BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Bandar Lampung, Andika Wibawa SR, bersama Anggota DPR RI Ruby Chairani dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Aderly, menyambangi rumah duka almarhum Pratama Wijaya Kusuma, Selasa (3/6/2025). Pratama adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Unila), yang diduga wafat usai mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar (Diksar) Mahasiswa Pecinta Lingkungan (Mahepel) pada November 2024 lalu. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan moril dan ungkapan duka cita dari Partai Gerindra kepada keluarga korban. Pratama diketahui merupakan anak laki-laki satu-satunya dan anak pertama dalam keluarga. “Kami dari Partai Gerindra menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kami berharap keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini,” ujar Andika Wibawa. Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar kasus ini segera mendapatkan kejelasan hukum melalui proses yang transparan dan adil. “Permasalahan ini harus cepat terang benderang. Jika memang ada pihak yang bersalah, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga soal rasa kemanusiaan,” lanjutnya. Andika juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan kegiatan Diksar, ospek, maupun bentuk perploncoan lainnya di lingkungan pendidikan, yang dinilai rawan menimbulkan kerugian, bahkan korban jiwa. “Anak laki-laki semata wayang, satu-satunya, tiba-tiba meninggal. Terlepas dari siapa benar dan salah, kita tidak boleh menutup mata. Kami mendengar langsung harapan dari ibu korban agar kejadian ini tidak menimpa orang tua lain di masa depan,” ungkapnya. Ia mengingatkan bahwa meski kegiatan seperti ospek kerap dianggap sebagai bagian dari pembentukan karakter dan pengenalan kampus, namun tidak boleh ada tindakan yang berisiko atau merugikan peserta. “Kalau kegiatan seperti ini dianggap penting, pastikan tidak ada tindakan yang melampaui batas. Kalau tidak perlu, lebih baik ditiadakan. Dari TK saja sekarang sudah muncul kasus bullying. Maka pengawasan guru, dosen, dan penyelenggara kegiatan harus ketat. Jangan sampai ada korban berikutnya,” tegas Andika. Ia berharap proses hukum berjalan lancar dan kasus ini segera tuntas, sehingga semua pihak, terutama keluarga korban, dapat memperoleh keadilan dan ketenangan.(rm)

BANDAR LAMPUNG – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, kenaikan harga kebutuhan pokok kembali membebani masyarakat. Salah satu komoditas yang paling dikeluhkan adalah minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, membenarkan adanya lonjakan harga tersebut. Ia menyebut telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait naiknya harga MinyaKita di pasaran.

“Banyak warga yang mengadu. MinyaKita yang sebelumnya dijual sekitar Rp15.700 per liter, kini naik menjadi Rp17.000 bahkan Rp18.000,” ujar Basuki, Senin (2/6/2025).

Menanggapi keluhan masyarakat, Komisi II DPRD Lampung langsung melakukan koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Lampung untuk menelusuri penyebab kenaikan harga. Dari hasil komunikasi tersebut, Basuki mengungkapkan bahwa pasokan dari pemerintah pusat mengalami keterlambatan.

“Informasi dari Bulog menyebutkan bahwa pasokan pusat tersendat. Ini yang memicu kenaikan harga di tingkat pengecer,” jelasnya.

Selain pasokan, faktor lain yang turut berpengaruh adalah menurunnya aktivitas ekspor, yang menurut pemerintah pusat berdampak pada distribusi dan stabilitas harga minyak goreng subsidi di dalam negeri.

Ahmad Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap pasif. Ia mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Bulog untuk segera bertindak dan memastikan ketersediaan stok di masyarakat.

“Negara tidak boleh sekadar menjadi penonton. Dinas Perindag dan Bulog harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar stok aman dan harga tetap stabil,” tegasnya.

Komisi II DPRD Lampung juga berkomitmen terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang hari besar keagamaan, guna melindungi daya beli masyarakat dari spekulasi harga yang merugikan.(rm)