DPRD Lampung Utara Sahkan PROPEMPERDA dan APBD 2026, Perkuat Arah Pembangunan Lampura

​

Lampung Utara - Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam rangka pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun Anggaran 2026 yang dilanjutkan dengan pengesahan Rancangan Nota Keuangan dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung pada 25 November 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Utara bersama jajaran Forkopimda.

Dalam rapat tersebut Bupati menegaskan bahwa penetapan PROPEMPERDA dan APBD 2026 menjadi pijakan strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta upaya pemerataan pembangunan. Dokumen anggaran diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kemitraan yang terbangun dalam proses perumusan hingga penetapan kebijakan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD disebut menjadi faktor utama agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif.

Rapat paripurna turut dihadiri Forkopimda para asisten staf ahli serta kepala OPD terkait. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan APBD 2026 dijalankan secara akuntabel melalui program yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Lampung Utara. (ADV)

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Terima Kunjungan Tim Monev KIP Provinsi Lampung, Komitmen Transparansi Semakin Diperkuat

​

Bandar Lampung — RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung kembali menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, informatif, dan akuntabel. Rumah sakit rujukan terbesar di Lampung itu menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung sebagai bagian dari rangkaian penilaian keterbukaan informasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana RSUDAM menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, khususnya dalam menyediakan akses layanan informasi yang cepat, sistematis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sesi pemaparan, Direktur RSUDAM, dr. Imam Ghozali, Sp.An., KMN., M.Kes., menyampaikan berbagai upaya strategis yang telah dilakukan rumah sakit, termasuk penguatan sistem PPID, pemutakhiran rutin data di laman resmi, hingga pengembangan berbagai inovasi digital untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi kesehatan dan layanan rumah sakit.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi kepada masyarakat. Visitasi dan penilaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran RSUDAM untuk bekerja lebih baik lagi, dengan semangat melayani sepenuh hati,” ujar dr. Imam Ghozali.

Selama visitasi, tim Monev KIP melakukan verifikasi lapangan, pengecekan dokumen pendukung, evaluasi tata kelola informasi digital, serta berdiskusi dengan tim PPID RSUDAM. Mereka memberikan apresiasi awal terhadap sejumlah inovasi rumah sakit, seperti layanan digital yang semakin terintegrasi, sistem dokumentasi informasi yang lebih tertata, serta peningkatan kecepatan respons terhadap permohonan informasi masyarakat.

Meski hasil resmi penilaian belum dipublikasikan, visitasi ini menjadi sinyal positif bahwa RSUDAM berada pada jalur yang tepat dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Pihak rumah sakit pun menyatakan kesiapannya menunggu hasil penilaian yang akan diumumkan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Capaian ini semakin mengukuhkan peran RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus instansi pelayanan kesehatan yang konsisten mempraktikkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui proses Monev KIP ini, RSUDAM menegaskan tekadnya untuk terus meningkatkan standar keterbukaan informasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. (rls/yla)

RSUD Abdul Moeloek dan Pemkab Mesuji Jalin Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan

Bandarlampung - RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kali ini dengan membangun kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Kerjasama ini diberlangsung di Aula Lantai II Gedung Administrasi RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung pada Rabu 29 Oktober 2025.

Langkah ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Mesuji dalam memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa harus menempuh jarak jauh ke luar daerah.

Kolaborasi ini mencakup peningkatan mutu pelayanan medis, penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kesehatan, hingga transfer pengetahuan (knowledge sharing) antara tenaga kesehatan di RSUDAM dan RSUD Ragab Begawe Caram .

Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat sistem rujukan kesehatan lintas daerah di Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Kusnandarsyah menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran RSUDAM.

“Penyambutan dari RSUDAM sangat baik. Fasilitas yang dimiliki juga lengkap, ditambah dengan banyaknya dokter subspesialis yang kompeten. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak perlu ragu ataupun takut untuk datang ke RSUDAM karena pelayanannya semakin baik dan profesional,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Ragab Begawe Caram, dr. Rozi Kodarusman Warganegara mengungkapkan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk berkolaborasi dan belajar dari RSUDAM sebagai rumah sakit rujukan provinsi. “RSUD Ragab Begawe Caram saat ini masih berstatus Tipe C, sehingga kami berharap kerja sama ini dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan, agar ke depan bisa berkembang lebih baik lagi,” jelasnya.

Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, dr. Imam Ghozali menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmen rumah sakit dalam mendukung pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Lampung.

"Kami siap menjadi mitra strategis bagi seluruh kabupaten/kota, termasuk Mesuji. Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat Lampung dapat memperoleh layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan bermutu tanpa harus berobat jauh-jauh,” tuturnya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan sinergi antara RSUDAM dan Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat terus berlanjut, memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Bumi Ruwa Jurai. (*)

Padi Biosalin, Inovasi Cerdas Ubah Tambak Asin Jadi Sawah Produktif di Lampung Selatan

Sragi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam hal ini Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, terus mendorong inovasi di sektor pertanian melalui pendekatan kolaboratif pentahelix guna meningkatkan produktivitas lahan dan kesejahteraan petani.

Salah satu terobosan yang kini menjadi perhatian adalah penerapan program Padi Biosalin (Bio Salinity Tolerant Rice) di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi. Program ini berhasil mengubah lahan bekas tambak udang yang berair asin menjadi hamparan sawah produktif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, Anasrullah, bersama Ketua BPH Yayasan Batutta Bangun Negeri Universitas Indonesia Mandiri (UIM) Toto Priyana, Direktur Riset, Inkubasi Bisnis, dan Kualitas UIM Sigit Apriyanto, meninjau langsung lahan percontohan milik Kardiyansyah, anggota kelompok tani setempat yang menjadi pionir penerapan teknologi tersebut, Jumat (24/10/2025).

Turut hadir dalam kunjungan itu, Ketua Dekopinda Lampung Selatan, Rudi Topan, Kepala Desa Sidoasih, Kepala Desa Bandar Agung, serta sejumlah tokoh masyarakat sekitar.

Inovasi Padi Biosalin digagas oleh tokoh masyarakat, Kang Jalu, yang berupaya memanfaatkan lahan pesisir terdampak intrusi air laut agar tetap produktif.

“Ladang ini dulunya tambak udang dengan air payau. Kami ingin membuktikan bahwa tanah seperti ini tetap bisa produktif jika ditanami varietas yang tepat,” ujar Jalu di lokasi.

Ia menjelaskan, uji coba dilakukan di lahan dengan kadar garam tinggi dan hasilnya menunjukkan varietas Padi Biosalin mampu tumbuh serta berproduksi dengan baik.

“Ke depan, kami akan terus mendorong masyarakat memanfaatkan lahan-lahan tidur. Meski airnya payau atau asin, padi ini tetap bisa tumbuh dan memberikan hasil,” tambahnya.

Kadis Kominfo Lampung Selatan Anasrullah menilai, keberhasilan Padi Biosalin merupakan langkah cerdas dalam memanfaatkan lahan pesisir yang selama ini dianggap tidak potensial.

“Ini solusi nyata bagi masyarakat di kawasan pantai. Saat musim kemarau dan pasokan air tawar terbatas, petani tetap bisa memanfaatkan air laut untuk bercocok tanam. Dengan begitu, roda ekonomi masyarakat tetap bergerak,” ujarnya.

Ia menambahkan, inovasi pertanian adaptif seperti Biosalin menjadi bukti nyata bahwa teknologi mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam.

Sementara itu, Direktur Riset, Inkubasi Bisnis, dan Kualitas UIM, Sigit Apriyanto menyebut pengembangan Padi Biosalin di lahan bekas tambak merupakan langkah strategis menuju pertanian berkelanjutan.

“Upaya ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, tetapi juga memperkuat sinergi pentahelix antara akademisi, pemerintah, dan swasta dalam membangun ekosistem pertanian adaptif dan berdaya saing tinggi,” jelasnya.

Dengan hasil yang menjanjikan, program Padi Biosalin diharapkan menjadi model pertanian adaptif di Lampung Selatan, membuka peluang baru bagi petani pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. (Kmf)

Pemkab Lampung Selatan Gelar Operasi Pasar Murah di Sidomulyo, Warga Antusias Serbu Kebutuhan Pokok Harga Terjangkau

Sidomulyo - Ratusan warga memadati Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo, Jumat (17/10/2025), untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam kegiatan Operasi Pasar Murah yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Pasar Murah di 17 kecamatan yang telah berlangsung sejak 8 Oktober 2025. Program tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok serta membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi nasional.

Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, yang hadir sekaligus membuka kegiatan itu menyampaikan bahwa pasar murah merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Melalui pasar murah ini, kita ingin memastikan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan ekonomi lokal,” ujar Syaiful.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, yakni “Mewujudkan Lampung Selatan Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Selain menjaga daya beli masyarakat, pemerintah daerah juga terus mendorong program strategis lain seperti Agro Edu Wisata, yang mengedepankan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

“Semangat yang sama juga kita bawa dalam kegiatan pasar murah ini, yaitu memberdayakan masyarakat dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi kepada Disdagperin selaku pelaksana kegiatan serta kepada seluruh mitra usaha yang berkontribusi dalam pelaksanaan pasar murah di berbagai kecamatan.

“Semoga kerja sama dan kepedulian ini terus berlanjut, memperkokoh fondasi pembangunan daerah, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Selatan,” tutupnya. (Kmf)

8 Camat Wajah Baru Dilantik, Bupati Egi: Harus Punya Mental Melayani

Kalianda - Wajah-wajah baru kini menghiasi pucuk pimpinan delapan kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam suasana khidmat di Aula Rajabasa, Rabu (15/10/2025), Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama melantik 18 pejabat administrator, termasuk delapan camat baru yang akan menjadi ujung tombak pemerintahan di wilayah masing-masing.

Namun lebih dari sekadar rotasi jabatan, pelantikan itu menjadi momentum bagi Bupati Radityo Egi Pratama menegaskan satu pesan penting: jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah untuk melayani rakyat.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menekankan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni rutin atau bentuk pergantian posisi.

Ia menyebut, penyegaran organisasi merupakan hal wajar dalam pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan zaman.

“Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi, adaptasi terhadap perkembangan itu wajar dilakukan,” ujar Egi di hadapan para pejabat yang dilantik.

8 camat yang baru dilantik yakni Sidik (Bakauheni), Sumiyati (Candipuro), Ruris Apdani (Kalianda), Sri Mahendra Kesuma Dewi (Ketapang), Wayan Susana (Sragi), R. Sy. Handoyo Soesilo (Tanjungsari), Raden Permata Marga (Way Panji), dan Fitri Hidayat (Way Sulan).

Selain itu, dr. Djohardi resmi menjadi Direktur RSUD Bob Bazar Kalianda, serta Dwi Juliyanti Puspita Sari sebagai Sekretaris Kecamatan Way Panji. Sementara sisanya mengisi posisi sebagai Kepala Bidang yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.

Kepada para pejabat baru, Bupati Egi menekankan pentingnya mental melayani sebagai jiwa utama dalam birokrasi.

“Kita ini bukan pejabat, tapi orang yang diberi jabatan untuk melayani. Jabatan itu titipan, bukan milik pribadi. Karena itu, semua harus punya mental melayani,” tegasnya.

Egi juga mengingatkan agar camat menjaga sikap dan perilaku, sebab keberadaan mereka menjadi representasi pemerintah di tengah masyarakat.

“Camat itu perpanjangan tangan bupati di wilayahnya. Maka jagalah ucapan, kebiasaan, dan perilaku. Karena semua mata masyarakat akan tertuju pada Bapak-Ibu,” pesan Egi.

Kepada pejabat lama, Bupati Egi menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Ia menegaskan rotasi jabatan tidak terkait hal politis, melainkan murni kebutuhan organisasi.

“Kalau urusannya politis, dari awal saya dilantik pasti sudah saya ganti semua. Tapi tidak begitu. Ini murni penyesuaian organisasi agar kinerja lebih efektif,” kata Egi.

Egi menutup arahannya dengan ajakan untuk bekerja lebih keras mewujudkan visi Lampung Selatan sebagai kabupaten yang maju dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Selain itu, dua orang ASN juga diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana tugas (Plt). Mereka yakni, Maturidi sebagai Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bagus Wijaya Kusuma sebagai Plt Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. (az)

Pemkab Lampung Selatan Teken MoU dengan BTN, Dorong Akses KPR dan Digitalisasi Layanan Publik

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, untuk memperluas akses layanan perbankan, terutama program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan penguatan digitalisasi layanan publik.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Pimpinan BTN Kantor Cabang Lampung, Peggy Pallasathena, di ruang kerja Bupati Lampung Selatan, Rabu (15/10/2025).

Bupati Egi menyebut kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di sektor perumahan, pariwisata, dan investasi.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan saat ini fokus meningkatkan dan mempromosikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Kami berharap BTN turut berperan menarik minat investor untuk berinvestasi di Lampung Selatan,” ujar Egi.

Sementara itu, Pimpinan BTN Kantor Cabang Lampung, Peggy Pallasathena, menegaskan bahwa kemitraan ini sejalan dengan program nasional dalam hal penyediaan hunian layak bagi masyarakat dan ASN.

“Kerja sama ini mendukung program pemerintah pusat dalam penyediaan tiga juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto. BTN siap memberikan layanan KPR bagi masyarakat Lampung Selatan, ASN, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata Peggy.

Selain program KPR, BTN juga memperkenalkan platform digital inovatif bernama DigiKab, yang dirancang untuk mempercepat transformasi layanan publik di tingkat kabupaten.

Melalui DigiKab, masyarakat dapat mengakses berbagai fitur seperti pemesanan produk pertanian, layanan wisata, pembayaran pajak restoran, pembiayaan UMKM, hingga program DigiKab Sehat.

Peggy menambahkan, DigiKab juga akan mengoptimalkan sistem pembayaran pajak daerah, termasuk pajak pariwisata dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), guna memperluas transaksi non-tunai serta memperkuat ekosistem keuangan daerah.

Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi sinergi yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan dunia perbankan, sekaligus mempercepat terwujudnya layanan publik yang modern dan inklusif di Lampung Selatan. (Kmf)