DPRD Soroti K-Fest Tanpa Trip Krakatau: Jangan Jadi Festival Seremonial

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Hanifal, mengkritisi penyelenggaraan Festival Krakatau (K-Fest) ke-34 yang tahun ini tak lagi menyertakan kunjungan ke Gunung Anak Krakatau.

Ia menilai, absennya ikon utama festival itu menjadi kehilangan besar dalam daya tarik wisata Lampung.

“Kegiatan festival ini bagus dan kami sangat mendukung. Tapi jangan sampai setiap tahun kegiatannya monoton. Harus ada nuansa baru supaya masyarakat dan wisatawan tidak bosan,” kata Hanifal saat dimintai tanggapan, Senin, (30/ 6/2025).

Hanif menyayangkan absennya trip ke Gunung Anak Krakatau, namun melihatnya sebagai peluang untuk mengeksplorasi potensi wisata lainnya di Provinsi Lampung.

“Kalau memang tidak bisa ke Krakatau tahun ini, gantinya harus lebih kreatif. Libatkan komunitas, anak muda, dan pihak swasta agar kegiatannya segar dan variatif,” ujarnya.

Politikus Demokrat itu juga menyoroti kesiapan penyelenggaraan festival yang menurutnya masih terkesan mendadak dan kurang terencana.

Ia menegaskan pentingnya perencanaan matang dari konsep, pelibatan masyarakat, hingga strategi promosi agar festival ini punya dampak nyata.

“Kalau ingin berdampak besar, promosi harus luas dan kemasan acara harus profesional. Potensi pariwisata Lampung besar, sayang kalau tidak dimaksimalkan,” kata Hanifal.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar festival tidak hanya menjadi acara seremonial tanpa dampak ekonomi.

Kegiatan seperti bazar UMKM, menurutnya, harus benar-benar melibatkan pelaku usaha lokal, bukan sekadar formalitas.

“Festival seperti ini harus jadi penggerak ekonomi, bukan hanya hura-hura. Kalau ada bazar UMKM, pastikan pelaku lokal yang diutamakan,” tegasnya.

Festival Krakatau ke-34 dijadwalkan berlangsung pada 1-6 Juli 2025.

Meski tanpa trip ke Gunung Anak Krakatau, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung menjanjikan kemasan festival tetap meriah.

Agenda festival diawali dengan Lampung Mask Street Carnival pada Sabtu, 5 Juli, di Lapangan Korpri, dengan tema “Topeng/Penutup Wajah”.

Keesokan harinya, Minggu, 6 Juli, masyarakat dapat mengikuti Krakatau Run 2025 bertema “Lari dan Berwisata, Sehat Bersama, Jelajahi Lampung”.

Selama enam hari penuh, digelar pula Festival Kanikan, bazar UMKM, dan kuliner nusantara.

Acara ditutup pada Minggu malam (6/7) dengan konser musisi nasional Mr. JONOJONI serta pengumuman pemenang karnaval topeng.

Hanifal memastikan, DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal agenda pariwisata daerah agar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kalau promosinya serius dan pelaksanaannya profesional, K-Fest bisa jadi event nasional, bahkan internasional. Tapi kalau seadanya, hasilnya juga akan biasa-biasa saja,” tutupnya. (*)

DPRD Usul Gubernur Lampung Lobi Jasa Raharja Pusat demi Optimalkan PAD

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, menyoroti belum optimalnya realisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dijadwalkan berakhir pada 31 Juli 2025.

Menurutnya, masih banyak persoalan di lapangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh agar program tersebut benar-benar efektif mendorong penerimaan daerah.

“Saya melihat program ini belum berdampak signifikan. Banyak masyarakat mengeluh, bahkan setelah pemutihan, tagihan tetap tinggi atau justru bertambah,” kata Munir usai melaksanakan rapat paripurna DPRD Lampung pada Senin, (30/6/2025).

Munir menyarankan Gubernur Lampung meniru langkah Gubernur Banten yang berhasil melobi Jasa Raharja pusat untuk menghapus tunggakan iuran asuransi tahun-tahun sebelumnya, sehingga hanya dikenakan pada tahun berjalan.

“Banten satu-satunya provinsi yang iuran Jasa Raharjanya dinolkan. Itu karena gubernurnya langsung melakukan pendekatan ke Dirut Jasa Raharja,” kata dia.

Menurut Munir, langkah serupa perlu diambil oleh Gubernur Lampung agar masyarakat benar-benar terbantu dan pendapatan daerah dari sektor PKB bisa meningkat.

“Ini demi kepentingan rakyat dan optimalisasi PAD kita. Saya kira Jasa Raharja perlu dilobi agar Lampung mendapat perlakuan yang sama seperti Banten,” ujarnya.

Ia menambahkan, PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama ini menjadi kontributor utama pendapatan asli daerah (PAD) Lampung.

“Kalau dikelola maksimal, penerimaan bisa naik dua kali lipat. Di Banten saja bisa lebih dari Rp2 triliun karena tingkat kepatuhan wajib pajaknya mencapai 70 persen. Lampung seharusnya bisa menyamai itu,” kata Munir.

Tak hanya sektor PKB, Munir juga menyoroti potensi lain seperti pajak air permukaan dan pengelolaan retribusi daerah.

Ia mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022 yang mencatat potensi pajak air permukaan di Lampung mencapai Rp23 miliar.

Padahal realisasi pada 2020 hingga 2024 hanya berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp8,9 miliar.

“Ini PR bersama seluruh stakeholder di Lampung. Kita harus gali semua potensi PAD, bukan hanya dari kendaraan bermotor, tapi juga dari retribusi, pengelolaan BUMD, dan pajak air permukaan,” ujar Munir. (ot)

DPRD Lampung Desak Regulasi Tata Niaga Singkong, Soroti Dampak Impor Tapioka

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendesak pemerintah mengambil langkah profesional dan terstruktur dalam menyikapi persoalan ekspor-impor singkong yang belakangan meresahkan petani lokal.

Menurut Mikdar, diperlukan strategi nasional dan kebijakan daerah yang mampu melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha dalam negeri, terutama di tengah fluktuasi harga yang terus terjadi.

“Persoalan ini menyangkut hajat hidup petani dan stabilitas ekonomi daerah. Maka tidak bisa dianggap sepele,” ujar Mikdar, Senin, (30/6/2025).

Ia mendorong agar segera disusun regulasi komprehensif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Kami mendesak pembentukan Undang-Undang, Perda, bahkan Pergub yang mengatur tata niaga singkong secara menyeluruh dan berkeadilan,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, DPR RI dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti persoalan ini.

Mikdar berharap kunjungan tersebutmenghasilkan rekomendasi konkret untuk menyelamatkan nasib petani singkong.

Salah satu isu yang disoroti adalah derasnya impor tepung tapioka dari luar negeri.

Menurut Mikdar, praktik ini menekan daya serap hasil produksi petani lokal dan melemahkan industri dalam negeri.

“Jika benar impor ini membuat petani merugi dan pengusaha lokal kehilangan pasar, maka kami usulkan untuk dihentikan sementara,” kata dia.

“Kita perlu memberi ruang agar industri lokal mampu menyerap hasil panen petani kita.”

Sebagai tindak lanjut, DPRD Lampung berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal isu tata niaga singkong secara menyeluruh.

Selain itu, Badan Legislasi DPRD juga dijadwalkan turun langsung ke lapangan dalam pekan ini guna menyerap aspirasi masyarakat dan memverifikasi kondisi di lapangan.

Langkah ini, kata Mikdar, diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk menstabilkan harga singkong serta memberi perlindungan nyata bagi petani dan pelaku industri lokal di Lampung, sebagai salah satu sentra produksi singkong terbesar di Indonesia. (*)

PDI P Lampung: Perpanjangan Jabatan DPRD Jadi Warning

BANDAR LAMPUNG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, angkat bicara soal wacana perpanjangan masa jabatan anggota legislatif menjadi tujuh tahun atau hingga 2031, buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur penyesuaian masa jabatan pasca pemilu serentak 2024.

Menurut Lesty, meskipun perpanjangan masa jabatan itu mengikuti tahapan dan regulasi yang ada, pihaknya tetap akan bersikap sesuai arahan partai dan dinamika pembahasan di tingkat pusat, khususnya Komisi II DPR RI.

“Kalau dari kami, pasti mengikuti saja. Tapi tentu ini masih bisa dibahas lagi karena di DPR RI juga sedang digodok aturan-aturan teknisnya,” ujar Lesty saat ditemui usai rapat paripurna, Senin, (30/6/2025).

Ia menilai, perpanjangan dua setengah tahun dari masa jabatan normal lima tahun bukan sekadar bonus politik, tetapi harus menjadi peringatan bagi para legislator untuk terus meningkatkan kinerja.

“Bukan jadi keenakan, justru ini jadi warning buat kami. Karena lima tahun itu sudah maksimal. Kalau ditambah, berarti tanggung jawab juga harus lebih besar,” tegasnya.

Secara pribadi, Lesty melihat perpanjangan masa jabatan memiliki sisi positif dan negatif.

Di satu sisi, hal ini memberi lebih banyak waktu untuk menyelesaikan program-program legislasi dan penguatan konsolidasi ke konstituen.

Namun di sisi lain, ini bisa menjadi beban kerja tambahan yang tidak ringan, terutama di tengah dinamika internal partai.

“Dampak positifnya, kita bisa lebih leluasa menuntaskan agenda-agenda. Tapi di sisi lain, ada tantangan juga, terutama dalam struktur partai. Harus ada regenerasi, dan masa jabatan yang lebih panjang tentu akan memengaruhi proses itu,” jelasnya.

Saat ditanya apakah PDI Perjuangan telah membahas secara resmi wacana perpanjangan masa jabatan, Lesty mengatakan bahwa internal partai masih memfokuskan perhatian pada agenda-agenda prioritas, dan belum membicarakan secara mendalam soal ini.

“Baru akhir Juni ini kami berkumpul kembali di fraksi. Fokus kami masih menyelesaikan hal-hal yang lebih urgen seperti paripurna dan pembahasan anggaran,” kata dia.

Lesty menambahkan, pihaknya tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusional yang memegang kedaulatan hukum tertinggi dalam perkara pemilu.

Namun ia menegaskan bahwa keputusan politik di tingkat daerah tetap akan mengikuti arahan partai secara nasional.(ot)

The Right Man on The Right Place! Sekda Supriyanto Siapkan Revolusi ASN: Talenta Diuji, Program Dikunci, Pelayanan Diutamakan

Kalianda – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan komitmen percepatan reformasi birokrasi dalam arahannya saat memimpin apel mingguan di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (30/6/2025). Apel tersebut dirangkaikan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32.

Apel ini diikuti para pejabat utama, kepala perangkat daerah, pejabat administrator dan fungsional, serta seluruh ASN baik PNS, PPPK, maupun THLS di lingkungan Pemkab setempat.

Dalam arahannya, Supriyanto menyampaikan tiga langkah strategis menyongsong semester kedua tahun 2025 untuk mendukung realisasi visi dan misi kepala daerah lima tahun ke depan.

“Pak Bupati telah menyampaikan arah percepatan. Mulai hari ini kita pastikan semua berjalan terukur dan terarah,” tegas Supriyanto.

Tiga Fokus Utama Sekda:

Percepatan Penyusunan ANJAB dan ABK

Bagian organisasi diminta mempercepat penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Tujuannya adalah memetakan kebutuhan pegawai secara tepat berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Kesiapan Program 2026 oleh BRIDA dan Bappeda

BRIDA dan Bappeda diperintahkan segera merumuskan kisi-kisi kegiatan tahun 2026. Perencanaan harus mengacu pada tujuh misi kepala daerah dan dipastikan terdistribusi secara sinergis di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemetaan ASN Bertalenta oleh BKD

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ditugaskan untuk memetakan talenta ASN dari eselon II hingga staf. Penempatan pegawai harus berbasis kemampuan, potensi, dan minat agar tercipta efisiensi dan efektivitas kerja.

“Tidak ada orang yang tidak bisa. Yang ada hanya penempatan yang tidak tepat. Kita ingin ‘the right man on the right place’, sesuai talenta dan kebutuhan organisasi,” ujar Supriyanto.

Ketiga langkah tersebut, lanjutnya, menjadi dasar utama dalam menyusun peta jalan manajemen SDM dan perencanaan program daerah ke depan. 

Dengan ASN yang tepat pada posisi yang sesuai dan program kerja yang terukur, Pemkab Lampung Selatan diyakini akan bergerak lebih cepat dan terarah. (AZ)

Dari Pengajian Akbar Muslimat NU, Bupati Egi Santuni Yatim dan Tegaskan Komitmen Besar: Pastikan 17 Kecamatan Dapat Anggaran Merata!

Tanjung Bintang - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), menghadiri Pengajian Akbar Triwulanan yang digelar oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Tanjung Bintang. Acara ini berlangsung di halaman Masjid Jami Annur, Dusun 1, Desa Rejomulyo, pada Minggu (29/6/2025).

Selain sebagai ajang keagamaan, kegiatan ini juga diwarnai dengan aksi sosial berupa santunan kepada 23 anak yatim dan pembagian 100 bingkisan dari Baznas Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi atas konsistensi Muslimat NU dalam menggelar pengajian yang sarat nilai spiritual dan sosial. Ia menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum ibu.

“Saya hadir karena punya tekad kuat untuk membela dan meningkatkan standar hidup masyarakat Lampung Selatan,” tegasnya.

Ia juga berbagi kisah pribadi saat membaca buku di dalam mobil sebelum acara, yang membuatnya semakin tersentuh akan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.

“Saat membaca, saya merenung dan merasa tersentuh. Ini pengingat bagi saya untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama kaum ibu agar hidup lebih layak. Mohon doa dari semua,” ujar Egi dengan haru.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Egi juga menyerahkan langsung santunan kepada anak-anak yatim dan menyampaikan bahwa pemerataan anggaran ke seluruh kecamatan akan menjadi prioritas Pemkab Lampung Selatan ke depan.

“Anggaran tidak akan hanya berputar di Kalianda. Kami pastikan 17 kecamatan mendapatkan porsi yang adil,” tegasnya.

Ia juga menyoroti permintaan warga terkait seragam hadroh dan menugaskan camat untuk segera menindaklanjuti.

Di sisi lain, Ketua PAC Muslimat NU Tanjung Bintang, Mahmudah, mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran langsung Bupati dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut mendukung acara, termasuk Kepala Desa Rejomulyo yang menyediakan lokasi kegiatan.

“Kehadiran Bapak Bupati sudah lama kami nantikan. Ini menjadi momen istimewa dan penuh berkah,” ujar Mahmudah.

Mahmudah menambahkan, kegiatan pengajian ini rutin digelar dan menjadi wadah berbagi sebagai bentuk kepedulian sosial Muslimat NU. (kmf)

Wisuda Perdana An Nur, Jalan Rp11 Miliar Jadi Bukti Dukungan Bupati Egi untuk Pendidikan

Jati Agung – Sebanyak 1.800 mahasiswa Universitas Islam An Nur Lampung resmi diwisuda dalam acara wisuda perdana untuk jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Islam An Nur, di Kecamatan Jati Agung, Sabtu (28/6/2025).

Acara bersejarah ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, yang memberikan sambutan sekaligus mengumumkan kado istimewa: perbaikan dua ruas jalan strategis senilai Rp11 miliar di wilayah Sinar Rezeki dan Kota Baru sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi kampus tersebut.

“Saya lihat kampus ini punya kontribusi besar untuk Lampung Selatan. Maka, insyaallah Pemkab akan mengalokasikan perbaikan dua ruas jalan sebagai bentuk dukungan. Semoga bermanfaat, baik untuk warga sekitar maupun mahasiswa Universitas An Nur,” ujar Bupati Egi.

Bupati Egi juga mengajak seluruh lulusan agar tidak berhenti belajar dan terus memberi manfaat di manapun berada. 

“Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jadilah insan akademik yang membawa perubahan dan menjadi tokoh kemajuan masyarakat,” pesannya.

Wisuda perdana ini tidak hanya menjadi penanda akademik, tapi juga simbol kemajuan pendidikan dan investasi masa depan di Lampung Selatan. Mahasiswa yang diwisuda berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Lampung Selatan saja.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, turut memberikan sambutan secara daring. Dalam pesannya, ia menegaskan pentingnya peran pendidikan dalam menghapus kemiskinan ekstrem di masyarakat.

“Pendidikan adalah metode yang paling teruji dalam memutus rantai kemiskinan. Kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan Universitas Islam An Nur dalam upaya menyejahterakan masyarakat ke depan,” ungkap Gus Ipul.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam An Nur, H. Andi Warisno, mengaku bersyukur dan bangga atas keberhasilan seluruh mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka. Ia juga menekankan pentingnya mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.

“Saya berpesan, sekecil apapun ilmu yang didapat di sini, amalkanlah. Karena ilmu tanpa diamalkan tidak akan ada gunanya,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, penghargaan khusus diberikan kepada Prof. K.H. Bukhori, seorang ulama sekaligus akademisi yang dinobatkan sebagai wisudawan terbaik usai menyelesaikan program magister, meski sebelumnya telah menyandang gelar S1, S2, dan S3. (kmf)

Wisuda Perdana An Nur, Jalan Rp11 Miliar Jadi Bukti Dukungan Bupati Egi untuk Pendidikan

Jati Agung – Sebanyak 1.800 mahasiswa Universitas Islam An Nur Lampung resmi diwisuda dalam acara wisuda perdana untuk jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Islam An Nur, di Kecamatan Jati Agung, Sabtu (28/6/2025).

Acara bersejarah ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, yang memberikan sambutan sekaligus mengumumkan kado istimewa: perbaikan dua ruas jalan strategis senilai Rp11 miliar di wilayah Sinar Rezeki dan Kota Baru sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi kampus tersebut.

“Saya lihat kampus ini punya kontribusi besar untuk Lampung Selatan. Maka, insyaallah Pemkab akan mengalokasikan perbaikan dua ruas jalan sebagai bentuk dukungan. Semoga bermanfaat, baik untuk warga sekitar maupun mahasiswa Universitas An Nur,” ujar Bupati Egi.

Bupati Egi juga mengajak seluruh lulusan agar tidak berhenti belajar dan terus memberi manfaat di manapun berada. 

“Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jadilah insan akademik yang membawa perubahan dan menjadi tokoh kemajuan masyarakat,” pesannya.

Wisuda perdana ini tidak hanya menjadi penanda akademik, tapi juga simbol kemajuan pendidikan dan investasi masa depan di Lampung Selatan. Mahasiswa yang diwisuda berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Lampung Selatan saja.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, turut memberikan sambutan secara daring. Dalam pesannya, ia menegaskan pentingnya peran pendidikan dalam menghapus kemiskinan ekstrem di masyarakat.

“Pendidikan adalah metode yang paling teruji dalam memutus rantai kemiskinan. Kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan Universitas Islam An Nur dalam upaya menyejahterakan masyarakat ke depan,” ungkap Gus Ipul.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam An Nur, H. Andi Warisno, mengaku bersyukur dan bangga atas keberhasilan seluruh mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka. Ia juga menekankan pentingnya mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.

“Saya berpesan, sekecil apapun ilmu yang didapat di sini, amalkanlah. Karena ilmu tanpa diamalkan tidak akan ada gunanya,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, penghargaan khusus diberikan kepada Prof. K.H. Bukhori, seorang ulama sekaligus akademisi yang dinobatkan sebagai wisudawan terbaik usai menyelesaikan program magister, meski sebelumnya telah menyandang gelar S1, S2, dan S3. (kmf)

Tampil di HUT Dusun Blora, Bupati Egi Respons Keluhan Warga Soal Jalan Rusak: 2026 Dibangun!

Palas - Bupati Lampung Selatan, H. Radityo Egi Pratama (Egi), hadir langsung dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 H yang dirangkaikan dengan HUT ke-51 Dusun Blora, Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Sabtu malam (28/6/2025). Acara yang dibalut nuansa budaya ini menjadi momen istimewa bagi masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi atas semangat warga yang berhasil menggelar tiga momentum sekaligus: Tahun Baru Islam, HUT ke-51 Dusun Blora, dan pelestarian budaya melalui pagelaran wayang kulit. 

Ia juga menegaskan komitmen Pemkab dalam mendukung kegiatan masyarakat, baik secara moril maupun melalui alokasi anggaran. "Kalau belum cukup dari pemerintah, saya bantu secara pribadi," ujar Bupati disambut tepuk tangan warga.

Dalam kesempatan itu, Bupati Egi menanggapi aspirasi terkait kerusakan jalan penghubung antar dusun. Ia mengungkapkan bahwa 40% jalan di Lampung Selatan masih dalam kondisi rusak, sementara kemampuan fiskal terbatas, sehingga dibutuhkan skala prioritas.

"Fokus tahun ini di Jalan Bumi Daya. Untuk Dusun Blora, insyaallah kita realisasikan tahun 2026. Pak Camat tolong aktif sampaikan aspirasi warga," tegasnya.

Bupati Egi juga kembali mengajak masyarakat untuk terus menjaga kelestarian budaya lokal serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan inklusif, seraya menggaungkan konsep “ABRI” (Asri, Bersih, Rapi, Indah).

Sementara, Ketua Dewan Adat Desa Sukamulya, Sutikno, menyebut kegiatan tersebut murni hasil swadaya masyarakat. Ia menyampaikan harapan agar jalan dari Balai Desa menuju kandang sapi segera diperbaiki, mengingat akses tersebut vital bagi ekonomi warga yang mengandalkan produksi bata, genteng, dan tungku.

Senada, Agus Budiyono (49), warga pembuat bata, berharap pembangunan jalan segera terealisasi demi kelancaran distribusi produk.

"Kalau jalannya bagus, usaha warga pasti lebih lancar," ujarnya.

Sebagai penutup, Bupati Egi menyerahkan wayang secara simbolis kepada tokoh masyarakat sebagai dukungan terhadap pelestarian budaya Jawa di tengah masyarakat transmigran asal Blora dan Yogyakarta. (kmf)

Ke DPR RI, Gubernur Mirza Perjuangkan Aspirasi Petani Singkong Lampung

JAKARTA – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memperjuangkan nasib petani dan pengusaha singkong ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) penyusunan RUU tentang komoditas strategis di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Dalam RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Gubernur Mirza secara tegas menyuarakan aspirasi petani dan pengusaha singkong di Lampung yang menggantungkan hidup dari sektor ini.

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza menekankan pentingnya dukungan DPR RI agar pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang berpihak pada petani dan pelaku usaha singkong, serta menjadikan singkong sebagai komoditas pangan strategis nasional.

Dalam pertemuan tersebut, petani dan pengusaha sepakat untuk meminta penghentian impor singkong dan produk turunannya.

“Saya datang kepada Baleg DPR RI membawa teman-teman untuk memperjuangkan nasib petani singkong dan pengusaha singkong,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur memaparkan bahwa Lampung menyumbang 51 persen dari total produksi singkong nasional dengan volume mencapai 7,9 juta ton.

“Singkong adalah komoditas utama Lampung selain padi dan jagung. Dari total PDRB Lampung sebesar Rp483 triliun, sekitar Rp50 triliun berasal dari singkong dan turunannya,” ujarnya.

Dalam keberpihakan kepada petani singkong, Gubernur Mirza mengatakan telah menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang penetapan harga sementara ubi kayu (singkong) di wilayah Lampung.

Dalam instruksi ini, ditetapkan harga pembelian ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram, dengan potongan maksimal 30 persen tanpa mengukur kadar pati.

Namun kenyataan di lapangan, petani terus berada dalam posisi rentan akibat tidak adanya kebijakan nasional yang melindungi harga dan tata niaga singkong karena harga ini hanya berlaku untuk Lampung.

“Petani senang, tapi pengusaha mengeluh karena harga ini membuat bisnis mereka tidak kompetitif,” ujarnya.

Menurut Gubernur, para pelaku industri akhirnya memilih untuk menutup pabrik, sehingga saat panen raya, petani tidak punya pembeli dan harga anjlok kembali.

“Saya tanya pengusaha, kenapa tidak bisa beli? Mereka jawab, karena tepung tapioka impor jauh lebih murah dan tidak dikenakan pajak masuk,” ucapnya.

“Kalau pusat tidak mengintervensi, petani singkong menyatakan siap mengganti komoditas. Kita masih punya padi, jagung, bahkan tebu. Tapi kalau ini terjadi, artinya singkong dan turunannya akan tergantung pada impor,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) Provinsi Lampung Welly Soegiono dan Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Provinsi Lampung Dasrul Aswin kompak meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas menghentikan impor.

“Kesimpulan yang paling terbaik adalah stop impor,” tegas Welly.

Welly mengungkapkan kondisi terpuruk yang tengah dialami petani singkong di Lampung akibat harga jual yang sangat rendah dan praktik perantara yang merugikan.

Menurut Welly, saat ini petani tidak lagi menjual langsung ke pabrik, tetapi melalui pelapak atau tengkulak. Kondisi ini menyebabkan harga yang diterima petani jauh dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Pak Gubernur sudah menentukan harga yang berarti Rp945 per kilogram, tetapi petani saat ini hanya menerima Rp400 sampai Rp500 per kilogram,” katanya.

Welly juga menyampaikan bahwa para pelapak ini tidak semuanya beroperasi secara fair. Ada yang murni sebagai pelapak, namun ada pula yang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah.

“Pelapak atau tengkulak ini ada yang murni, tetapi ada juga yang dibuat oleh perusahaan untuk mensiasati agar beli lebih murah,” ungkapnya.

PPTTI bersama Gubernur dan para Bupati disebut telah membahas langkah-langkah untuk menata dan mengatur ulang sistem distribusi dan perdagangan singkong agar petani bisa lebih sejahtera.

“Kita bersama Bapak Gubernur dan Bupati sedang mencari cara bagaimana mengatur dan menata ini,” katanya.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan bahwa pembahasan di DPR saat ini sangat relevan dengan nasib petani singkong.

Setidaknya ada dua undang-undang yang tengah disusun yang akan memberikan ruang dan perlindungan bagi komoditas singkong salah satunya RUU tentang Pangan.

“RUU tentang Pangan. Singkong akan kita masukkan sebagai bahan baku pangan strategis, sehingga akan mendapat perlindungan dalam regulasi nasional,” ujar Firman.

Firman juga menyoroti peran Bulog dalam rancangan RUU Pangan tersebut, di mana terdapat satu pasal penting terkait transformasi Bulog.

“Bulog nantinya berperan sebagai buffer stock dan penyangga harga singkong. Jadi singkong akan dibeli oleh Bulog,” tegasnya. (*)

Lampung Selatan Siap Bersinar! Desa Titiwangi Jadi Simbol Perubahan

Candipuro - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmen kuat dalam memerangi narkoba melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025 yang dipusatkan di Aula Balai Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kamis malam (26/6/2025).

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi) menyampaikan langsung pesan antinarkoba di hadapan masyarakat, didahului sambutan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang disiarkan secara daring melalui zoom meeting. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Egi menegaskan komitmennya menjadikan Lampung Selatan sebagai wilayah yang bersih dari narkoba. Ia juga menyampaikan harapannya agar Desa Titiwangi menjadi role model desa “Bersinar” (Bersih dari Narkoba).

“Desa Titiwangi ini saya harap bisa menjadi desa yang benar-benar bersinar, seindah matahari yang menaungi kita semua. Bebas narkoba, menjadi inspirasi bagi desa lain,” kata Egi.

Dengan gaya bicara santai namun lugas, Egi mengajak masyarakat, terutama generasi muda, menjauhi narkoba dan judi online. Ia bahkan menyampaikan sindiran kocak yang menuai tawa para hadirin.

“Zaman sekarang, anak muda kalau nggak narkoba ya judol (judi online). Lebih baik jadi konten kreator. Daripada main judi dan pakai narkoba, mending mandi di kolam sambil ngonten, iya kan?” ujarnya.

Egi menekankan bahwa program pemberantasan narkoba tidak boleh sekadar formalitas. Menurutnya, upaya nyata harus dilakukan dari akar permasalahan, dimulai dari kesadaran individu.

“Saya punya mimpi besar untuk Lampung Selatan: membangun peradaban yang maju. Tapi itu tidak cukup hanya soal siapa bupatinya. Yang terpenting adalah manusianya. Kalau kita mau berubah, ya harus dari diri sendiri,” tegasnya.

Ia juga kembali menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui program ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah) guna membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.

Sementara, Kepala BNNK Lampung Selatan, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa Desa Titiwangi dipilih sebagai lokasi peringatan karena masuk dalam kategori waspada narkoba. Kegiatan ini, katanya, menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan nyata di tingkat desa.

“Kita ingin menjadikan Desa Titiwangi simbol perubahan, awal dari gerakan menuju Lampung Selatan Bersinar. Ini bukan hanya tugas aparat, tetapi semua elemen masyarakat,” jelas Rahmat.

Ia juga menegaskan dukungan penuh terhadap agenda nasional pemberantasan narkoba dan penguatan reformasi birokrasi sebagaimana diarahkan oleh Presiden RI.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, sejumlah kepala perangkat daerah, camat, pengurus TP PKK, tokoh masyarakat, serta berbagai undangan lainnya.

Melalui momentum HANI 2025, Pemkab Lampung Selatan mengajak seluruh masyarakat bersatu dalam langkah nyata untuk menjadikan wilayah ini benar-benar “Bersinar” - Bersih dari Narkoba. (kmf)

Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung Dorong BUMDes di Lampung Selatan Jadi Percontohan Nasional

Kalianda – Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Irsan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Lampung Selatan menjadi pioner di tingkat nasional.

Hal itu, Ia sampaikan saat melakukan audiensi dengan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi) dengan jajaran terkait, di rumah dinas bupati setempat, Kamis (22/05/2025).

Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung, Irsan mengungkapkan, Kabupaten Lampung Selatan saat ini memiliki BUMDes di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, yang diharapakan dapat menjadi percontohan program Koperasi Merah Putih.

"Jadi BUMDes ini akan kami kolaborasikan dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Nanti akan kami bina serta berikan pelatihanan hingga dapat menjadi percontohan di tingkat nasional," kata Irsan.

Selain itu, lanjut Irsan, pihaknya juga berfokus pada pembinaan desa, yakni dalam peningkatan kapasitas aparatur desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, BPD, Posyandu dan lainnya.

"Selama ini sudah banyak desa yang kami latih, salah satunya Desa Bumi Daya yang telah sukses mengikuti lomba desa hingga tingkat nasional dan mendapatkan juara 3. Kami juga berharap desa-desa lainnya nanti juga bisa mendapatkan pelatihan dari kami," ujarnya. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama mendukung penuh seluruh program kerja yang akan dijalankan Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung.

"Intinya kami sangat terbuka selama untuk kemajuan Kabupaten Lampung Selatan. Jadi harapannya nanti pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga program pengelolaan di desa bisa lebih transparan dan akuntabel," kata Egi. (lmhr)

Anggota Komisi V DPRD Minta SPMB Lampung Transparan dan Bebas Kecurangan

BANDAR LAMPUNG –  Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Lampung menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara transparan dan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

Ia menilai proses seleksi siswa baru kerap menimbulkan masalah karena lemahnya pengawasan.

“Pelaksanaan SPMB harus menjunjung prinsip keadilan. Jangan sampai ada siswa layak yang gagal masuk hanya karena manipulasi sistem,” kata Deni, Selasa, (24/6/2025).

Ia menyoroti celah rawan dalam pelaksanaan seleksi, seperti penyalahgunaan mutasi domisili dan manipulasi data ekonomi untuk mengakses jalur afirmasi.

“Verifikasi jalur afirmasi harus ketat dan menyeluruh. Jangan sampai siswa dari keluarga tak mampu tersingkir oleh yang curang. Zonasi juga harus ditegakkan sesuai aturan,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat ini juga mengkritik hasil seleksi tahun lalu di sejumlah sekolah unggulan.

Menurutnya, banyak siswa diterima meski tidak memenuhi nilai minimum.

“Temuan bahwa 83 persen siswa tidak memenuhi standar nilai adalah alarm serius. Artinya, sistem seleksi kita perlu dibenahi. Jangan sampai jadi preseden buruk,” kata Deni.

Ia mendesak Disdik Lampung memperketat regulasi dan memberi sanksi tegas bagi sekolah yang melanggar prosedur SPMB.

Menurutnya, seleksi yang adil dan objektif akan membuka akses pendidikan setara bagi seluruh siswa.

“Kalau pendidikan kita baik dan merata, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung akan ikut naik,” tandas Deni. (ot)

Ketua Baru DWP Lampung Selatan Resmi Dilantik! Ratna Yanuana Siap Bawa Perubahan

Kalianda – Estafet kepemimpinan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lampung Selatan resmi berganti. Ratna Yanuana Supriyanto dilantik sebagai Ketua DWP menggantikan Pelaksana tugas (Plt) sebelumnya, Elfi Kurniyati Dulkahar, dalam acara serah terima jabatan di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Selasa (24/6/2025).

Dalam sambutannya, Ratna Yanuana Supriyanto menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan dan berkomitmen menjadikan DWP sebagai organisasi perempuan yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat. 

"Sebagai Ketua baru, saya sadar tanggung jawab ini besar. Namun dengan semangat dan dukungan semua pihak, Bismillah, kita BISA," ucapnya optimis.

Istri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan itu juga menegaskan fokus utama DWP ke depan, yaitu memperkuat sinergi internal, meningkatkan program pemberdayaan perempuan, dan membangun ruang kolaborasi yang harmonis serta produktif.

Mewakili Ketua TP PKK Zita Anjani, Wakil Ketua TP PKK Lampung Selatan, Reni Apriyani, turut menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua DWP yang baru dan mengapresiasi dedikasi Elfi Kurniyati selama masa transisi kepemimpinan.

“Kami yakin, di bawah kepemimpinan Ibu Ratna, DWP akan semakin solid, sinergis dengan TP PKK, dan berkontribusi nyata dalam memberdayakan perempuan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga ASN di Lampung Selatan,” ujar Reni.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga perempuan dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Mari kita bahu membahu untuk mewujudkan visi Kabupaten Lampung Selatan yang berkeadilan, khususnya dalam aspek pemberdayaan perempuan,” tambahnya.

Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai Penasihat DWP, Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, memberikan apresiasi atas kinerja Elfi Kurniyati Dulkahar selama menjabat dan menyampaikan harapan besar kepada ketua yang baru.

“Lampung Selatan tidak kekurangan perempuan hebat. Namun, kita memerlukan perempuan yang tangguh dan berdedikasi seperti Ibu Elfi. Saya percaya Ibu Ratna akan menjadi sosok inspiratif yang menopang peran strategis DWP dalam pembangunan daerah,” kata Supriyanto.

Ia juga mengajak seluruh jajaran DWP untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kolaborasi demi menghadirkan program-program yang bermanfaat, baik untuk organisasi maupun masyarakat secara luas.

Dengan semangat dan kepemimpinan baru, DWP Lampung Selatan diharapkan terus berkembang sebagai wadah pemberdayaan perempuan yang kuat, solutif, dan berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan daerah. (Rls)

Ketua Baru DWP Lampung Selatan Resmi Dilantik! Ratna Yanuana Siap Bawa Perubahan

Kalianda – Estafet kepemimpinan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lampung Selatan resmi berganti. Ratna Yanuana Supriyanto dilantik sebagai Ketua DWP menggantikan Pelaksana tugas (Plt) sebelumnya, Elfi Kurniyati Dulkahar, dalam acara serah terima jabatan di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Selasa (24/6/2025).

Dalam sambutannya, Ratna Yanuana Supriyanto menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan dan berkomitmen menjadikan DWP sebagai organisasi perempuan yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat. 

"Sebagai Ketua baru, saya sadar tanggung jawab ini besar. Namun dengan semangat dan dukungan semua pihak, Bismillah, kita BISA," ucapnya optimis.

Istri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan itu juga menegaskan fokus utama DWP ke depan, yaitu memperkuat sinergi internal, meningkatkan program pemberdayaan perempuan, dan membangun ruang kolaborasi yang harmonis serta produktif.

Mewakili Ketua TP PKK Zita Anjani, Wakil Ketua TP PKK Lampung Selatan, Reni Apriyani, turut menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua DWP yang baru dan mengapresiasi dedikasi Elfi Kurniyati selama masa transisi kepemimpinan.

“Kami yakin, di bawah kepemimpinan Ibu Ratna, DWP akan semakin solid, sinergis dengan TP PKK, dan berkontribusi nyata dalam memberdayakan perempuan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga ASN di Lampung Selatan,” ujar Reni.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga perempuan dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Mari kita bahu membahu untuk mewujudkan visi Kabupaten Lampung Selatan yang berkeadilan, khususnya dalam aspek pemberdayaan perempuan,” tambahnya.

Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai Penasihat DWP, Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, memberikan apresiasi atas kinerja Elfi Kurniyati Dulkahar selama menjabat dan menyampaikan harapan besar kepada ketua yang baru.

“Lampung Selatan tidak kekurangan perempuan hebat. Namun, kita memerlukan perempuan yang tangguh dan berdedikasi seperti Ibu Elfi. Saya percaya Ibu Ratna akan menjadi sosok inspiratif yang menopang peran strategis DWP dalam pembangunan daerah,” kata Supriyanto.

Ia juga mengajak seluruh jajaran DWP untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kolaborasi demi menghadirkan program-program yang bermanfaat, baik untuk organisasi maupun masyarakat secara luas.

Dengan semangat dan kepemimpinan baru, DWP Lampung Selatan diharapkan terus berkembang sebagai wadah pemberdayaan perempuan yang kuat, solutif, dan berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan daerah. (Rls)

Anggota DPRD Lampung Mustika Bahrum Sosialisasikan Pancasila di Hadapan Warga Paguyuban Waylima Pesawaran

PESAWARAN – Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK), intens dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung, asal Fraksi Golkar Mustika Bahrum. Dengan tujuan memberikan pendalaman pemahaman tentang Pancasila secara utuh kepada masyarakat, khususnya Warga Desa Paguyuban, Kecamatan Way lima Pesawaran. Sabtu (21/06/2025).

Dalam sambutannya, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mustika Bahrum mengatakan tujuan utama dari kegiatan sosialisasi Pancasila adalah silaturahmi dengan warga di Dapil Masing-masing. Namun, dikemas melalui kegiatan Resmi DPRD.

“Hari ini, saya sangat berterimakasih kepada warga Paguyuban yang bisa bersilaturahmi dengan saya. Mudah-mudahan, amanah yang diberikan bisa membawa berkah dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Mustika.

Untuk materi Pancasila, Suntan Pengayom Makhga (Gelar Adat Mustika Bahrum) mengatakan dihadapan kita semua sudah hadir narasumber yang memiliki kemampuan menjelaskan secara perinci.

“Nanti, soal materi dijelaskan oleh narasumber. Yang pasti, hari ini saya bersilaturahmi dengan warga Paguyuban,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Risodar AH (Narasumber) mengatakan dasar negara kita adalah Pancasila dan UUD 1945. Setelah kemerdekaan di Proklamasikan, maka dasar negara kita adalah Pancasila.

“Tadi, sudah kita ucapkan sebelm acara, wajib hukumnya mengucapkan dalam kegiatan resmi. Baik sipil, TNI dan Polri, Sekolah2 dan sejenisnya,” kata Risodar AH.

Sementara, Risodar melanjutkan bagi kita masyarakat sipil wajib mengerjakan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya sekedar menghapal. Artinya, jangan sampai sikap kita sama seperti anak – anak, hanya sekedar pengucapan.

“Jadi, dengan sosialisasi Pancasila hari ini. Wajib bagi semua anak bangsa terus membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian,” ungkapnya.

Selain itu, Risodar memaparkan. Perlu diketahui bahwa dalam sila pertama. Yaitu Ketuhanan yang maha Esa. Artinya, semua manusia wajib berTuhan dengan banyak nya agama yang ada di Indonesia. “Persoalan mereka mau beribadah atau tidak, itu hak masing-masing. Tapi, setiap manusia berTuhan sesuai kepercayaan masing-masing,” ujarnya.

Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita sebagai warga negara yang hidup berdampingan, wajib menghargai, menyayangi satu sama lain. Kemudian, yang Ketiga. Persatuan Indonesia, artinya. Setiap warga negara, mulai dari tingkat RT, sampai negara. Harus bersatu, gotongroyong.

“Persatuan ini penting, tanpa kita bersatu menjadi satu kesatuan. Maka, sulit untuk mencapai tujuan dan kokoh dari segala lini. Perbedaan itu pasti ada, tapi jangan sampai perbedaan dijadikan alat perpecahan antar sesama,” ungkapnya.

Terlebih, Indonesia terdiri banyak pulau. Bahasa, suku, budaya, agama dan ras. Tapi, disatukan oleh Pancasila. Sehingga, kita bisa kuat menatap masa depan. “Boleh kita berbeda agama, suku, bahasa, ras. Tetapi, dipersatukan oleh Pancasila,” tegasnya.

Yang keempat, kebanyakan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya, negara kita adalah negara ber kedaulatan. Sehingga, rakyat merupakan kekuasan tertinggi dalam tatanan pemerintah. Mulai, dari pemilu presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, Bupati/walikota, gubernur. Sehingga, kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat.

“Artinya, kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Namun, dimandatkan kepada perwakilan. Sehingga, adanya wakil rakyat kita saat ini, yaitu Pak Mustika Bahrum, dengan metode pemilihan langsung. Jadi, Pak Mustika ini, gak bakal jadi kalau tidak dipilih oleh rakyat, ” tegasnya.

Terakhir, adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tujuan akhir dari Merdeka adalah mencapai kesejahteraan. Tapi, harus diakui bahwa saat ini masih banyak level sejahtera, diantaranya ada miskin, menengah dan kaya.

“Faktanya, saat ini masih banyak masyarakat menerika BLT, PKH, yang digulirkan oleh Pemerintah. Tentu, tujuan pemerintah adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan akhirnya, masyarakat bisa dapat sejahtera,” tegas Risodar.(mn)

Petani Lampung Selatan Dapat ‘Senjata Baru’ dari Bupati Egi! Siap Panen Tiga Kali Setahun*

Kalianda – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara simbolis kepada para petani di dua wilayah: Gapoktan Margo Tani, Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, dan Kelompok Tani Way Butok, Desa Sukaraja, Kecamatan Palas.

Penyerahan bantuan berupa combine harvester dan traktor roda empat ini berlangsung di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, pada Jumat (20/6/2025), dan turut dihadiri oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Mugiyono, Kepala Desa Sukatani Lagiman, para penerima manfaat, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Egi menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan respons konkret terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari keterbatasan alat produksi hingga risiko gagal panen. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional, termasuk melalui pengadaan alsintan.

“Ini nama desanya saja sudah Sukatani. Biasanya hasil taninya luar biasa. Jadi kalau belum luar biasa, saya akan pertanyakan,” ujar Egi sambil berkelakar, disambut tawa warga.

Saat ini, rata-rata hasil panen di Lampung Selatan masih sekitar 1,8 ton per hektare. Dengan adanya dukungan alsintan dari pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian, diharapkan semangat bertani masyarakat meningkat dan produktivitas ikut terdongkrak.

“Bapak-ibu harus bangga jadi petani. Ingat, kata Pak Prabowo, petani adalah pahlawan pangan. Bedanya, bapak-ibu belum kebagian makam pahlawan,” ucap Egi, lagi-lagi mengundang gelak tawa hadirin.

Bupati Egi juga menegaskan target besar pemerintah daerah, menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

“Petani adalah ujung tombak pangan. Tanpa kalian, kita tidak bisa makan nasi. Maka kami hadir untuk memastikan kesejahteraan petani meningkat, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas TPH-Bun, Mugiyono, menekankan bahwa bantuan ini bukan hanya program rutin, melainkan bagian dari kesepakatan produktivitas: petani harus melakukan tanam tiga kali dalam setahun. Bila hingga September tidak ada pertanaman, alat akan ditarik kembali.

“Cuaca sudah mendukung. Tidak ada lagi alasan ‘Pak, saya tidak bisa tanam ini atau itu’. Insyaallah, kalau pun ada kendala, Pak Bupati siap berdiri di belakang petani,” tegas Mugiyono.

Sementara itu, Ketua Gapoktan Margo Tani, Iwan Syafii, menyampaikan rasa terima kasih dan optimisme atas bantuan alsintan yang diberikan.

“Alhamdulillah, kami bangga dikunjungi langsung oleh Pak Bupati. Bantuan combine harvester ini sangat kami butuhkan. Kami siap berkomitmen tanam tiga kali setahun. Sebelumnya, kami hanya mampu dua kali. Ini menjadi motivasi baru bagi kami,” kata Iwan Syafii.

Penyerahan alsintan ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian. Selain sebagai solusi konkret, kegiatan ini juga menjadi dorongan moral agar para petani terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. (Gil)

Dokumen KUA-PPAS Disahkan, DPRD dan Pemkab Lampung Selatan Sepakat Ubah Prioritas Anggaran

Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dan unsur pimpinan DPRD: Ketua Erma Yusneli, Wakil Ketua I Merik Harvit, Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.

Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada Senin, 23 Juni 2025, dan dihadiri oleh 37 anggota dewan dari seluruh fraksi: PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.

“Kesimpulan rapat paripurna hari ini adalah menerima dan menyetujui KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk disepakati bersama,” ujar Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, selaku pimpinan rapat.

*Instrumen Kebijakan Pembangunan Tahun 2025*

Mewakili Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menjelaskan bahwa kesepakatan ini menjadi bentuk persetujuan antara pihak eksekutif dan legislatif untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

“Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Lampung Selatan tetap berkomitmen memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya cita-cita mulia: Lampung Selatan yang maju,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menambahkan bahwa Perubahan KUA-PPAS merupakan dokumen responsif terhadap: dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi terkini, serta kondisi fiskal daerah yang terus bergerak dinamis.

Dokumen ini tidak hanya mencerminkan strategi anggaran, tetapi juga menjawab tantangan aktual yang dihadapi masyarakat Lampung Selatan.

“Seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik, dan saran dari Badan Anggaran DPRD telah kami terima. Itu akan menjadi materi penting dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” tutupnya. (Rls)

388 Kader Muda Siap Bela Tanah Air! Bupati Egi Beri Penghargaan untuk Kader Terbaik

Penengahan – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menghadiri upacara penutupan Diklat Bimbingan Teknis (Bimtek) Bela Negara "Amanat Nusantara" Gelombang V Tahun 2025 yang digelar di SMA Kebangsaan, Kecamatan Penengahan, pada Jumat (20/6/2025).

Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian pelatihan yang berlangsung selama empat hari, dari tanggal 17 hingga 20 Juni 2025, dan diikuti oleh 388 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Turut hadir dalam upacara tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, para pimpinan DPK DPRD dari berbagai daerah, sejumlah petinggi partai politik, alumni diklat, serta para undangan lainnya.

Dalam laporan panitia disebutkan bahwa peserta diklat terdiri dari 330 laki-laki dan 58 perempuan, yang berasal dari 11 provinsi: Banten, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Diklat digelar dengan total 40 jam pelajaran, menggunakan metode tatap muka sesuai silabus resmi BATIK dari Kementerian Pertahanan. Materi disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional, termasuk Menteri Perdagangan RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Ketua MPR RI.

Dari 388 peserta, sebanyak 366 orang dinyatakan lulus dan berhak menerima sertifikat Bela Negara, sementara 22 peserta belum memenuhi kriteria kelulusan.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam amanatnya mengapresiasi keikutsertaan generasi muda dari berbagai daerah, khususnya wilayah pesisir dan kepulauan, sebagai cerminan semangat nasionalisme yang merata.

“Semangat bela negara tidak hanya penting dalam konteks pertahanan, tetapi juga dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut dan memperkuat ketahanan pangan maritim,” ujarnya.

Trenggono juga menekankan pentingnya kehadiran nyata wakil rakyat di tengah masyarakat. Ia menyinggung kisah Pak Junaedi, seorang petani dari Lampung Timur, yang berharap harga gabah tidak dimanipulasi dan anak-anaknya bisa terus bersekolah.

"Menjadi anggota DPRD dari PAN bukan soal gelar, tapi tentang sumpah dan ikrar. Rakyat tidak butuh janji, mereka butuh kehadiran nyata,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab bela negara bukan hanya milik aparat keamanan, tetapi menjadi kewajiban setiap warga negara, termasuk kader partai politik. Trenggono mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga nasionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perjuangan politik.

Sebagai penutup acara, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama bersama Zita Anjani memberikan penghargaan kepada tiga peserta terbaik: 

Peringkat I – Dede Rohana Putra

Peringkat II – Mukhlas Ali Wahyudi

Peringkat III – Mursidah

Bupati Egi Gaet Investor Asing! Dana Hibah China dan Jepang Segera Mengalir ke Lampung Selatan

Kalianda – Gebrakan baru dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pekab) Lampung Selatan. Dalam langkah berani membuka peluang pembangunan internasional, Pemkab menggandeng China dan Jepang melalui skema hibah untuk mempercepat kemajuan daerah.

Langkah strategis ini dikawal langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam pertemuan melalui zoom meeting lintas negara bersama Organisasi Rakyat Advokasi Mandiri (RAMA), dari ruang audiensi rumah dinas bupati setempat, Jumat (20/6/2025). Pertemuan ini menjadi sinyal awal kolaborasi global yang menjanjikan.

Ketua Umum RAMA, Iqnal Salat, menjelaskan bahwa pihaknya bertindak sebagai penghubung Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengakses dana hibah dari pemerintah China dan Jepang. 

Dana ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor vital seperti: pertanian berkelanjutan, pengelolaan lingkungan dan sampah, serta pengembangan energi terbarukan.

“Kami ingin Lampung Selatan menjadi prioritas. Jika sektor-sektor ini sukses, hibah bisa diperluas untuk kebutuhan lain,” ujar Iqnal Salat.

*Skema G to G dan MoU Internasional Sedang Disusun*

Rencana ini akan dituangkan melalui MoU antar pemerintah (G to G) yang disiapkan secara matang. Prosesnya mencakup identifikasi kebutuhan teknis daerah, dilanjutkan dengan proposal formal dan kunjungan langsung dari pihak donor.

Bupati Radityo Egi Pratama menyambut hangat kolaborasi ini. Ia menyatakan bahwa Pemkab siap menyediakan seluruh data teknis sebagai bentuk kesiapan Lampung Selatan menjadi contoh sukses kerja sama lintas negara di tingkat kabupaten. (Nsy)

Anggota DPRD Provinsi Lampung Apresiasi kinerja Polri di Lampung

BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, S.E., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja seluruh anggota Polri di jajaran Polda Lampung.

“Saya mengucapkan terimakasih atas dedikasi para aparat kepolisian di Provinsi Lampung. Saya menyaksikan begitu gigihnya bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menciptakan kenyamanan, ketenangan dan keamanan di masyarakat”, ungkapnya.

Deni menambahkan bahwa anggota Polri telah mampu bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di provinsi Lampung.

“Jajaran Polda Lampung telah bahu membahu dengan setumpuk persoalan yang ada di Provinsi Lampung, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan nyawa anggota sebagai taruhan dalam menyelesaikan tugas”, tambahnya.

Selain itu, putra daerah asal Kabupaten Way Kanan Lampung ini juga mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada Polri khususnya di jajaran Polda Lampung.

“Kami mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-79. Kami bersama Polri”, tegas Deni. (*)

Tak Hanya Simbolis! Bupati Egi Serahkan Santunan & BPJS untuk Pekerja Rentan, Ini Wujud Nyata Negara Hadir

Kalianda – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam menghadirkan perlindungan sosial kembali dibuktikan. 

Kali ini, perhatian difokuskan pada para pekerja rentan, mereka yang sehari-hari bekerja tanpa perlindungan memadai, namun tetap setia mengabdi demi keluarga dan daerah.

Rabu pagi, 17 Juni 2025, suasana haru terasa di Aula Kantor Kecamatan Kalianda. Di hadapan para pejabat dan masyarakat, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama (Egi) menyerahkan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, sekaligus santunan kematian kepada dua keluarga non-ASN yang ditinggalkan.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Plh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Achmad Herry, Camat Kalianda Erman Suheri beserta para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Kalianda.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPJS Ketenagakerjaan atas sinergi dalam melindungi pekerja rentan dari risiko sosial dan ekonomi.

“Saya berikan apresiasi besar kepada BPJS Ketenagakerjaan yang terus aktif mendukung program perlindungan sosial. Ini bukan sekadar program administratif, tapi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan kerja rakyatnya,” tegas Bupati Egi.

Sebagai bukti kepedulian tersebut, dua keluarga dari almarhum Eksan (pegawai Satpol PP Kecamatan Sragi) dan Ali Syahbana (pegawai Satpol PP Kabupaten) menerima santunan sebesar Rp42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan, yang langsung ditransfer ke rekening ahli waris.

Sementara itu, Plh Kadisnakertrans, Achmad Herry, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam menjamin keberlangsungan hidup para pekerja, terutama yang tergolong rentan.

“Tahun 2025 ini, total terdapat 4.465 peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Lampung Selatan, tersebar di 17 kecamatan dan 260 desa/kelurahan. Khusus untuk Kecamatan Kalianda, kami serahkan 522 kartu peserta, sebagai bagian dari skema perlindungan sosial,” ujar Herry.

Pemkab Lampung Selatan bahkan menanggung iuran premi sebesar Rp16.800 per bulan per peserta selama lima bulan, dari Mei hingga September 2025, dengan total anggaran sebesar Rp375 juta.

“Ke depan, kami harap peserta dapat melanjutkan iuran secara mandiri agar perlindungan ini terus berlanjut,” imbuh Herry.

Melalui program ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat lapisan bawah. Bukan hanya memberi kartu, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kepastian bagi ribuan keluarga pekerja informal dan non-ASN. (Kmf)

M.Junaidi: Hentikan Polemik, Perkuat BOSDA

BANDAR LAMPUNG – Dinamika Politik di Lampung Selatan kembali memanas menyusul polemik pergeseran anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai tidak melibatkan pimpinan dewan secara intensif.

Sejumlah anggota DPRD menuding TAPD bertindak tidak profesional, sementara sebagian lainnya menilai langkah tersebut sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan daerah yang mendesak.

Di tengah ketegangan itu, Anggota DPRD Lampung Fraksi Demokrat Muhammad Junaidi, menyerukan agar seluruh pihak mengalihkan fokus pada hal yang lebih substansial, yakni implementasi pendidikan dasar gratis sesuai amanat konstitusi.

“Polemik soal pokok-pokok pikiran (pokir) dan pergeseran anggaran sebaiknya dihentikan. Energi kita lebih baik difokuskan untuk pembahasan APBD Perubahan, terutama menyangkut sektor pendidikan dasar,” ujar Junaidi kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

Sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Lampung Selatan, Junaidi menyoroti pentingnya pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXIII/2024.

Putusan itu mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ia mendorong agar eksekutif dan legislatif daerah memperbesar alokasi anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai wujud nyata pelaksanaan putusan MK.

“Putusan MK sudah sangat jelas. Fokus kita seharusnya memperkuat BOSDA. Ini bukan sekadar urusan politik anggaran, tapi soal keberlanjutan pendidikan anak-anak kita,” tegas Junaidi, yang akrab disapa Bung Adi.

Ia menambahkan, pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD yang dijadwalkan pada Rabu, 18 Juni 2025, harus dijadikan momentum untuk memperbaiki arah kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada sektor esensial seperti pendidikan.

“Daripada saling menyalahkan soal pokir dan infrastruktur yang sudah jadi prioritas kepala daerah, lebih baik kita dorong pendidikan. Apalagi ini momentum penerimaan siswa baru,” ujarnya.

Junaidi mengungkapkan bahwa saat ini Kabupaten Lampung Selatan memiliki 639 sekolah dasar dan 279 sekolah menengah pertama, dengan jumlah siswa mencapai 68.586 di tingkat SD dan 40.922 di tingkat SMP.

Menurutnya, BOSDA dapat menjadi solusi konkret untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah yang tidak terjangkau oleh dana BOS dari pemerintah pusat.

“Lampung Selatan bisa menjadi pelopor dalam pelaksanaan pendidikan gratis sesuai amanat MK. Ini bukan sekadar retorika, tapi bentuk investasi nyata untuk masa depan. Anak-anak itu adalah anak-anak kita, masa depan Lampung Selatan,” pungkasnya. (*)

Komisi V DPRD Lampung Minta Masyarakat Laporkan Kecurangan SPMB

BANDAR LAMPUNG – Komisi V DPRD Provinsi Lampung mengimbau masyarakat, khususnya para pelajar dan orang tua, untuk tidak ragu melaporkan dugaan kecurangan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK.

Imbauan ini disampaikan menyusul mencuatnya kasus pelanggaran seleksi jalur prestasi di salah satu sekolah negeri favorit di Bandar Lampung.

“Kami minta warga segera melapor jika menemukan indikasi kecurangan, lengkap dengan bukti yang sahih. Jika terbukti, siswa yang bersangkutan akan didiskualifikasi,” ujar Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, saat ditemui di Bandar Lampung, Senin, (16/6/2025).

Yanuar mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat mengenai seorang siswa yang diterima melalui jalur prestasi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, meskipun tidak memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan.

“Setelah kami telusuri, benar ditemukan ketidaksesuaian persyaratan. Tanpa menunggu lama, siswa tersebut langsung kami minta untuk didiskualifikasi,” katanya.

Temuan itu diperkuat oleh hasil verifikasi bersama antara Komisi V DPRD, Ombudsman RI Perwakilan Lampung, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung.

Ketiganya sepakat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan seleksi siswa baru.

“Kami pastikan tidak ada ruang untuk manipulasi data atau praktik tidak jujur. Seleksi harus berjalan sesuai prinsip meritokrasi,” tegas Yanuar.

Wakil Ketua DPRD Lampung yang juga Koordinator Komisi V, Kostiana, menyatakan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan calon siswa.

“Kami menjalankan fungsi pengawasan agar proses seleksi berlangsung adil dan akuntabel. Kualitas pendidikan juga diukur dari kejujuran dalam sistem penerimaannya,” ujar Kostiana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, membenarkan adanya pelanggaran dalam seleksi jalur prestasi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa siswa dimaksud tidak memenuhi ketentuan pemeringkatan paralel yang menjadi dasar seleksi.

“Jalur prestasi mensyaratkan siswa berada di 25 persen peringkat teratas di sekolah asal. Siswa ini berada di peringkat 43 dan tidak memenuhi kriteria. Maka harus didiskualifikasi,” terang Thomas.

Ia menambahkan bahwa siswa tersebut masih diperbolehkan mendaftar melalui jalur lain selama memenuhi syarat yang berlaku.

Sebelumnya, pengumuman hasil SPMB Jalur Prestasi tahun ajaran 2025/2026 yang dirilis Sabtu, 14 Juni 2025, menjadi sorotan publik.

Salah satu SMA negeri unggulan di Bandar Lampung disebut menerima siswa yang tidak memiliki rekam jejak akademik maupun prestasi, namun tetap dinyatakan lolos melalui jalur prestasi.

Penelusuran media daring onetime.id mengungkap bahwa siswa tersebut tidak memiliki catatan prestasi selama bersekolah di SMP.

DPRD Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi jalannya proses penerimaan siswa baru agar berjalan jujur dan berkeadilan, serta mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dengan melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan. (ot)

DPRD Lampung Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung pada Selasa, (17/6/2025).

Dalam rapat tersebut, Pansus menyampaikan rekomendasi umum dan khusus kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menindaklanjuti temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Juru Bicara Pansus, Chondrowanti, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi bersifat mendesak dan harus dilaksanakan demi memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.

“Pansus merekomendasikan agar Gubernur Lampung segera membentuk Tim Tindak Lanjut yang akan memastikan seluruh temuan BPK ditangani secara sistematis dan tidak berulang setiap tahun,” kata Chondrowanti dalam pemaparannya.

Rekomendasi Tegas untuk OPD

Pansus juga menuntut agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut dalam temuan BPK menyelesaikan persoalan sesuai tenggat waktu.

Jika terdapat indikasi kesengajaan atau temuan yang terus berulang, pejabat yang bersangkutan harus dikenai sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Kerugian negara akibat kekurangan volume pekerjaan atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus dikembalikan ke kas daerah. Bila gagal, rekanan proyek wajib masuk daftar hitam. Jika masih tidak ada penyelesaian, maka serahkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Dorongan Reformasi PAD dan Pengeluaran Daerah

Pansus juga meminta Pemprov menyusun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis dan berbasis potensi riil.

Tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus diperkuat serta diintegrasikan melalui sistem digital monitoring antarlintas OPD.

Di sisi belanja, perencanaan anggaran diharapkan selaras dengan kemampuan fiskal daerah guna menghindari defisit struktural yang terus berulang.

Pengawasan aset dan kas daerah juga harus ditingkatkan, termasuk pencatatan aset secara benar dalam neraca dan menjaga likuiditas kas daerah.

“Fungsi pengawasan internal harus diperkuat. Peran Inspektorat dan kapasitas SDM OPD dalam memahami regulasi dan pelaporan keuangan perlu ditingkatkan,” ujar Chondrowanti.

Rekomendasi Khusus untuk Instansi Terkait

Dalam rekomendasi khusus, Pansus menyoroti sejumlah OPD yang dinilai belum optimal:

Setda diminta memainkan peran strategis dalam menyusun kebijakan anggaran yang realistis dan berbasis kemampuan fiskal.

Defisit berulang dalam satu tahun dianggap sebagai bentuk kelalaian.

Inspektorat harus meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

Bappeda didorong mengawasi perjalanan dinas dan mempercepat digitalisasi pertanggungjawaban.

BPKAD diminta segera menyusun rencana pemulihan fiskal dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Bapenda wajib mendata ulang wajib pajak serta memaksimalkan potensi pendapatan dari air permukaan dan sewa alsintan.

Sektor pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur juga turut menjadi sorotan:

Dinas Pendidikan diminta memperbaiki pelaporan dana BOS dan hibah.

RSUD Abdul Moeloek direkomendasikan melakukan reformasi tata kelola keuangan dan aset.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Perhubungan, dan KPTPH diminta meningkatkan pengawasan kontrak dan pemanfaatan pendapatan alsintan.

Dinas Peternakan didorong menjadikan kambing sebagai komoditas prioritas dalam program swasembada pangan berbasis lokal.

“Seluruh rekomendasi ini harus dijalankan dengan serius. Jika tidak, maka tindakan administratif hingga pidana akan diberlakukan sesuai regulasi,” pungkas Chondrowanti. (*)

Pansus DPRD: Temuan BPK Bukan untuk Menyalahkan, tapi Dibenahi

BANDAR LAMPUNG – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD Provinsi Lampung menyampaikan hasil rekomendasinya dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Selasa, (17/6/2025).

Ketua Pansus, Ahmad Basuki, mengatakan bahwa rekomendasi ini disusun melalui serangkaian proses, mulai dari pembentukan tim ahli, rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD, hingga finalisasi bersama pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD.

“Tujuan Pansus bukan mencari kesalahan, melainkan mendorong perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel dan transparan,” kata Basuki.

Pansus juga menyoroti pentingnya inventarisasi aset investasi milik pemerintah daerah agar memiliki kepastian hukum serta dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Potensi PAD seperti pajak air permukaan dan retribusi perlu digali lebih maksimal,” ujar Basuki, didampingi anggota Pansus dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris.

Sebagai langkah konkret, Pansus merekomendasikan agar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal segera membentuk Tim Tindak Lanjut untuk menangani seluruh temuan BPK secara sistematis dan mencegah temuan serupa terulang setiap tahun.

“Kami akan memantau kerja tim ini. Pemprov harus menunjukkan keseriusan menindaklanjuti temuan BPK,” ucap Basuki. (ot)

Komisi V DPRD Lampung Dorong Peningkatan Kualitas Guru

BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan pentingnya pergeseran orientasi kebijakan pendidikan dari sekadar mengejar kuantitas menuju peningkatan kualitas.

Ia menyayangkan bahwa selama ini banyak kebijakan pendidikan masih berfokus pada angka, bukan mutu.

“Selama ini kita baru bicara kuantitas, belum menyentuh kualitas secara serius. Ketika kita coba ukur indikatornya, ternyata masih jauh dari standar yang diharapkan,” ujar Yanuar saat diwawancarai, Selasa (17/6/2025).

Yanuar menekankan bahwa peningkatan kompetensi guru adalah kunci dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan di Lampung.

Ia berharap, upaya peningkatan tersebut tidak lagi bersifat formalitas semata.

“Kita ingin agar peningkatan kompetensi guru tidak sekadar memenuhi syarat administratif demi tunjangan. Tapi benar-benar berdampak pada kualitas pembelajaran. Pendidikan kita butuh peningkatan kualitas yang nyata,” tegasnya.

Menurut Yanuar, komitmen untuk memperbaiki mutu sumber daya manusia (SDM) bukanlah program yang populer, karena hasilnya tidak instan.

Namun, ia mengapresiasi kepala daerah yang berani mengambil langkah ini.

“Biasanya kepala daerah lebih memilih pembangunan fisik karena hasilnya bisa langsung dilihat. Hari ini bangun jalan, besok bisa dilalui. Tapi kalau SDM, hasilnya baru terlihat 4 atau 5 tahun kemudian,” ujarnya.

Sebagai Ketua Komisi V, Yanuar memastikan pihaknya terus konsisten mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

Ia menyebut bahwa pihaknya telah memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas langkah-langkah perbaikan yang konkret.

“Komisi V tidak akan berhenti mendorong hal ini. Kami akan terus kawal agar kebijakan pendidikan ke depan lebih fokus pada mutu dan pengembangan kapasitas guru secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

DPRD Lampung Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung pada Selasa, (17/6/2025).

Dalam rapat tersebut, Pansus menyampaikan rekomendasi umum dan khusus kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menindaklanjuti temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Juru Bicara Pansus, Chondrowanti, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi bersifat mendesak dan harus dilaksanakan demi memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih akuntabel dan transparan.

“Pansus merekomendasikan agar Gubernur Lampung segera membentuk Tim Tindak Lanjut yang akan memastikan seluruh temuan BPK ditangani secara sistematis dan tidak berulang setiap tahun,” kata Chondrowanti dalam pemaparannya.

Pansus juga menuntut agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut dalam temuan BPK menyelesaikan persoalan sesuai tenggat waktu.

Jika terdapat indikasi kesengajaan atau temuan yang terus berulang, pejabat yang bersangkutan harus dikenai sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Kerugian negara akibat kekurangan volume pekerjaan atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus dikembalikan ke kas daerah. Bila gagal, rekanan proyek wajib masuk daftar hitam. Jika masih tidak ada penyelesaian, maka serahkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Pansus juga meminta Pemprov menyusun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis dan berbasis potensi riil.

Tim intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus diperkuat serta diintegrasikan melalui sistem digital monitoring antarlintas OPD.

Di sisi belanja, perencanaan anggaran diharapkan selaras dengan kemampuan fiskal daerah guna menghindari defisit struktural yang terus berulang.

Pengawasan aset dan kas daerah juga harus ditingkatkan, termasuk pencatatan aset secara benar dalam neraca dan menjaga likuiditas kas daerah.

“Fungsi pengawasan internal harus diperkuat. Peran Inspektorat dan kapasitas SDM OPD dalam memahami regulasi dan pelaporan keuangan perlu ditingkatkan,” ujar Chondrowanti.

Dalam rekomendasi khusus, Pansus menyoroti sejumlah OPD yang dinilai belum optimal:

Setda diminta memainkan peran strategis dalam menyusun kebijakan anggaran yang realistis dan berbasis kemampuan fiskal.

Defisit berulang dalam satu tahun dianggap sebagai bentuk kelalaian.

Inspektorat harus meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

Bappeda didorong mengawasi perjalanan dinas dan mempercepat digitalisasi pertanggungjawaban.

BPKAD diminta segera menyusun rencana pemulihan fiskal dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Bapenda wajib mendata ulang wajib pajak serta memaksimalkan potensi pendapatan dari air permukaan dan sewa alsintan.

Sektor pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur juga turut menjadi sorotan:

Dinas Pendidikan diminta memperbaiki pelaporan dana BOS dan hibah.

RSUD Abdul Moeloek direkomendasikan melakukan reformasi tata kelola keuangan dan aset.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Perhubungan, dan KPTPH diminta meningkatkan pengawasan kontrak dan pemanfaatan pendapatan alsintan.

Dinas Peternakan didorong menjadikan kambing sebagai komoditas prioritas dalam program swasembada pangan berbasis lokal.

“Seluruh rekomendasi ini harus dijalankan dengan serius. Jika tidak, maka tindakan administratif hingga pidana akan diberlakukan sesuai regulasi,” pungkas Chondrowanti.