut dapat berdiri sebagai desa mandiri.

“Izin pimpinan, saya mendapatkan amanah dari masyarakat unit pemukiman transmigrasi SP I dan II Way Terusan, Lampung Tengah, tentang keinginan mereka menjadi desa definitif,” kata Munir.

Munir menjelaskan, dua UPT tersebut merupakan bagian dari program transmigrasi lokal pada 1996 yang didorong oleh kebutuhan tenaga kerja PT Indo Lampung, anak perusahaan PT Sugar Group Companies (SGC). Transmigran didatangkan dari wilayah Pringsewu dan Lampung Tengah bagian barat.

“Transmigrasi ini kemudian yang saat ini diisi oleh masyarakat SP I dan II Way Terusan,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa selama hampir dua dekade, masyarakat di wilayah tersebut belum memperoleh hak dasar secara penuh sebagai warga negara. Salah satunya adalah akses listrik yang baru terealisasi pada 2023.

“Setelah 79 tahun kita merdeka, ada dua unit pemukiman transmigrasi yang tidak mendapatkan hak sebagai warga negara, bahkan listrik saja baru masuk 2023 di SP I dan II Way Terusan. Setelah hampir 25 tahun tidak mendapatkan penerangan. Itu pun berkat perjuangan anak muda bernama Wilanda Riski dan kawan-kawannya, melalui proses panjang termasuk intimidasi dan lain-lain,” ucap Munir.

Lebih lanjut ia meminta Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Tertinggal, serta pihak-pihak terkait lainnya agar proses penetapan desa definitif dapat segera direalisasikan.

Munir juga menilai, seluruh syarat administratif dan teknis telah terpenuhi, mulai dari infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, rumah ibadah, kantor kepala kampung, hingga jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah kepala keluarga (KK).

Selain kepada pemerintah, Munir turut meminta Gubernur untuk membuka dialog dengan PT SGC agar bersedia melepas wilayah SP I dan II sebagai bagian dari upaya pembentukan desa definitif.

“SP I dan II Way Terusan masuk ke dalam wilayah PT Indo Lampung atau PT SGC. Untuk menjadi desa definitif, PT SGC harus merelakan SP I dan II untuk berdaulat menjadi desa definitif,” pungkasnya. (*)

Munir Abdul Haris Dorong Pemkab Lamteng Usulkan SP1–SP3 Jadi Desa Definitif

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah segera mengusulkan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Satuan Pemukiman (SP) 1, SP2 dan SP3 Wayterusan sebagai desa definitif.

Ketiga wilayah itu hingga kini tergabung di Desa Mataramudik, Kecamatan Bandar Mataram.

Wilayah itu dinilai telah memenuhi seluruh syarat administratif untuk menjadi desa definitif.

Terkhusus SP1 dan SP2, sedangkan SP3 luas wilayahnya belum memenuhi syarat.

“Warga SP1, SP2 dan SP3 sudah puluhan tahun menunggu status desa definitif. Mereka punya sekolah, masjid, lapangan, bahkan sarana-prasarana lengkap. Jumlah penduduknya pun sudah lebih dari 550 kepala keluarga, sesuai syarat pembentukan desa,” kata Munir, Selasa (8/7/2025).

Munir menyampaikan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah mengirim surat resmi kepada Bupati Lampung Tengah pada 8 November 2023.

Surat itu menyatakan bahwa lahan di SP1 dan SP2 sudah tidak bermasalah, sehingga secara prinsip dapat direkomendasikan menjadi desa definitif, mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Sementara itu, untuk SP3, Munir menyebut Pemkab diminta segera berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.

Hal itu menyangkut penggantian lahan usaha transmigrasi seluas 350 hektare yang masih berstatus kawasan hutan.

“Indonesia sudah merdeka, tapi ada warga transmigran di Lampung yang belum merasakan kemerdekaan administratif. Sejak 1997, mereka tinggal di sana tapi belum punya status desa. Ini harus kita perjuangkan bersama,” ujar Munir.

Ia juga meminta pihak perusahaan Indo Lampung, anak usaha Sugar Group Companies (SGC), yang menaungi kawasan tersebut, untuk melepas wilayah SP1, SP2, dan SP3 agar bisa dimekarkan menjadi desa definitif.

Munir menyatakan, akan membawa isu itu ke tingkat pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Gubernur Lampung, serta Komisi I agar percepatan pendefinitifan desa ini menjadi prioritas.

“Saya anggap ini pekerjaan rumah saya yang belum tuntas,” katanya.

Dia juga menyebut, di daerah tersebut belum lama merasakan listrik, setalah menduduki wilayah itu sejak 1997 silam.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Lampung Tengah, Munir menuturkan hal yang dirasakan masyarakat setempat.

“Karena belum definitif, mereka belum merasakan sebagai warga negara semestinya, jalan masih terbuat dari tanah. Bantuan, dana desa pun belum ada, karena belum menjadi desa definitif,” tandasnya.(ot)

Ketua DPRD Lampung Dukung DPR RI Ukur Ulang Lahan HGU PT SGC

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi II DPR RI yang membahas persoalan kepemilikan lahan oleh PT Sugar Group Companies (SGC) dalam rapat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Senayan Rabu (9/7/2025) lalu.

Bahkan, pada Senin 15 Juli 2025 mendatang, DPR RI memanggil PT SGC untuk membahas pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT SGC di Lampung.

“Saya sangat menyambut baik hasil RDP DPR RI terkait lahan SGC. Pada prinsipnya, DPRD Lampung mendukung penuh selama ini demi kepentingan masyarakat, khususnya warga Lampung,” tegas Giri, Kamis (10/7/2025).

Ahmad Giri Akbar menyebut, rencana pengukuran ulang HGU yang digagas ATR/BPN pusat menjadi langkah awal yang penting, tidak hanya untuk menata ulang data kepemilikan lahan, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju transparansi pemanfaatan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar di Bumi Ruwa Jurai.

“Tentu ini bukan hanya soal perbedaan data, tapi menjadi titik awal pemetaan ulang perusahaan besar di Lampung, tidak hanya SGC saja,” ujarnya.

Giri juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak tinggal diam. Ia meminta pemprov melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontribusi perusahaan-perusahaan besar termasuk PT SGC dalam mendukung pendapatan dan pembangunan daerah.

“Kita juga minta Pemprov untuk menghitung secara konkret seberapa besar kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap pembangunan daerah,” tandasnya.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan keadilan tata ruang serta memastikan optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung secara menyeluruh. (*)

Ketua Komisi IV Tanggapi Aduan Perbaikan Jalan dan Dorong Pengawasan Kendaraan ODOL

BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Mukhlis Basri, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau progres perbaikan jalan yang tersebar di berbagai wilayah provinsi.

Ia menyebut dari 52 titik ruas yang direncanakan diperbaiki, sebanyak 25 titik belum sepenuhnya berjalan. Sisa 27 titik yang belum berjalan.

“Sejauh pantauan dan pengawasan kami, pekerjaan yang sudah berjalan cukup baik. Namun memang masih ada kesalahpahaman di lapangan,” ujar Mukhlis diruangan kerjanya Senin, (7/7/2025).

Mukhlis mencontohkan adanya laporan masyarakat terkait kondisi jalan yang disebut rusak padahal belum memasuki tahap final overlay.

Ia menjelaskan bahwa dalam proses perbaikan jalan, terdapat tahapan awal seperti lapisan base (PS) yang kemudian ditutup sementara dengan aspal tipis agar tidak menimbulkan debu atau genangan air.

“Sering kali masyarakat melihat itu sudah selesai, padahal belum. Makanya, muncul aduan, ‘baru diperbaiki, sudah rusak’. Padahal itu belum final. Kami terima laporan seperti ini, bahkan dari rekan-rekan media juga,” ungkapnya.

Mukhlis mengaku responsif terhadap laporan tersebut. Ia kerap langsung menghubungi Kepala Dinas terkait, mengirimkan dokumentasi lapangan, dan meminta klarifikasi.

Dampak Ekonomi dari Perbaikan Jalan

Lebih lanjut, Mukhlis menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur jalan terhadap kelancaran transportasi dan ekonomi rakyat.

Menurutnya, jalan yang baik mempercepat mobilitas, menekan ongkos logistik, dan meningkatkan distribusi hasil pertanian.

“Ketika jalan bagus, transportasi lancar. Ongkos angkut produksi turun, dan petani terbantu,” jelasnya.

Soal ODOL: Dukung Penindakan, Dorong Regulasi

Terkait masih maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintas di jalan provinsi, termasuk di wilayah Lampung Tengah, Mukhlis mengakui keluhan masyarakat cukup tinggi.

Ia menekankan bahwa meski tingkat kerusakan jalan sudah berkurang secara umum, ODOL masih menjadi tantangan besar.

“Dari laporan Komisi IV di lapangan, sekitar 80 persen jalan sudah membaik, tapi ODOL masih banyak melintas,” katanya.

Ia menyadari bahwa penanganan ODOL tidak bisa sepihak. Pemerintah Provinsi, menurutnya, tengah mencari formulasi terbaik agar tetap menjaga keseimbangan antara aspek penegakan hukum dan kepentingan ekonomi masyarakat.

“Memang dilematis. Kalau dilarang lewat, ekonomi terganggu. Tapi kalau dibiarkan, jalan cepat rusak. Makanya kita dorong agar ada aturan yang tegas dan pengawasan tonase yang ketat,” ucapnya.

Mukhlis juga menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung bila Pemprov Lampung ingin menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung kebijakan zero ODOL.

“Kalau memang dibutuhkan, nanti bisa kami dorong jadi inisiatif DPRD. Tapi prinsipnya, semua kebijakan harus terikat dalam produk hukum yang jelas dan melibatkan komunikasi lintas sektor,” tutupnya. (ot)