BULETIN EKSPRES

​ PESISIR BARAT – Menguatnya sikap individualistis di tengah perubahan sosial dinilai berpotensi menggerus kohesi sosial di tingkat masyarakat bawah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan IV (Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat), Imelda , saat menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pesisir Barat , Sabtu (31/1). Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bersama bagi masyarakat dalam membaca tantangan kebangsaan yang kini tidak lagi bersifat makro, tetapi justru hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hadirnya tokoh masyarakat, aparatur pekon, dan warga dari berbagai kalangan menandai tingginya kepedulian terhadap isu persatuan dan nilai kebangsaan. Dalam penyampaiannya, Imelda menyoroti perubahan pola hidup masyarakat yang kian pragmatis dan kompetitif. Menurutnya, kondisi tersebut tanpa disadari membuat nilai Pancasila semakin menjauh dari praktik kehidupan sosial, khususnya di lingkungan peko...

​ LAMPUNG TIMUR – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, menyesalkan kebijakan RSUD Sukadana yang mewajibkan pasien rujukan ke rumah sakit lain menggunakan ambulans milik rumah sakit. Kebijakan tersebut dinilai justru membebani pasien dan keluarga, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan. Kekecewaan itu disampaikan Yusnadi setelah menemukan langsung fakta di lapangan saat mendampingi korban kecelakaan lalu lintas di Jalur Lintas Timur, Kabupaten Lampung Timur, Minggu pagi (1/2/2026) Dalam peristiwa tersebut, korban membutuhkan rujukan cepat ke rumah sakit lain, namun terkendala aturan internal RSUD Sukadana terkait penggunaan ambulans. “Saya sangat menyayangkan kebijakan ini. Dalam kondisi darurat, yang seharusnya diutamakan adalah keselamatan dan kecepatan penanganan pasien, bukan justru menambah beban administrasi dan biaya bagi masyarakat,” ujar Yusnadi. Menurutnya, kebijakan yang mewajibkan penggunaan ambulans milik rumah sakit berpotensi menghambat proses rujukan, terutama jika k...

​  BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung menghadiri pengukuhan Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2026–2031, Sabtu (31/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Jalan Raden Gunawan, Hajimena, Kabupaten Lampung Selatan, dan dikukuhkan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan petani dan nelayan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung turut hadir, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah terkait, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Basuki menyampa...

​ BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung , Budiman AS , mengajak masyarakat untuk kembali merawat persatuan dan hidup rukun damai di tengah derasnya arus perubahan sosial. Ia menilai, tanpa penguatan ideologi Pancasila, bangsa ini berisiko kehilangan arah. Pesan tersebut disampaikan Budiman saat Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung , Sabtu (31/1). Di hadapan warga, Budiman menyoroti kondisi bangsa yang dinilainya tengah menghadapi tantangan serius, terutama akibat percepatan teknologi yang tidak diimbangi penguatan moral. “Perubahan teknologi bergerak cepat, tapi moral kita tertinggal. Gadget memang memudahkan hidup, tapi juga membuka pintu bagi masalah besar. Geng motor, narkoba, bahkan terorisme hari ini bisa lahir dari layar ponsel,” kata Budiman. Anggota Komisi I DPRD Lampung yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung itu menegaskan, pudarnya nilai-nilai Pancasila...

​ PESISIR BARAT – Di tengah derasnya arus perubahan sosial dan menguatnya sikap individualistis, upaya menjaga persatuan serta menghidupkan kembali semangat gotong royong menjadi tantangan serius dalam kehidupan bermasyarakat. Menjawab kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan IV (Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat), Imelda , menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pesisir Barat , Sabtu (31/1). Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, aparatur pekon, serta warga dari berbagai lapisan. Antusiasme peserta tampak tinggi, dengan suasana diskusi yang berlangsung hangat dan cair, membuka ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat terkait tantangan kebangsaan di tingkat akar rumput. Dalam pemaparannya, Imelda menegaskan bahwa persatuan tidak boleh dimaknai sebatas jargon seremonial. Menurutnya, persatuan harus dirawat melalui praktik gotong royong yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ten...

​ BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung , Budiman AS , menyoroti dampak perubahan sosial dan perkembangan teknologi terhadap kehidupan kebangsaan saat menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung , Sabtu (31/1). Dalam kegiatan tersebut, Budiman mengajak masyarakat untuk kembali merawat persatuan dan hidup rukun damai di tengah derasnya arus perubahan zaman. Menurutnya, penguatan ideologi Pancasila menjadi kebutuhan mendesak agar bangsa tidak kehilangan arah. “Perubahan teknologi bergerak cepat, tapi moral kita tertinggal. Gadget memang memudahkan hidup, tapi juga membuka pintu bagi masalah besar. Geng motor, narkoba, bahkan terorisme hari ini bisa lahir dari layar ponsel,” kata Budiman. Anggota Komisi I DPRD Lampung yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung itu menilai, tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Pudarnya n...

​ BANDAR LAMPUNG –  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung dikawal DPRD menyambangi PT Great Giant Pineapple Company (GGPC) dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Supriyadi Hamzah, mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. “Agenda ini sebenarnya merupakan komunikasi awal antara kebutuhan daerah dengan potensi yang ada. Hari ini kita membangun komunikasi yang baik, dan ke depan akan ada langkah-langkah konkret antara GGPC, Bapenda, dan komisi terkait untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” ujar Supriyadi. Ia menambahkan, GGPC selama ini dinilai sebagai perusahaan yang telah membangun komunikasi positif dengan Bapenda. Pola komunikasi tersebut, kata dia, akan diperluas ke perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Provinsi Lampung. Sementara itu, Konsultan Legal Departemen Corporate Affairs GGPC, Suharto, menyambut baik...

​ BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengapresiasi program pupuk organik cair yang digagas Gubernur Lampung sebagai langkah konkret dalam meringankan beban petani sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian. Menurut Mikdar, program tersebut mencerminkan kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap sektor pertanian, terutama di tengah dinamika kebijakan pupuk subsidi yang masih mengharuskan petani melakukan penebusan. “Ini adalah program yang sangat baik dari Gubernur Lampung dalam rangka menunjang dan meningkatkan hasil produksi petani dari berbagai komoditas pertanian, seperti jagung, padi, singkong, kedelai, dan lainnya,” ujar Mikdar Ilyas saat diwawancarai, Jumat (30/1/2026). Politisi Fraksi Gerindra itu menjelaskan, meski pupuk subsidi masih tersedia dan telah mengalami penurunan harga hingga 20 persen sesuai kebijakan pemerintah pusat, kehadiran pupuk organik cair gratis di 500 desa menjadi solusi tambahan yang sangat membantu petani...