BULETIN EKSPRES

BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (17/6/2025). Juru bicara pansus Budhi Condrowati mengatakan bahwa analisis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan Sistem pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang Undangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 ini bukan hanya untuk mengejar capaian Opini Wajar Tanpa pengecualian tetapi juga terwujudnya good governance dan good goverment. Ia melanjutkan bahwa output dari evaluasi dan rekomendasi diposisikan sebaga salah satu bagian Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Provinsi L...

BANDAR LAMPUNG – Dinamika Politik di Lampung Selatan kembali memanas menyusul polemik pergeseran anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai tidak melibatkan pimpinan dewan secara intensif. Sejumlah anggota DPRD menuding TAPD bertindak tidak profesional, sementara sebagian lainnya menilai langkah tersebut sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan daerah yang mendesak. Di tengah ketegangan itu, Anggota DPRD Lampung Fraksi Demokrat Muhammad Junaidi, menyerukan agar seluruh pihak mengalihkan fokus pada hal yang lebih substansial, yakni implementasi pendidikan dasar gratis sesuai amanat konstitusi. “Polemik soal pokok-pokok pikiran (pokir) dan pergeseran anggaran sebaiknya dihentikan. Energi kita lebih baik difokuskan untuk pembahasan APBD Perubahan, terutama menyangkut sektor pendidikan dasar,” ujar Junaidi kepada wartawan, Senin (16/6/2025). Sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Lampung Selatan, Junaidi menyoroti pentingnya pelaksanaan Putus...

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung sekaligus Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Gerindra Kota Bandar Lampung, Fauzi Heri, melaksanakan ibadah kurban pada Hari Raya Iduladha 1446 H dengan menyembelih satu ekor sapi dan satu ekor kambing. Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada Jumat (6/6/2025) di kediamannya di Sukarame, Bandar Lampung. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat sekitar, tetangga, konstituen, tim pendukung, serta warga yang membutuhkan. Fauzi Heri menyatakan bahwa berkurban bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa ibadah kurban harus dimaknai sebagai ketulusan hati dan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. “Kami meneladani Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan sesuatu yang dicintainya demi ketaatan. Saat ini, semangat itu kami wujudkan melalui berbagi kepada sesama,” ujarnya. Menurutnya, pengorbanan tidak hanya sebatas materi, tetapi juga mencakup waktu, ...

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Elly Wahyuni, mengapresiasi kinerja 100 hari pertama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam masa jabatan barunya. Ia menilai banyak program terobosan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur. “Kalau kita lihat dari sisi pendidikan, banyak sekali program yang telah dilakukan, seperti pembebasan uang komite sekolah dan pembebasan ijazah yang sebelumnya ditahan pihak sekolah. Ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi,” kata Elly saat ditemui diruangan kerjanya pada Selasa, (10/6/2025). Ia juga menyebutkan bahwa Gubernur telah mengimbau sekolah-sekolah untuk tidak memberatkan orang tua siswa dengan kegiatan seremonial, seperti wisuda untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. “Beliau juga mencanangkan program sekolah cangkok atau sekolah unggulan. Ini terobosan penting untuk menjaring siswa-siswa berpotensi tinggi di daerah, agar bisa dikembangk...

PESAWARAN – Tanggung jawab anak bangsa membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian, terlebih saat ini mendapat amanah dari masyarakat sebagai wakil di DPRD. Dan, Sosialisasi Pancasila masuk dalam agenda resmi, untuk disampaikan ke masyarakat secara langsung secara rutin dalam setiap bulan’, demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Yudha Alhadjid, dihadapan warga Desa Kota Dalom, Way lima Pesawaran. Minggu (22/06/2025). Melalui sosialisasi Pancasila, Anggota Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung itu mengaku dapat memupuk kembali nilai-nilai Pancasila terhadap anak bangsa, khususnya anak-anak dan pemuda. “Kita para orang tua, wajib me. Perhatikan, mengontrol anak-anak kita dirumah untuk waspada, mulai dari pergaulan dan penggunaan HP khususnya,” kata Yudha. Sebab, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung itu mengungkap bahwa tidak bisa dipungkiri saat ini, moral dan etitika anak-anak, pemuda sudah mulai terkontaminasi oleh perkembangan zaman salah satunya (HP). “Dulu p...

BANDAR LAMPUNG – Pimpinan DPRD Provinsi Lampung memanggil 6 pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Lampung untuk rapat koordinasi di Ruang Rapat Ketua DPRD, Selasa (10/6/2025). Mereka adalah, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Budhi Darmawan, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), M. Taufiqullah dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Thomas Edwin Ali Hutagalung. Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Elvira Umihanni, Pj Sekretaris Daerah M Firsada, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Marindo Kurniawan. Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mengatakan, rapat tersebut membahas persiapan APBD Perubahan dan evaluasi program yang sudah berjalan. “Cuma 6 saja yang dipanggil, tidak ada yang lainnya. Pembahasan juga seputar RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan efisiensi,” kata Giri. Giri mengaku optimis Bapenda akan bekerja dengan baik sehingga semangat pembangunan ta...

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menghapuskan pungutan uang komite di sekolah-sekolah negeri mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Syukron menilai kebijakan tersebut merupakan langkah progresif yang dapat meringankan beban masyarakat dalam mengakses pendidikan. “Saya mengapresiasi rencana Gubernur Lampung untuk menghapus uang komite sekolah. Sebagai anggota Komisi V DPRD Lampung yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, saya mendukung penuh kebijakan ini,” ujar Syukron, Sabtu (7/6/2025). Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan dasar tidak boleh dipungut biaya. Menurut Syukron, kebijakan ini menjadi harapan baru untuk pemerataan akses pendidikan tanpa beban pu...