Ruang Dialog Radio DBFM, Winarni Sampaikan Kiat Cetak Generasi Unggul Lamsel

KALIANDA  -  Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto menjadi narasumber talkshow program Ruang Dialog Radio Dimensi Baru FM (DBFM) LPPL Pemda Lampung Selatan, Rabu (18/01/2023).
Talkshow yang disiarkan secara live melalui Instagram dbfmradio.id dan Facebook Pemda LPPL Lamsel mengusung tema "Dukungan Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Cetak Generasi Unggul Lampung Selatan (Swasembada Gizi, Swasembada Sekolah, Swasembada WC).

Talkshow itu diikuti juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI), Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta seluruh Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP dan PKBM se-Kabupaten Lampung Selatan melalui kanal zoom meeting.

Diawal penyampaiannya, Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Winarni memaparkan, bahwa semangat Kabupaten Lampung Selatan dalam membangun generasi unggul dibuktikan dengan perhatian pemerintah daerah dengan membangun berbagai infrastruktur dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang mampu berdaya saing.

Winarni mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sangat konsen membangun infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan, mengingat banyak desa yang membutuhkan infrastruktur jalan yang layak.

"Dengan terbangunnya infrastruktur jalan yang layak tentunya dapat membantu koneksi antar wilayah. Dimana pembangunannya saat ini masih terus dilakukan secara masif yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Winarni.

Menurut Winarni, pembangunan infrastruktur tentu juga harus didukung dengan pembangunan sumber daya manusia yang akan menjadi ujung tombak dalam program cetak generasi unggul yang saat ini sedang digalakkan di Kabupaten Lampung Selatan.

"Pembangunan SDM ini juga sangat penting untuk kita lakukan. Kedepan kita persiapkan SDM yang berkualitas, agar capaian-capaian pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah digalakkan mampu meningkatkan kualitas dari SDM tersebut, " ujar Winarni.

Wanita yang sangat akrab disapa Bunda Win ini menuturkan, saat ini pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa bersama-sama bahu-membahu membangun kualitas sumber daya manusia masyarakat demi majunya bangsa Indonesia.

"Hal ini menjadi salah satu peluang dan peningkatan Indonesia dengan diproyeksikan di tahun 2030 akan mengalami bonus demografi dengan ditandai oleh masyarakat yang produktif lebih banyak dari masyarakat yang non produktif," kata Winarni.

Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan ini menyampaikan, sejak tahun 2017 sampai 2019, capaian ODF di Lampung Selatan dilakukan dengan program Swasembada WC yang dilaksanakan dengan kerja sama dan gotong royong dari semua pihak. 

"Tahun 2019 angka stunting Lampung Selatan mencapai 29 persen, sehingga ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi kabupaten Lokus Stunting. Alhamdulillah tahun 2022 angka stunting bisa dibawah 10 persen. Dan tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan menargetkan zero stunting alias 0 persen stunting," ucap Winarni.

Lebih lanjut Winarni menyampaikan, bahwa terkait program Swasembada Sekolah, pemerintah daerah terus berupaya dalam memecahkan masalah putus sekolah dengan mendata anak yang putus sekolah dan usia anak sekolah yang putus sekolah.

Menurut Winarni, pengetahuan dan kecerdasan anak mulai dari sejak dini juga perlu diperhatikan. Sehingga kedepannya mereka menjadi orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik agar tidak melahirkan anak-anak yang berpotensi stunting. 

"Dari data yang disampaikan kecamatan dan desa, kami mendapatkan sebanyak 20.000 anak tidak ada ijazah SMA. Dan sampai saat ini pendataan tersebut masih terus dilakukan untuk bagaimana pemerintah daerah nantinya dapat menuntaskan hal tersebut," ungkap Winarni.

Untuk itu, Bunda Winarni sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah dan lintas sektoral lainnya untuk dapat bersama membangun kabupaten Lampung Selatan melalui proyek cetak generasi unggul membangun komitmen bersama agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah.

"Pengelolaan partisipasi masyarakat diawali dengan kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan terhadap kebutuhan, baik lembaga pendidikan maupun masyarakat. Selanjutnya membuat perencanaan berdasarkan atas kebutuhannya untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki, serta menyusun alternatif program tersebut," pungkasnya. (*)

Komentar