Postingan

Pemkab dan DPRD Lampung Selatan Sepakati KUA PPAS Perubahan APBD 2024

Gambar
Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepakatan dan menjadi dasar untuk penyusunan rancangan Perubahan APBD TA 2024, yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Selatan dan pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua 1 Agus Sartono, Wakil Ketua 2 Agus Sutanto, dan Wakil Ketua 3 Amelia Nanda Sari. Diketahui, dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Selatan, seluruh fraksi yang ada, yakni PDI Perjuangan, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, serta Fraksi Gabungan Partai Nasdem Hanura Perindo, menyepakati KUA PPAS Perubahan APBD TA 2024 tersebut untuk ditandatangani oleh Bupati Lampung Selatan dan pimpinan rapat. “Maka kesimpulan rapat paripurna hari ini adalah menerima dan menyetujui KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lam...

Soal Pemekaran DOB Kabupaten Bandar Lampung, Anton Carmana: Pemerintah Daerah Mendukung

Gambar
Kalianda – Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Anton Carmana mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sangat mendukung terbentuknya pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bandar Lampung. “Intinya pemerintah daerah mendukung, kami hadir di sini untuk mendukung,” ujar Anton Carmana saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang juga dihadiri Panitia Pemekaran Natar Agung, di Ruang Banggar DPRD setempat, Kamis, 25 Juli 2024. Kendati demikian, lanjut Anton Carmana, terkait usulan pemekaran DOB harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah itu tersendiri. Menurut Anton, pemekaran DOB untuk Kabupaten Bandar Lampung harus memenuhi sejumlah syarat dasar, salah satunya adalah syarat administratif berupa persetujuan bersama antara DPRD dengan kepala daerah melalui forum sidang paripurna DPRD di tingkat kabupaten. “Jadi memang dari syarat adminis...

Soal Tudingan Hambat Proses Pemekaran DOB, Ormas Sapu Jagad Sebut Panitia Natar Agung - DPRD Lamsel Ngawur & Playing Victim

Gambar
Kalianda - Ketua DPC Sapu Jagad Lampung Selatan, Zulfijar, SE, kepada sejumlah awak media mengungkapkan keprihatinannya, baik itu kepada pihak panitia Pemekaran Natar Agung maupun pihak DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang kerap memperankan 'Playing Victim' terkait usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bandar Lampung. Dimana kata Zulpijar, DPRD Lamsel dan panitia Natar Agung memposisikan diri sebagai pihak terdzolimi dan Bupati Lampung Selatan adalah pihak yang bersalah, pihak yang menghambat proses usulan pemekaran karena belum memberikan persetujuan tertulisnya. Menurut aktivis Resimen Mahasiswa (Menwa) Lampung ini, sesuai dengan UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 37 huruf (b) ayat (2) disebutkan syarat administratif untuk pemekaran daerah harus ada persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota induk dengan bupati/walikota induk. "Jadi tidak benar statement dari dewan yang terhormat maupun ketua panitia pemekaran Natar Agung, Irfan Nuran...

Dinas PPPA Lamsel Gelar Sosialisasi Digital Parenting, Cegah Pernikahan Usia Anak di Era 4.0

Gambar
Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Sosialisasi Digital Parenting guna mencegah angka pernikahan usia anak di era 4.0. Kegiatan yang dibuka langsung Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto, digelar di Aula Rimau, Kantor Bappeda setempat, Jumat (19/7/2024). Kepala Dinas PPPA Lampung Selatan, Hari Surya Wijaya menyampaikan, kegiatan sosialisasi itu diikuti peserta yang terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan dan jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Selatan. “Narasumber kegiatan adalah Psikolog, Tokoh Agama, Tenaga Kesehatan dan Praktisi Hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab,” ujar Hari Surya Wijaya. Hari Surya Wijaya menjelaskan, kegiatan Sosialisasi Digital Parenting tersebut mengangkat tema “Mencegah Pernikahan Usia Anak di Era 4.0” yang merupakan ...

Demonstrasikan Aplikasi Mata Elang Pembangunan, Dinas Kominfo Lampung Selatan Bakal Integrasikan Data Seluruh Perangkat Daerah

Gambar
Kalianda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan bakal mengintegrasikan seluruh data perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan ke dalam satu sistem aplikasi program prioritas. Ini guna mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai program prioritas Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan yang didorong Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, sesuai dengan standar layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diintegrasikan. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah yang diwakili Kepala Bidang Tata Kelola SPBE, Delfarizzy menyampaikan, Aplikasi Mata Elang Pembangunan merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan data-data dari seluruh aplikasi yang ada di Pemerintah Lampung Selatan. “Jadi aplikasi ini mengintegrasikan seluruh data yang ada di perangkat daerah, kemudian disuguhkan kepada pimpinan daerah,” ujar Delfarizzy saat menggelar rapat dengan sejumlah perangkat da...

Dadan Hutari Ingatkan Jurnalis, Tak Ada Hak Imunitas Hukum Bagi Oknum Yang Lakukan Fitnah

Gambar
Kalianda - Ramai pemberitaan terkait adanya dugaan temuan Rp2 milliar Belanja Koran pada Dinas Kominfo Lampung Selatan dan dugaan pungli penebusan sertifikat PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang terkesan tendensius dan mengarah ke fitnah. Menanggapi pemberitaan yang tayang di sejumlah media online itu, Dadan Hutari, S.E., yang dikenal sebagai aktivis senior di Kabupaten Lampung Selatan bersuara.  "Kalau melihat beritanya, terlalu tendensius dan seakan mengarah kepada penggiringan opini publik yang dapat menyesatkan. Saya sarankan jangan ada lagi pemberitaan yang demikian,” ujar pria yang akrab disapa Dadan ini dalam keterangnnya, Rabu (10/7/2024). Dadan mengatakan, suatu berita wajib mengandung unsur 5W + 1 H, tidak menghakimi serta menggiring opini sesuai kehendak penulisnya. Selain itu tambahnya, yang lebih fatal tak jarang penulis menyerang individu hingga pembunuhan karakter pejabat. "Jika kita sepakat Pers (Media) merupakan mitra pemerintah...

Kadis Kominfo Lamsel Kritisi Artikel Berita Terkait LHP BPK, Anasrullah: Pemilihan Judul dan Kalimat Cenderung Tendensius Serta Ofensif

Gambar
Kalianda - Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, S.Sos., M.M., mengkritisi sajian berita oleh SKH Radar Lampung terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK. Anasrullah menilai, baik pemilihan kata untuk judul, pilihan kata kalimat dalam artikel cenderung ofensif dan sarat dengan muatan tendensi. Seperti judul, kata Anasrullah, Radar Lampung menulis ‘BPK Soroti Tunjangan Perumahan DPRD Lamsel’. Padahal sama-sama dipahami, materi penulisan artikel tersebut berdasarkan LHP BPK Tahun Anggaran 2023. Pilihan kalimat untuk tajuk artikel tersebut berkonotasi, BPK layaknya lembaga penegak hukum dengan pilihan awalan kata ‘Soroti’. “Tidak ada BPK itu sorot-menyoroti hasil pekerjaannya sendiri. Tupoksi BPK itu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. LHP itu laporan tertulis BPK bersifat reguler, rutin setiap tahun,” tukas Anasrullah, Rabu 10 Juli 2...